Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Files
UNISMAUNISMA Kebijakan jaminan kesehatan bagi purnatugas menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 menimbulkan polemik terkait keadilanKebijakan jaminan kesehatan bagi purnatugas menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 menimbulkan polemik terkait keadilan
UNISMAUNISMA Hubungan hukum antara pekerja gig dan perusahaan platform pada dasarnya bukanlah hubungan kerja formal melainkan kemitraan, karena hanya memenuhi satuHubungan hukum antara pekerja gig dan perusahaan platform pada dasarnya bukanlah hubungan kerja formal melainkan kemitraan, karena hanya memenuhi satu
UNISMAUNISMA Keberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentinganKeberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan
UNISMAUNISMA Secara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinyaSecara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya
UNISMAUNISMA Berangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalah pokok sebagai bahan pembahasan. Pertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikanBerangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalah pokok sebagai bahan pembahasan. Pertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan
UNISMAUNISMA Keberadaan kaum LGBT di Indonesia masih dipandang negatif dan diperlakukan tidak adil, baik oleh masyarakat, pemerintah, bahkan di mata hukum. Hal iniKeberadaan kaum LGBT di Indonesia masih dipandang negatif dan diperlakukan tidak adil, baik oleh masyarakat, pemerintah, bahkan di mata hukum. Hal ini
UNISMAUNISMA Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jikaFrasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika
UNISMAUNISMA Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hakKonsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hak
UNISMAUNISMA Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347
UNISMAUNISMA Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnyaRatio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya
Latest /
SKILLERINDONESIASKILLERINDONESIA However, many MSMEs in developing regions continue to face challenges related to limited entrepreneurial education, insufficient competence, weak businessHowever, many MSMEs in developing regions continue to face challenges related to limited entrepreneurial education, insufficient competence, weak business
UBBUBB Dalam arti variabel ruang tunggu penumpang (X1), ruang parkir (X2), dan taman eksplorasi buatan dibandar udara (X3) memiliki asumsi yang berhubungan secaraDalam arti variabel ruang tunggu penumpang (X1), ruang parkir (X2), dan taman eksplorasi buatan dibandar udara (X3) memiliki asumsi yang berhubungan secara
IAIIIAII Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem pemantauan dapat mengirimkan data kualitas air secara daring dan membantu masyarakat mengenali perubahan kondisiHasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem pemantauan dapat mengirimkan data kualitas air secara daring dan membantu masyarakat mengenali perubahan kondisi
ITB ADITB AD Salah satu fokus dari program tersebut adalah pengembangan kapasitas dan pendampingan pengrajin. Dalam pemberdayaan masyarakat pengrajin di desa tersebut,Salah satu fokus dari program tersebut adalah pengembangan kapasitas dan pendampingan pengrajin. Dalam pemberdayaan masyarakat pengrajin di desa tersebut,