Publisher

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Journal Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum Abstract

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus alasan, prosedur, dan kewenangan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, baik melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun tanpa melalui usulan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemberhentian oleh Presiden atas usulan DPRD dan pemberhentian langsung oleh Presiden tanpa usulan DPRD. Pemberhentian tersebut dapat bersifat sementara maupun tetap, tergantung pada alasan hukum yang mendasarinya, khususnya terkait dugaan atau pembuktian tindak pidana tertentu. Namun, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum tertentu, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Conclusion

Pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Kepala Daerah ada dua cara.Pertama, pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD.Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD ini ada dua cara, Pertama pemberhentian terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh Presiden berdasarkan putusan DPRD (Pasal 29 atat (1) huruf a dan b dan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b, dan kedua, pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD yang didasarkan atas putusan Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat (2) huruf d dan e.Terhadap alasan kedua ini DPRD dapat mengadili (menyatakan pendapat) kepada Mahkamah Agung Kepala Daerah dan Wakilnya jika dapat membuktikan mereka melanggar sumpah/janji Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dan atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, melalui rapat paripurna DPRD dengan putusan meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa mengadili dan memutuskan pendapat DPRD tersebut.Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD atau langsung diberhentikan oleh Presiden.Pemberhentian ini ada dua yaitu yang bersifat sementara dan pemberhentian tetap.Pemberhentian sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih tanpa menunjuk kualifikasi jenis tindak pidananya, dan karena dugaan melakukan terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.Pemberhentian ini didasarkan atas tuduhan tindak kriminal, untuk itu prioritas penanganan/penyelesaian perkara di pengadilan sangat penting.Penggunaan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih, sebagai dasar dalam membedakan proses pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh Presiden melalui usulan DPRD dan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD adalah lebih tepat dan objektif selain mengefektifkan proses tersebut.

Future Research

Untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan daerah, perlu ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang mengatur secara detail tata cara pelaksanaan dan akibat hukum pemberhentian kepala daerah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas mekanisme pemberhentian kepala daerah, serta menganalisis dampak pemberhentian kepala daerah terhadap kinerja dan stabilitas pemerintahan daerah. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja optimal dalam pemerintahan daerah.

References

1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7

Metadata

File size	182.77 KB
Pages	6
DMCA	Report