UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Studi ini berangkat dari banyaknya kasus PMI yang diberangkatkan secara nonprosedural dan tereksploitasi di negara tujuan seperti Irak, Myanmar, dan Serbia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan orang melalui pembenahan proses rekrutmen, penegakan hukum, dan diplomasi internasional. UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap pelaku, serta peningkatan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang kuat dalam melindungi PMI dari TPPO.Perlindungan hukum harus mencakup pencegahan rekrutmen nonprosedural, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemulihan hak korban.21 Tahun 2007 harus diperkuat dengan pengawasan yang ketat, kerjasama antar lembaga, dan diplomasi perlindungan WNI.
Bagaimana jika kita membangun sistem early-warning digital berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi agen ilegal sejak tahap rekrutmen calon PMI, lalu mengintegrasikannya dengan database lintas kementerian agar setiap kejanggalan dokumen atau janji kerja menyimpang langsung memicu penindakan? Selanjutnya, mengapa tidak meneliti efektivitas model konsulat-rolling yang mengirim tim hukum, psikolog, dan tenaga kesehatan ke daerah terpencil secara berkala untuk memberikan edukasi, pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan, serta pendampingan hukak gratis, sehingga calon PMI tidak bergantung pada calo? Terakhir, dapatkah kita menguji potensi skema “asuransi perlindungan transnasional†tempatan, di mana desa asal PMI menyisihkan dana desa untuk membiayai pengacara, penerjemah, dan tiket darurat bila warganya terseret TPPO, lalu memetakan desa mana yang paling siap mempraktikkan model ini sebagai pilot project?.
- Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) | UNES Law Review. unes review https unesrev v5i3 published... review-unes.com/index.php/law/issue/view/20Vol 5 No 3 2023 UNES LAW REVIEW Maret 2023 UNES Law Review unes review https unesrev v5i3 published review unes index php law issue view 20
- State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights | Sundary... journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/9183State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights Sundary journals usm ac index php jic article view 9183
- Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang... doi.org/10.60034/ac327f33Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang doi 10 60034 ac327f33
- PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI:... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/19499PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI e journal trisakti ac index php globalisasihukum article view 19499
| File size | 551.7 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Yudians approach encourages a shift in ushul fiqh from merely a science of derivation to a science of evaluation, namely a science that not only producesYudians approach encourages a shift in ushul fiqh from merely a science of derivation to a science of evaluation, namely a science that not only produces
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Sexual violence is a violation of human rights that significantly affects the physical, psychological, and social well-being of victims. Although IndonesiaSexual violence is a violation of human rights that significantly affects the physical, psychological, and social well-being of victims. Although Indonesia
UIAUIA 1 of 2024 is a response to public criticism regarding the misuse of vague legal provisions to suppress freedom of expression. This study aims to examine1 of 2024 is a response to public criticism regarding the misuse of vague legal provisions to suppress freedom of expression. This study aims to examine
DINASTIRESDINASTIRES The research method used in this study is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the regulation of criminal policiesThe research method used in this study is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the regulation of criminal policies
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, artinya berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undanganPenelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, artinya berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Kesimpulan. Penerapan. Namun, dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sumber, masih ditemukan masalah seperti gangguan jaringan dan server dalam sistemKesimpulan. Penerapan. Namun, dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sumber, masih ditemukan masalah seperti gangguan jaringan dan server dalam sistem
UNEJUNEJ Kekurangan fokus pada keinginan dan nilai-nilai budaya komunitas di tingkat lokal merupakan elemen hilang dalam upaya terus menerus mempromosikan standarKekurangan fokus pada keinginan dan nilai-nilai budaya komunitas di tingkat lokal merupakan elemen hilang dalam upaya terus menerus mempromosikan standar
UNEJUNEJ Transisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum,Transisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum,
Useful /
UIAUIA Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampaiMahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai
UIAUIA Indonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-UndangIndonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang
UNEJUNEJ Developmentalism is an overarching concept used to describe the tendency of a state to maximize economic growth through investment while disregarding theDevelopmentalism is an overarching concept used to describe the tendency of a state to maximize economic growth through investment while disregarding the
UINUIN Dalam UDHR (HAM Universal/Barat) nikah dibolehkan bagi pasangan suami (calon mempelai) tanpa pertimbangan agama sama sekali (pasal 2), sedangkan di dalamDalam UDHR (HAM Universal/Barat) nikah dibolehkan bagi pasangan suami (calon mempelai) tanpa pertimbangan agama sama sekali (pasal 2), sedangkan di dalam