UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalKewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan ex officio diberikan agar hakim lebih leluasa dalam mengambil keputusan untuk mencapai rasa keadilan. Namun dalam penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak selalu dapat menggunakannya, sehingga terdapat disparitas. Penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Solok, diarahkan pada 2 (dua) perkara, yaitu Nomor perkara 293/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Nomor perkara 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, yang memperlihatkan perbedaan signifikan terkait pemberian nafkah anak. Pada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan, Pertama, pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya. Akibat hukumnya belum ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Sedangkan pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya dan akibat hukum sudah bisa ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilan pemohon. Pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahui besaran penghasilan pemohon. Jadi, disparitas penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak bersumber pada ketidakkonsistenan penegakan hukum secara menyeluruh, tetapi pada perbedaan pendekatan hakim merespons fakta persidangan. Namun, agar kepastian hukum tetap terjaga, setiap pengakuan tanggung jawab terhadap nafkah anak dalam persidangan dituangkan secara eksplisit dalam putusan. Sehingga hak anak dapat dilindungi secara yuridis dan dieksekusi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
Pertimbangan hakim penggunaan kewenangan ex officio hakim terhadap pemberian nafkah anak dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Solok menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kewenangan ex officio dalam menetapkan nafkah anak.Slk, hakim secara aktif menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt.Slk tidak terdapat penetapan nafkah anak secara eksplisit oleh hakim.Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas yang secara hukum dapat dibenarkan, namun berakibat hukum pada ketimpangan perlindungan hukum terutama pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan ex officio terkait nafkah anak, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis hakim. Studi komparatif mengenai penerapan kewenangan ex officio di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan kesenjangan yang ada. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan kewenangan ex officio terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian, dengan mengukur indikator seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan anak. Arah studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dan efektivitas kewenangan ex officio dalam melindungi hak-hak anak.
| File size | 522.4 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hukum waris mengatur akibat-akibat kebendaan dari meninggalnya seseorang, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli waris. Sistem hukum waris di IndonesiaHukum waris mengatur akibat-akibat kebendaan dari meninggalnya seseorang, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pada dasarnya, penolakan waris dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidakPada dasarnya, penolakan waris dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidak
CRIACRIA MKS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf 1 KUHP, dan hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tuntutan jaksa, faktor peringanMKS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf 1 KUHP, dan hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tuntutan jaksa, faktor peringan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada Juni sampai dengan Agustus 2025 di KolakaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada Juni sampai dengan Agustus 2025 di Kolaka
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasusSus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang unik karena status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum dan psikologis. PenelitianAnak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang unik karena status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum dan psikologis. Penelitian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Artikel ini juga mengevaluasi struktur, karakteristik, dan perbedaan mendasar antara kedua KUHP tersebut, serta menyoroti tantangan dalam implementasinya.Artikel ini juga mengevaluasi struktur, karakteristik, dan perbedaan mendasar antara kedua KUHP tersebut, serta menyoroti tantangan dalam implementasinya.
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Selain itu, aktivitas musik yang dilakukan dalam kelompok juga mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. Pembelajaran berbasis musik yang mengombinasikanSelain itu, aktivitas musik yang dilakukan dalam kelompok juga mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. Pembelajaran berbasis musik yang mengombinasikan
UNESUNES Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar UdaraPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara
UNESUNES Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakanPelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakan
UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023.