YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi pemegang polis terhadap risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis didasarkan pada perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis, yang secara praktik berwujud perjanjian baku sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum asuransi atau pertanggungan serta kedudukan premi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam kaitannya dengan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum, serta mengkaji kesesuaian antara hukum tertulis (law in the book) dan praktik pelaksanaannya (law in the action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum asuransi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, terutama KUHD dan Undang‑Undang tentang Usaha Perasuransian, sementara pengaturan khusus mengenai asuransi kendaraan bermotor belum diatur secara komprehensif. Premi asuransi merupakan unsur esensial dalam perjanjian asuransi yang menjadi kontra‑prestasi atas pengalihan risiko, dan perjanjian asuransi bersifat konsensual sehingga mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan.. Dalam praktik penyelesaian klaim, masih ditemukan kendala berupa prosedur yang berbelit dan keterlambatan pembayaran klaim, yang menempatkan pemegang polis pada posisi lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pemegang polis guna menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor.

Dasar hukum asuransi atau pertanggungan di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Dagang (KUHD) dan dilengkapi dengan Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.Pengaturan mengenai asuransi kendaraan bermotor masih bersifat tersebar dan belum diatur secara khusus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian klaim.Premi asuransi menurut KUHD merupakan unsur pokok dalam perjanjian asuransi sebagai kontra‑prestasi atas pengalihan risiko.Perjanjian asuransi bersifat konsensual, sehingga hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung lahir sejak tercapainya kesepakatan.

Riset lanjutan dapat memusatkan perhatian pada pengembangan dan evaluasi kebijakan regulasi khusus asuransi kendaraan bermotor di tingkat nasional, dengan mengkaji potensi peraturan baru yang dapat menutupi celah hukum yang ada serta menguatkan perlindungan pemegang polis. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi model integrasi teknologi digital—seperti platform klaim berbasis blockchain—yang mampu menyederhanakan prosedur klaim, mempercepat pembayaran, dan meningkatkan transparansi bagi semua pihak. Akhirnya, studi terhadap dampak kebijakan konsumen asuransi kendaraan bermotor di sektor ekspor ekonomi digital akan membantu menyusun rekomendasi adaptif yang memfasilitasi persaingan pasar yang adil dan adil bagi pemegang polis di era digital.

Read online
File size208.75 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Penjatuhan Pidana Denda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain pengaturan hak dan kewajiban, UU KIP juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikanSelain pengaturan hak dan kewajiban, UU KIP juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentianReformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian

JURIS Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secaraPemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara

JURIS Prinsip Ekonomi Syariah Sebuah Realitas Akad Tabarru pada Polis Asuransi Klaim Nasabah 2025More at 2025

IAISYAICHONAIAISYAICHONA Tujuan utama kontrak Tabarru adalah untuk menumbuhkan semangat gotong royong di antara para peserta. Dalam hal ini, perusahaan tidak bertindak sebagaiTujuan utama kontrak Tabarru adalah untuk menumbuhkan semangat gotong royong di antara para peserta. Dalam hal ini, perusahaan tidak bertindak sebagai

JURIS Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia Studi Kasus Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang 2025More at 2025

UNESUNES Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premiStudi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premi

JURIS Decomposition of the Determinants of Return on Equity ROE in the Indonesian Insurance Industry Implementation of the Du Pont Method 2025More at 2025

RISETPRESSRISETPRESS Temuan ini memperkuat kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Acharya dan Singh (2024) tentang pentingnya pendekatan holistik dalam menganalisis kinerjaTemuan ini memperkuat kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Acharya dan Singh (2024) tentang pentingnya pendekatan holistik dalam menganalisis kinerja

JURIS Teknik Pertanian Konservasi Berdasarkan Pengolahan Tanpa Olah Tanah 2022More at 2022

UNDANAUNDANA Di daerah dengan curah hujan rendah, hasil tertinggi diperoleh dari ZT dan penggunaan retensi sisa panen, berbeda dengan system konvensional (CT), danDi daerah dengan curah hujan rendah, hasil tertinggi diperoleh dari ZT dan penggunaan retensi sisa panen, berbeda dengan system konvensional (CT), dan

Useful /

JURIS Perdagangan Orang Human Trafficking Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi,Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi,

JURIS Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi Bagi Klien Terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana 2025More at 2025

UNESUNES Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untukPelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untuk

JURIS Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok 2025More at 2025

UNESUNES Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilanSlk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilan

JURIS Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku 2025More at 2025

UNESUNES Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelakuPenyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku

ads-block-test