TIGA MUTIARATIGA MUTIARA
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaMutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban hukum Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap kepala desa dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan.Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang meningkat secara substansial, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang mengikat secara eksplisit untuk mencegah atau menindak korupsi serta penyalahgunaan anggaran desa.Kedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang cukup jelas dalam undang-undang desa tersebut.Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di tingkat desa.Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa, yang pada gilirannya menghambat tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Reformasi normatif mutlak diperlukan untuk memperkuat regulasi pengelolaan keuangan desa. Pertama, perlu dilakukan perumusan ulang dan penegasan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian sanksi pidana serta perdata bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa. Kedua, penyusunan peraturan pelaksana yang menguraikan ketentuan secara rinci, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, sangat diperlukan agar norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi instrumen strategis untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penindakan pelanggaran. Selanjutnya, inovasi berupa digitalisasi sistem keuangan desa melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memudahkan proses audit, serta menyediakan bukti elektronik yang valid dalam kasus penyimpangan. Dengan mengintegrasikan reformasi normatif dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tercipta mekanisme pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum, sehingga mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.
| File size | 605.91 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kesetaraan pragmatik menekankan penyampaian makna implisit melalui prinsip-prinsip komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Grice, di mana koherensi menjadiKesetaraan pragmatik menekankan penyampaian makna implisit melalui prinsip-prinsip komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Grice, di mana koherensi menjadi
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-UndangHasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang
UMMUMM Penelitian ini menemukan bahwa perdebatan mengenai relatifitas hak asasi manusia sering menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap standar hak asasi manusia.Penelitian ini menemukan bahwa perdebatan mengenai relatifitas hak asasi manusia sering menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap standar hak asasi manusia.
UPN VeteranUPN Veteran Secara umum sikap masyarakat masih menerima dengan baik kegiatan pariwisata namun perubahan yang sangat cepat dan masuknya pihak swasta menjadi penyebabSecara umum sikap masyarakat masih menerima dengan baik kegiatan pariwisata namun perubahan yang sangat cepat dan masuknya pihak swasta menjadi penyebab
UNUDUNUD Data diambil kepada tokoh agama dan masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumen terkait radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Bali. DataData diambil kepada tokoh agama dan masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumen terkait radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Bali. Data
UNPARUNPAR Konflik, selanjutnya, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi masalah di ranahKonflik, selanjutnya, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi masalah di ranah
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Permainan musik gamolan secara berkelompok menuntut kerja sama, saling menghargai, dan kekompakan antar pemain untuk menciptakan musik yang harmonis. OlehPermainan musik gamolan secara berkelompok menuntut kerja sama, saling menghargai, dan kekompakan antar pemain untuk menciptakan musik yang harmonis. Oleh
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh berdasarkan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian iniPeneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh berdasarkan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
Useful /
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Penulisan Artikel penelitian ini berkaitan dengan penentuan rute distribusi dengan tujuan untuk efisiensi biaya menggunakan metode saving matrix, nearestPenulisan Artikel penelitian ini berkaitan dengan penentuan rute distribusi dengan tujuan untuk efisiensi biaya menggunakan metode saving matrix, nearest
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU BPR XXX tidak berjalan secara memadai sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG karena terdapat berbagai penyimpangan oleh manajemen dan komisaris utama. TerjadiBPR XXX tidak berjalan secara memadai sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG karena terdapat berbagai penyimpangan oleh manajemen dan komisaris utama. Terjadi
UMMUMM Kritik terhadap proses perancangan UU Cipta Kerja mengungkap penyimpangan legislatif yang bersifat tertutup, tergesa‑gesa, serta mengabaikan transparansiKritik terhadap proses perancangan UU Cipta Kerja mengungkap penyimpangan legislatif yang bersifat tertutup, tergesa‑gesa, serta mengabaikan transparansi
UMMUMM Kulit kopi yang dihasilkan dari industri pengolahan kopi mencapai 40% dari total berat buah kopi dan umumnya dibuang sebagai limbah organik. PenelitianKulit kopi yang dihasilkan dari industri pengolahan kopi mencapai 40% dari total berat buah kopi dan umumnya dibuang sebagai limbah organik. Penelitian