UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hak privat sebagai hak konstitusional.
Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal.Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol merupakan tanggung jawab negara sebagai pengatur dan pengelola sumber daya alam, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam proses pengadaan tanah, khususnya dalam menentukan ganti rugi yang layak dan adil bagi masyarakat yang terdampak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi atau penyelesaian sengketa yang efektif dan partisipatif antara pemerintah, pengembang jalan tol, dan masyarakat. Ketiga, studi komparatif mengenai praktik pengadaan tanah di negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih baik di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan jalan tol yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
| File size | 252.33 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.
YWNRYWNR Temuan mengisyaratkan bahwa kebijakan pencabutan PPKM belum mampu mendorong return saham sektor kesehatan menjadi positif. Kinerja return saham terus stagnanTemuan mengisyaratkan bahwa kebijakan pencabutan PPKM belum mampu mendorong return saham sektor kesehatan menjadi positif. Kinerja return saham terus stagnan
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan anak sah adalah yang lahir dari perkawinan sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). SecaraHal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan anak sah adalah yang lahir dari perkawinan sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Secara
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Oleh karena itu dibentuklah program PERMADANI. Program PERMADANI melakukan dua kegiatan utama dalam upaya mereduksi sampah yaitu (1) produksi co-firingOleh karena itu dibentuklah program PERMADANI. Program PERMADANI melakukan dua kegiatan utama dalam upaya mereduksi sampah yaitu (1) produksi co-firing
UIIDALWAUIIDALWA Penelitian ini adalah library research (riset kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dengan kesimpulan bahwa makna keadilan dalamPenelitian ini adalah library research (riset kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dengan kesimpulan bahwa makna keadilan dalam
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Komitmen organisasi (OC) tidak dapat memoderasi pengaruh SE terhadap TI. OC tidak dapat memoderasi pengaruh POS terhadap TI. OC tidak dapat memoderasiKomitmen organisasi (OC) tidak dapat memoderasi pengaruh SE terhadap TI. OC tidak dapat memoderasi pengaruh POS terhadap TI. OC tidak dapat memoderasi
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Tokoh utamanya adalah Mbok Wilis, seorang laki-laki yang sehari-hari berperilaku sebagai perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mbok Wilis memilikiTokoh utamanya adalah Mbok Wilis, seorang laki-laki yang sehari-hari berperilaku sebagai perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mbok Wilis memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambatPenanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen danStudi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative danAdapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan