NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATSalah satu penyakit yang masih menyakiti bangsa Indonesia adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari kalangan legislatif, eksekutif, penegak hukum dan kalangan birokrasi mulai dari pusat hingga daerah sampai ke tingkat desa. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi juga dapat menyengsarakan rakyat di dalamnya. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.Sus/2019? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi antara lain yaitu pidana mati apabila dilakukan dalam “keadaan tertentu. Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertama dana-dana yang diepruntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Kedua, Bencana alam nasional. Ketiga, Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan dan kelima Pengulangan tindak pidana korupsi. Selain pidana mati pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.Sus/2019 yang memvonis bebas terhadap terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun, menurut penulis belum sesuai, hal tersebut dikarenakan adanya kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,8 triliun. Selain hal tersebut yaitu adanya laporan BPK tehadap temuan kerugian negara sebesar Rp 1,83. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung 1 itu. Adapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis pidana.Namun, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid.Sus/2019, tujuh terdakwa dibebaskan karena judex facti dianggap telah benar dalam penerapan hukum dan alasan kerugian negara yang diajukan jaksa penuntut umum tidak diterima.Untuk menciptakan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi, perlu adanya tuntutan dan putusan yang tegas dari penegak hukum, serta penguatan kerangka hukum dan sistem pengawasan di lembaga dan bisnis.
Mengingat kompleksitas dan dampak masif dari tindak pidana korupsi serta adanya perbedaan interpretasi hukum dalam putusan pengadilan, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, menarik untuk melakukan studi komparatif mendalam mengenai efektivitas kerangka hukum dan penerapan sanksi pidana korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan pelaku serta mengkaji potensi adopsi praktik terbaik dari yurisdiksi lain guna memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, diperlukan analisis yang lebih spesifik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi divergensi putusan hakim, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti keuangan dan laporan audit dari lembaga seperti BPK. Studi ini bisa menyelidiki bagaimana interpretasi bukti dan pertimbangan hukum berbeda antar hakim, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi atau diskrepansi dalam penerapan asas-asas keadilan dan hukum acara pidana. Ketiga, mengingat kasus ini melibatkan pemberian fasilitas kredit di lembaga keuangan, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada efektivitas sistem pengawasan internal bank dan peran lembaga audit eksternal seperti BPK dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan kredit yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi titik lemah dalam mekanisme pengawasan dan menyusun rekomendasi konkret untuk memperkuat integritas sektor keuangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adil dalam menghadapi kejahatan korupsi yang merugikan negara.
- The Legality of Over-Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand (Case Study of... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1729The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of journal neolectura index php postulat article view 1729
- Analysis of the Acquittal by Judges in Corruption Crimes (Case Study of the Supreme Court Decision Number... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1738Analysis of the Acquittal by Judges in Corruption Crimes Case Study of the Supreme Court Decision Number journal neolectura index php postulat article view 1738
| File size | 803.04 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasiPenelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasi
PROVISIPROVISI Akuntabilitas internal dan transparansi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Peningkatan satuAkuntabilitas internal dan transparansi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Peningkatan satu
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel telah menjadi persyaratan krusial seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel telah menjadi persyaratan krusial seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.
UPERTISUPERTIS Ibu hamil yang terpapar asap rokok sebagai perokok pasif berisiko mengalami komplikasi kehamilan, salah satunya adalah BBLR yang menjadi penyebab utamaIbu hamil yang terpapar asap rokok sebagai perokok pasif berisiko mengalami komplikasi kehamilan, salah satunya adalah BBLR yang menjadi penyebab utama
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. Kajian terhadap Undang-Undang NomorKekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor
NEOLECTURANEOLECTURA Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, dan reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakanDiperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, dan reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan
NEOLECTURANEOLECTURA Nnk. Pelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. Studi normatif yuridisNnk. Pelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. Studi normatif yuridis
UMMUMM Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkanMelalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan
Useful /
IAIIIAII Experimental results show that the framework achieved 99.98% accuracy and a 99.83% F1-Score, with minimal false positive and false negative rates. ThisExperimental results show that the framework achieved 99.98% accuracy and a 99.83% F1-Score, with minimal false positive and false negative rates. This
STAISAMSTAISAM BPR Bank Jombang. Pengaruh kualitas pelayanan secara parsial menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung. DemikianBPR Bank Jombang. Pengaruh kualitas pelayanan secara parsial menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung. Demikian
UNEJUNEJ Namun, hak politik rakyat tetap terabaikan di sebagian besar negara tersebut, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hak asasi manusia. PenelitianNamun, hak politik rakyat tetap terabaikan di sebagian besar negara tersebut, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hak asasi manusia. Penelitian
UNEJUNEJ Jurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragamanJurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragaman