TIGA MUTIARATIGA MUTIARA
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaMutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban hukum Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap kepala desa dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan.Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang meningkat secara substansial, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang mengikat secara eksplisit untuk mencegah atau menindak korupsi serta penyalahgunaan anggaran desa.Kedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang cukup jelas dalam undang-undang desa tersebut.Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di tingkat desa.Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa, yang pada gilirannya menghambat tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Reformasi normatif mutlak diperlukan untuk memperkuat regulasi pengelolaan keuangan desa. Pertama, perlu dilakukan perumusan ulang dan penegasan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian sanksi pidana serta perdata bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa. Kedua, penyusunan peraturan pelaksana yang menguraikan ketentuan secara rinci, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, sangat diperlukan agar norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi instrumen strategis untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penindakan pelanggaran. Selanjutnya, inovasi berupa digitalisasi sistem keuangan desa melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memudahkan proses audit, serta menyediakan bukti elektronik yang valid dalam kasus penyimpangan. Dengan mengintegrasikan reformasi normatif dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tercipta mekanisme pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum, sehingga mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.
| File size | 605.91 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEJBSTIEJB Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara selamaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Temuan menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti toleransi, kesetaraan, keadilan,Temuan menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti toleransi, kesetaraan, keadilan,
UNDHARIUNDHARI Hasil penelitian menawarkan dasar untuk mengembangkan strategi pendidikan karakter berbasis moderasi beragama, khususnya dalam pendidikan agama Buddha,Hasil penelitian menawarkan dasar untuk mengembangkan strategi pendidikan karakter berbasis moderasi beragama, khususnya dalam pendidikan agama Buddha,
STIATA BALONGSTIATA BALONG Pelaksanaan tugas pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada pimpinan,Pelaksanaan tugas pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada pimpinan,
JURNALP4IJURNALP4I Keanekaragaman budaya yang melekat pada identitas bangsa Indonesia menuntut pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tidak sekadar mengajarkanKeanekaragaman budaya yang melekat pada identitas bangsa Indonesia menuntut pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tidak sekadar mengajarkan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatanRumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hal ini berpengaruh pada perubahan Kota pesisir yang dinamis dan dapat dijadikan untuk mitigasi bencana. Pertimbangan penentuan lokasi dermaga setelahHal ini berpengaruh pada perubahan Kota pesisir yang dinamis dan dapat dijadikan untuk mitigasi bencana. Pertimbangan penentuan lokasi dermaga setelah
RAHARJARAHARJA Penerapan IT merupakan bagian integral dari sebagian besar organisasi saat ini dan akan semakin penting di masa depan. Oleh karena itu, IT governance harusPenerapan IT merupakan bagian integral dari sebagian besar organisasi saat ini dan akan semakin penting di masa depan. Oleh karena itu, IT governance harus
Useful /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan CRT dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatanData dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan CRT dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penerjemah, dalam hal ini, tidak hanya bertugas mengalihkan bahasa, tetapi juga harus mengisi celah pengetahuan yang mungkin dimiliki audiens target, kadang-kadangPenerjemah, dalam hal ini, tidak hanya bertugas mengalihkan bahasa, tetapi juga harus mengisi celah pengetahuan yang mungkin dimiliki audiens target, kadang-kadang
JURNALP4IJURNALP4I Penelitian di sini mendeskripsikan implementasi serta pelanggaran dan pematuhan prinsip kesantunan berbahasa yang diterapkan dalam interaksi antara siswaPenelitian di sini mendeskripsikan implementasi serta pelanggaran dan pematuhan prinsip kesantunan berbahasa yang diterapkan dalam interaksi antara siswa
JURNALP4IJURNALP4I Strategi guru meningkatkan minat baca bagi peserta didik Sekolah menengah Pertama merupakan strategi yang perlu didukung oleh seluruh pihak di sekolah.Strategi guru meningkatkan minat baca bagi peserta didik Sekolah menengah Pertama merupakan strategi yang perlu didukung oleh seluruh pihak di sekolah.