UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalKewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan ex officio diberikan agar hakim lebih leluasa dalam mengambil keputusan untuk mencapai rasa keadilan. Namun dalam penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak selalu dapat menggunakannya, sehingga terdapat disparitas. Penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Solok, diarahkan pada 2 (dua) perkara, yaitu Nomor perkara 293/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Nomor perkara 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, yang memperlihatkan perbedaan signifikan terkait pemberian nafkah anak. Pada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan, Pertama, pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya. Akibat hukumnya belum ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Sedangkan pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya dan akibat hukum sudah bisa ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilan pemohon. Pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahui besaran penghasilan pemohon. Jadi, disparitas penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak bersumber pada ketidakkonsistenan penegakan hukum secara menyeluruh, tetapi pada perbedaan pendekatan hakim merespons fakta persidangan. Namun, agar kepastian hukum tetap terjaga, setiap pengakuan tanggung jawab terhadap nafkah anak dalam persidangan dituangkan secara eksplisit dalam putusan. Sehingga hak anak dapat dilindungi secara yuridis dan dieksekusi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
Pertimbangan hakim penggunaan kewenangan ex officio hakim terhadap pemberian nafkah anak dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Solok menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kewenangan ex officio dalam menetapkan nafkah anak.Slk, hakim secara aktif menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt.Slk tidak terdapat penetapan nafkah anak secara eksplisit oleh hakim.Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas yang secara hukum dapat dibenarkan, namun berakibat hukum pada ketimpangan perlindungan hukum terutama pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan ex officio terkait nafkah anak, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis hakim. Studi komparatif mengenai penerapan kewenangan ex officio di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan kesenjangan yang ada. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan kewenangan ex officio terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian, dengan mengukur indikator seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan anak. Arah studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dan efektivitas kewenangan ex officio dalam melindungi hak-hak anak.
| File size | 522.4 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Pelatihan ini melalui 2 tahap yaitu tahap penjelasan tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aplikasi Simulator Terpadu Coretax yang dilakukanPelatihan ini melalui 2 tahap yaitu tahap penjelasan tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aplikasi Simulator Terpadu Coretax yang dilakukan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menyelidiki bagaimana diskriminasi struktural—terutama melalui praktik ijbār (perwalian paksa) dalam interpretasi hukum Islam—bertentanganPenelitian ini menyelidiki bagaimana diskriminasi struktural—terutama melalui praktik ijbār (perwalian paksa) dalam interpretasi hukum Islam—bertentangan
UNESUNES Maka terhadap peristiwa yang sama-sama menimbulkan kerugian materiil terhadap korban, namun terhadap perbuatan yang berkaitan dengan properti secara khususMaka terhadap peristiwa yang sama-sama menimbulkan kerugian materiil terhadap korban, namun terhadap perbuatan yang berkaitan dengan properti secara khusus
UNESUNES Terdapat disparitas pidana yang signifikan antara dua kasus serupa, dengan putusan berbeda jauh yaitu 2 tahun 8 bulan dan 6 tahun penjara. Disparitas iniTerdapat disparitas pidana yang signifikan antara dua kasus serupa, dengan putusan berbeda jauh yaitu 2 tahun 8 bulan dan 6 tahun penjara. Disparitas ini
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Maka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasiMaka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi
UNUSIAUNUSIA B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akanB/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yangDewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang
Useful /
APPIHIAPPIHI Hukum lunak merupakan instrumen hukum yang tidak mengikat dan diharapkan akan berkembang menjadi hukum keras di masa depan, namun dalam praktiknya hukumHukum lunak merupakan instrumen hukum yang tidak mengikat dan diharapkan akan berkembang menjadi hukum keras di masa depan, namun dalam praktiknya hukum
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kajian ini melihat bagaimana solusi nusyûz dimaknai dalam literatur tafsir dan fiqih tradisional. Kemudian ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatanKajian ini melihat bagaimana solusi nusyûz dimaknai dalam literatur tafsir dan fiqih tradisional. Kemudian ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan
BCRECBCREC Perlakuan asam kuat seperti HNO3 dan HCl mengurangi intensitas puncak krystal, sementara pengolahan alkali meningkatkan intensitas puncak pola. Hasil analisisPerlakuan asam kuat seperti HNO3 dan HCl mengurangi intensitas puncak krystal, sementara pengolahan alkali meningkatkan intensitas puncak pola. Hasil analisis
UBBGUBBG Selain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis (Ha) penelitian ini diterima. Ini berarti Tugas Menulis Tematik Berrespons secara signifikanSelain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis (Ha) penelitian ini diterima. Ini berarti Tugas Menulis Tematik Berrespons secara signifikan