STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU

E-logis : Jurnal Ekonomi LogistikE-logis : Jurnal Ekonomi Logistik

BPR rata-rata memiliki bentuk legal formal (bentuk usaha) perseroan terbatas (PT), dimana memiliki ciri khas yakni adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara pemilik (prinsipal) dan pengelola/manajemen (agen). Pemisahan antara pemilik dan pengelola tersebut, dalam praktiknya kerap menimbulkan berbagai tantangan dan dinamika terutama dalam hal tata kelola yang baik (good corporate governance), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini mengambil contoh kasus pada sebuah BPR, yang didalamnya terindikasi terjadi berbagai tindakan fraud dengan berbagai macam skema terhadap tata kelola yang dilakukan oleh manajemen (Direktur Utama dan Komisaris Utama). Dengan mengaplikasikan metode penelitian terapan (applied research), Peneliti akan menjabarkan secara sistematis bentuk kecurangan yang dilakukan manajemen dan kelemahan sistem pengendalian internal yang ada dalam menjalankan good corporate governance. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemilik (prinsipal) pada kegiatan operasional memang tidak diperkenankan. Namun demikian pemilik memiliki peran sentral dalam hal memberikan teladan (tone at the top), sekaligus berperan aktif dalam memantau kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dan organ pendukungnya dapat dimanfaatkan oleh pemilik guna memantau kinerja direksi. Selain itu peran aktif dan pola pikir skeptis dari dewan komisaris juga diperlukan dalam rangka mewujudkan mekanisme check and balance dalam tata kelola usaha yang baik di BPR.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT.BPR XXX tidak berjalan secara memadai sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG karena terdapat berbagai penyimpangan oleh manajemen dan komisaris utama.Terjadi kegagalan sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan yang efektif.Kolusi antara Direktur Utama dan Komisaris Utama semakin memperparah lemahnya mekanisme check and balance dalam tata kelola perusahaan.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan sistem whistleblowing yang efektif di BPR, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi karyawan dalam melaporkan penyimpangan, serta bagaimana sistem tersebut dapat dikelola secara independen tanpa adanya tekanan dari manajemen. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai kompetensi dan independensi Dewan Komisaris, khususnya dalam konteks BPR keluarga atau BPR dengan kepemilikan terkonsentrasi, untuk melihat sejauh mana profil komisaris memengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan fraud. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan perilaku etis top management terhadap budaya organisasi BPR, khususnya dalam membentuk lingkungan pengendalian yang mendukung integritas dan pencegahan fraud, serta bagaimana indikator non-finansial seperti gaya hidup berlebihan dapat menjadi early warning system bagi praktik kecurangan.

  1. #penilaian risiko#penilaian risiko
  2. #identifikasi bahaya#identifikasi bahaya
Read online
File size337.62 KB
Pages18
Short Linkhttps://juris.id/p-280
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test