UNISMAUNISMA

Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hak privat sebagai hak konstitusional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal.Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol merupakan tanggung jawab negara sebagai pengatur dan pengelola sumber daya alam, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam proses pengadaan tanah, khususnya dalam menentukan ganti rugi yang layak dan adil bagi masyarakat yang terdampak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi atau penyelesaian sengketa yang efektif dan partisipatif antara pemerintah, pengembang jalan tol, dan masyarakat. Ketiga, studi komparatif mengenai praktik pengadaan tanah di negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih baik di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan jalan tol yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

  1. #hak menguasai negara#hak menguasai negara
  2. #tanah milik rakyat#tanah milik rakyat
Read online
File size252.33 KB
Pages12
Short Linkhttps://juris.id/p-1yy
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

juris Common Error in Using English Tenses by EFL Students of Putera Batam University 2025More at 2025

IDEBAHASAIDEBAHASA Kebanyakan siswa menganggap bahwa tata bahasa sulit, sehingga motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris juga rendah. Selain itu, masalah dalam pembelajaranKebanyakan siswa menganggap bahwa tata bahasa sulit, sehingga motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris juga rendah. Selain itu, masalah dalam pembelajaran

juris Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia 2025More at 2025

HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Evolusi hukum nasional, dari kodifikasi KUHP hingga reformasi pasca-1998, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi,Evolusi hukum nasional, dari kodifikasi KUHP hingga reformasi pasca-1998, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi,

juris The Diversity of Islamic Javanese Kings Waqf Management Ruislag and Various Social Conflicts 2025More at 2025

IAIN MADURAIAIN MADURA Studi ini memiliki keterbatasan dalam meneliti konflik yang diselesaikan melalui pendekatan komunal dan tradisional. Penelitian lanjutan perlu mengembangkanStudi ini memiliki keterbatasan dalam meneliti konflik yang diselesaikan melalui pendekatan komunal dan tradisional. Penelitian lanjutan perlu mengembangkan

juris Fungsi Tanah Dalam Hubungan Sosial Dan Permohonan Tanah Serta Prosesnya 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasaiTanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasai

juris Legal review of selling land of inheritence without approval of all heirs 2022More at 2022

UMMUMM Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbul masalah hukum dalam pengadaan tanah. Salah satunya adalah sengketaNamun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbul masalah hukum dalam pengadaan tanah. Salah satunya adalah sengketa

juris Rest Area di Perawang 2022More at 2022

UNILAKUNILAK Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 (delapan) jam sehari, sehingga tempat istirahat juga digunakan untuk tempat pergantianWaktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 (delapan) jam sehari, sehingga tempat istirahat juga digunakan untuk tempat pergantian

juris Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha KPPU Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2018More at 2018

STAINSTAIN atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompokatau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompok

juris Sejarah sebagai Sekolah Moral Versus Supermarket Sekolah Abad XXI dan Memudarnya Kesejatian Hidup 2014More at 2014

UNUDUNUD Nilai kemanusiaan hilang, segenap yang tampak musuh, serta korupsi dan premanisme membudaya. Hal ini memperkuat pentingnya revitalisasi pengajaran sejarahNilai kemanusiaan hilang, segenap yang tampak musuh, serta korupsi dan premanisme membudaya. Hal ini memperkuat pentingnya revitalisasi pengajaran sejarah

Useful /

juris Implementasi Metode Qiro ati Dalam Pembelajaran Baca Tulis Al Qur an Santriwati Baru Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Bogor 2025More at 2025

LAAROIBALAAROIBA Karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah, sedangkan membaca Al-quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardhu ain. Penelitian ini membahasKarena mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah, sedangkan membaca Al-quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardhu ain. Penelitian ini membahas

juris Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak AsasiHal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi

juris Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum dari Deponering yang Dikeluarkan oleh Jaksa Agung 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnyaRatio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya

juris Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Secara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinyaSecara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya

Subjects /

  1. #resilient villages program#resilient villages program

ads-block-test