TIGA MUTIARATIGA MUTIARA
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaMutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban hukum Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap kepala desa dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan.Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang meningkat secara substansial, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang mengikat secara eksplisit untuk mencegah atau menindak korupsi serta penyalahgunaan anggaran desa.Kedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang cukup jelas dalam undang-undang desa tersebut.Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di tingkat desa.Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa, yang pada gilirannya menghambat tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Reformasi normatif mutlak diperlukan untuk memperkuat regulasi pengelolaan keuangan desa. Pertama, perlu dilakukan perumusan ulang dan penegasan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian sanksi pidana serta perdata bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa. Kedua, penyusunan peraturan pelaksana yang menguraikan ketentuan secara rinci, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, sangat diperlukan agar norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi instrumen strategis untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penindakan pelanggaran. Selanjutnya, inovasi berupa digitalisasi sistem keuangan desa melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memudahkan proses audit, serta menyediakan bukti elektronik yang valid dalam kasus penyimpangan. Dengan mengintegrasikan reformasi normatif dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tercipta mekanisme pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum, sehingga mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.
| File size | 605.91 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Namun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut cenderung bersifat sebagai pembantu, sehingga secaraNamun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut cenderung bersifat sebagai pembantu, sehingga secara
AMIKOMAMIKOM Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat dan standar penilaian lingkungan untuk memastikan proyek energiTemuan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat dan standar penilaian lingkungan untuk memastikan proyek energi
UMPARUMPAR Pengeluaran pemerintah dan FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB, sementara IPM, tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional tidak menunjukkanPengeluaran pemerintah dan FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB, sementara IPM, tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional tidak menunjukkan
UNPABUNPAB Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh ekspor kacang mete, Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai tukar terhadap cadangan devisa jangka pendekPenelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh ekspor kacang mete, Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai tukar terhadap cadangan devisa jangka pendek
UNJANIUNJANI Sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pada periode 2018–2020 menyebabkan gangguan signifikan pada sektor minyak dan perekonomian secara umum,Sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pada periode 2018–2020 menyebabkan gangguan signifikan pada sektor minyak dan perekonomian secara umum,
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Melalui platform media sosial ini lah suatu individu dapat dengan mudah mengintimidasi, merendahakan atau menyakiti orang lain secara emosional. Akibatnya,Melalui platform media sosial ini lah suatu individu dapat dengan mudah mengintimidasi, merendahakan atau menyakiti orang lain secara emosional. Akibatnya,
UMPPUMPP Basis pengetahuan disusun sedemikian rupa ke dalam database dengan beberapa tabel untuk mempermudah kinerja sistem dalam penarikan kesimpulan. PenarikanBasis pengetahuan disusun sedemikian rupa ke dalam database dengan beberapa tabel untuk mempermudah kinerja sistem dalam penarikan kesimpulan. Penarikan
UNPARUNPAR Arah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sangat menentukan baik dari sisi ekonomi, keamanan, sosial, maupun politik dunia. Namun di bawah rezim kepemimpinanArah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sangat menentukan baik dari sisi ekonomi, keamanan, sosial, maupun politik dunia. Namun di bawah rezim kepemimpinan
Useful /
UMPARUMPAR Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi investor untuk menanamkan modal mereka, salah satunya melalui saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisPasar modal berfungsi sebagai sarana bagi investor untuk menanamkan modal mereka, salah satunya melalui saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
UMPARUMPAR Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di suatu daerah antara lain perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di suatu daerah antara lain perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.
UMPARUMPAR Bersumber dari dana alokasi umum dan dikaitkan pada meratanya keuangan daerah. Alat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan kedaulatanBersumber dari dana alokasi umum dan dikaitkan pada meratanya keuangan daerah. Alat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan kedaulatan
MKRIMKRI Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.