UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalKewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan ex officio diberikan agar hakim lebih leluasa dalam mengambil keputusan untuk mencapai rasa keadilan. Namun dalam penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak selalu dapat menggunakannya, sehingga terdapat disparitas. Penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Solok, diarahkan pada 2 (dua) perkara, yaitu Nomor perkara 293/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Nomor perkara 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, yang memperlihatkan perbedaan signifikan terkait pemberian nafkah anak. Pada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan, Pertama, pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya. Akibat hukumnya belum ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Sedangkan pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya dan akibat hukum sudah bisa ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilan pemohon. Pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahui besaran penghasilan pemohon. Jadi, disparitas penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak bersumber pada ketidakkonsistenan penegakan hukum secara menyeluruh, tetapi pada perbedaan pendekatan hakim merespons fakta persidangan. Namun, agar kepastian hukum tetap terjaga, setiap pengakuan tanggung jawab terhadap nafkah anak dalam persidangan dituangkan secara eksplisit dalam putusan. Sehingga hak anak dapat dilindungi secara yuridis dan dieksekusi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
Pertimbangan hakim penggunaan kewenangan ex officio hakim terhadap pemberian nafkah anak dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Solok menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kewenangan ex officio dalam menetapkan nafkah anak.Slk, hakim secara aktif menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt.Slk tidak terdapat penetapan nafkah anak secara eksplisit oleh hakim.Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas yang secara hukum dapat dibenarkan, namun berakibat hukum pada ketimpangan perlindungan hukum terutama pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan ex officio terkait nafkah anak, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis hakim. Studi komparatif mengenai penerapan kewenangan ex officio di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan kesenjangan yang ada. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan kewenangan ex officio terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian, dengan mengukur indikator seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan anak. Arah studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dan efektivitas kewenangan ex officio dalam melindungi hak-hak anak.
| File size | 522.4 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hakDengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hak
DINASTIREVDINASTIREV Anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaikAnak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaik
AKRABJUARAAKRABJUARA Sebaliknya, kasus 2194/Pdt. P/2024 menekankan alasan sosial dan budaya keluarga tanpa adanya kondisi biologis mendesak, sehingga perhatian terhadap hakSebaliknya, kasus 2194/Pdt. P/2024 menekankan alasan sosial dan budaya keluarga tanpa adanya kondisi biologis mendesak, sehingga perhatian terhadap hak
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diaturBerdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur
UNISUNIS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhiPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi adopsi lintas negara di Malaysia dan Maroko serta mengevaluasi kelayakan adopsi lintas negara sebagai langkahPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi adopsi lintas negara di Malaysia dan Maroko serta mengevaluasi kelayakan adopsi lintas negara sebagai langkah
UINUIN Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, SuratBerdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, Surat
UINUIN Tulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektifTulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektif
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Analisis dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaAnalisis dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
AKRABJUARAAKRABJUARA Demokrasi menciptakan stabilitas, transparansi, dan kebijakan yang efektif. Namun, korupsi yang tampaknya mempercepat proses birokrasi tidak memberikanDemokrasi menciptakan stabilitas, transparansi, dan kebijakan yang efektif. Namun, korupsi yang tampaknya mempercepat proses birokrasi tidak memberikan
AKRABJUARAAKRABJUARA Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dalam regulasi, implementasi, maupun budaya hukumPenegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dalam regulasi, implementasi, maupun budaya hukum
UNYUNY Pengembangan model dengan menggunakan Four-D model meliputi tahap define, design, develop, dan disseminate. Rancangan model dalam penelitian ini hanyaPengembangan model dengan menggunakan Four-D model meliputi tahap define, design, develop, dan disseminate. Rancangan model dalam penelitian ini hanya