UNISMAUNISMA

Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sehingga perlu mengetahui bagaimana konsep dan isi rekam medis menurut peraturan perundang-undangan di bidang medis (kesehatan)? bagaimana fungsi ? bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP)? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan alat bukti surat. Secara materiil, kedudukan rekam medis sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat untuk meyakini kebenaran isi rekam medis, ia bisa meyakini dan menggunakan alat bukti itu atau tidak, sepenuhnya bergantung pada penilaian bebas dari hakim.

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.Secara formil, rekam medis sebagai alat bukti mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis berdasarkan pasal 186 dan 187 KUHAP, dan kedua, sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 KUHAP.Secara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim bebas (tidak terikat) untuk meyakini kebenaran isi rekam medis.

Dalam penelitian lanjutan, penting untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi terkini mengenai rekam medis digital berdampak pada hukum acara perdata dan pidana. Studi perbandingan antara standar pelayanan medis di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik penggunaan rekam medis sebagai alat bukti. Selain itu, penelitian tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memegang kendali atas rekam medis akan menjadi arah studi yang relevan untuk memperkuat perlindungan konsumen di bidang kesehatan.

Read online
File size215.1 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS The Urgency of Digital Transformation in Realizing Dignified General Elections Urgensi Transformasi Digital dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum yang Bermartabat 2026More at 2026

MKRIMKRI Untuk itu, Election Legal Tech Framework (ELTF) diusulkan sebagai fondasi yang memayungi keamanan sistem, integritas data, akuntabilitas penyelenggara,Untuk itu, Election Legal Tech Framework (ELTF) diusulkan sebagai fondasi yang memayungi keamanan sistem, integritas data, akuntabilitas penyelenggara,

JURIS Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Elektronik Analisis Terhadap Potensi Abuse of Process Menelaah Potensi Pelanggaran Hak Akibat Efesiensi Prosedural Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sistem peradilan elektronik yang diterapkan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 memang telah membawa kemajuanSistem peradilan elektronik yang diterapkan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 memang telah membawa kemajuan

JURIS Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Penjatuhan Pidana Denda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara penganiayaan ringan dapat dilakukan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diaturHasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara penganiayaan ringan dapat dilakukan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur

JURIS Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secaraPemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara

JURIS Peranan Notaris Terhadap Penginputan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum SABH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akta yang belum dilaporkan tersebut yang mengakibatkan akta daluarsa tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dan dapat dilakuanAkta yang belum dilaporkan tersebut yang mengakibatkan akta daluarsa tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dan dapat dilakuan

JURIS Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa 2025More at 2025

TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan. Pertama, potensi penyalahgunaan wewenangKetidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan. Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang

JURIS Pembuktian Alat Bukti Dan Batasan Hilangnya Status Kepemilikan Tanah Kadaluwarsa Tanah 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagianHukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagian

JURIS Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 2022More at 2022

UJBUJB Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudahFigur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pertama, pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD. Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD ini ada dua cara, Pertama pemberhentianPertama, pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD. Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD ini ada dua cara, Pertama pemberhentian

JURIS Aspek Hukum Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi pemegang polisAsuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi pemegang polis

JURIS Perdagangan Orang Human Trafficking Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi,Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi,

JURIS Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut Khi Di Indonesia 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yangDari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang

ads-block-test