STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN

Tasyri' : Journal of Islamic LawTasyri' : Journal of Islamic Law

Perizinan poligami merupakan pemberian hak oleh Pengadilan Agama kepada seseorang untuk menikah lebih dari seorang istri. Adapun dalam upaya pelaksanaan izin poligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketetapan putusan No. 2126/Pdt.G/2021/PA. Pbg, tentang perizinan poligami. Tipe penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan putusan No. 2126/Pdt.G/2021/PA. Pbg, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis, dimana data-data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis. Artikel ini menyimpulkan bahwa Putusan Perkara Nomor: 2126/Pdt.G/2021/PA.Pbg, hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami akibat penyakit kista sejak 2019. Majelis hakim mempertimbangkan syarat-syarat yang diatur dalam hukum, serta prinsip maqasid syariah dari kaidah ushul fikih, yang mengutamakan pencegahan kerusakan daripada menarik maslahat, sehingga izin poligami dianggap lebih baik daripada risiko perbuatan zina.

Pbg mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mampu memenuhi kewajiban biologis akibat penyakit kista sejak 2019.Majelis hakim mempertimbangkan ketentuan hukum dan aspek kemaslahatan dalam ajaran Islam, khususnya prinsip menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat.Izin poligami diberikan untuk mencegah perbuatan zina yang lebih besar mudaratnya menurut hukum dan syariat.

Pertama, perlu diteliti bagaimana kondisi psikologis dan sosial istri utama setelah izin poligami dikabulkan karena ketidakpuasan biologis suami, untuk memahami dampak jangka panjang terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan emosional. Kedua, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan Pengadilan Agama terhadap kesejahteraan istri dan anak pasca-peneguhan poligami, agar keadilan dan kewajiban suami benar-benar terpenuhi dalam praktiknya. Ketiga, perlu dilakukan studi komparatif terhadap putusan poligami di daerah lain dengan kasus serupa untuk melihat konsistensi pertimbangan hukum dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi keputusan hakim, sehingga dapat dirumuskan pedoman yang lebih seragam dan adil dalam penanganan permohonan poligami di Indonesia.

  1. #analisis data#analisis data
  2. #sumber data primer#sumber data primer
Read online
File size307.67 KB
Pages15
Short Linkhttps://juris.id/p-2Wp
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test