TIGA MUTIARATIGA MUTIARA
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaMutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin IndonesiaDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban hukum Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap kepala desa dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan.Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang meningkat secara substansial, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang mengikat secara eksplisit untuk mencegah atau menindak korupsi serta penyalahgunaan anggaran desa.Kedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang cukup jelas dalam undang-undang desa tersebut.Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di tingkat desa.Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa, yang pada gilirannya menghambat tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Reformasi normatif mutlak diperlukan untuk memperkuat regulasi pengelolaan keuangan desa. Pertama, perlu dilakukan perumusan ulang dan penegasan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian sanksi pidana serta perdata bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa. Kedua, penyusunan peraturan pelaksana yang menguraikan ketentuan secara rinci, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, sangat diperlukan agar norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi instrumen strategis untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penindakan pelanggaran. Selanjutnya, inovasi berupa digitalisasi sistem keuangan desa melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memudahkan proses audit, serta menyediakan bukti elektronik yang valid dalam kasus penyimpangan. Dengan mengintegrasikan reformasi normatif dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tercipta mekanisme pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum, sehingga mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.
| File size | 605.91 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-239 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
UNIGRESUNIGRES Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑UndangNamun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
UNESUNES B/2022/PN Tjk Dan Putusan Nomor: 592/Pid. B/2023/PN Lbp adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mendakwa terdakwa sebagaimana diatur dalam PasalB/2022/PN Tjk Dan Putusan Nomor: 592/Pid. B/2023/PN Lbp adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mendakwa terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal
UNUSIAUNUSIA Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
AKABAAKABA Aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah, merupakan suatu pelanggaranAktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah, merupakan suatu pelanggaran
STIEMSTIEM Pengelolaan dana desa di Kecamatan Burau telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tahap perencanaan melalui partisipasi masyarakatPengelolaan dana desa di Kecamatan Burau telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tahap perencanaan melalui partisipasi masyarakat
UADUAD Tujuan dikeluarkannya Perppu ini adalah untuk mengatasi kegentingan akibat meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, memberikan efekTujuan dikeluarkannya Perppu ini adalah untuk mengatasi kegentingan akibat meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, memberikan efek
Useful /
USNIUSNI Bentuk informasi yang dapat ditukar berupa data teks, citra digital, video, audio. Berkomunikasi menggunakan e-mail memiliki banyak kelebihan namun diBentuk informasi yang dapat ditukar berupa data teks, citra digital, video, audio. Berkomunikasi menggunakan e-mail memiliki banyak kelebihan namun di
USNIUSNI Aplikasi ini memanfaatkan Haversine Formula untuk menghitung jarak antara lokasi pengguna dan Wedding Organizer. Pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapatAplikasi ini memanfaatkan Haversine Formula untuk menghitung jarak antara lokasi pengguna dan Wedding Organizer. Pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.
JOMPUJOMPU Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development (R&D). Model yang digunakan adalah model pengembangan Rowntree dengan teknikJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development (R&D). Model yang digunakan adalah model pengembangan Rowntree dengan teknik