UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akses keadilan bagi anak dan perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Poin 5 tentang Kamar Beragama. Dalam poin khusus ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat meminta seorang ayah untuk mengasuh anak jika anak tersebut berada di bawah asuhan ibunya. Penelitian ini bersifat normatif, dengan data diperoleh dari wawancara dan 150 putusan Pengadilan Agama. Putusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dari tahun 2015-2017. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 belum mampu melindungi hak anak dan hal perempuan dalam kasus perceraian. Data pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini, menyebutkan hanya 14% yang mewajibkan ayah untuk mengasuh anak setelah perceraian. Persentase ini hampir sama dengan keputusan yang dikeluarkan sebelum keluarnya keputusan tersebut, yaitu hanya 12% pada 2016, dan 14% pada 2017.
Studi terhadap putusan Pengadilan Agama dari tiga yurisdiksi menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kamar Agama sangat terbatas.Hanya sedikit putusan yang menetapkan kewajiban ayah untuk membayar nafkah anak setelah perceraian, yaitu hanya 14% putusan pada tahun 2017.Persentase ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, dan putusan ini tidak selalu merujuk pada Surat Edaran tersebut, sehingga belum memberikan keadilan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.
Penelitian lanjutan yang amat berguna untuk mengembangkan temuan ini adalah dengan fokus pada sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 lebih luas kepada hakim pengadilan agama agar mereka lebih paham dan menerapkannya secara konsisten dalam putusan perceraian. Kedua, hal yang penting diperhatikan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap hambatan implementasi, seperti pertimbangan hakim berdasarkan prinsip hakim pasif, dengan melibatkan lebih banyak wawancara dan studi kasus untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian di daerah lain di Indonesia, tidak hanya Jakarta, untuk membandingkan bagaimana hak anak dan perempuan diperceraian ditangani secara nasional, sehingga bisa ditemukan pola masalah umum dan solusi efektif. Dengan melakukan ketiga saran ini, kita bisa lebih memahami mengapa aturan tersebut belum efektif, bagaimana meningkatkan akses keadilan bagi anak dan ibu tunggal, serta mendorong perubahan sistem hukum yang lebih ramah anak. Penelitian seperti ini tidak hanya berguna bagi ahli hukum, tetapi juga membantu masyarakat awam untuk melihat pentingnya pendidikan hukum bagi hakim. Pada akhirnya, penelitian yang konsisten akan mampu membawa perbaikan nyata dalam perlindungan anak dari dampak perceraian. Saran pertama tentang sosialisasi bisa dilakukan melalui seminar atau pelatihan khusus, sementara evaluasi bisa melibatkan analisis statistik dari putusan lebih besar. Penelitian regional akan membantu menemukan variasi hukum lokal yang mungkin saling pengaruh. Kombinasi ketiga pendekatan ini membentuk penelitian yang komprehensif dan praktis, dengan total ilmu pengetahuan yang bisa langsung diterapkan dalam kebijakan pemerintah.
- KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA | Butarbutar | OLD WEBSITE... jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16196KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Butarbutar OLD WEBSITE jurnal ugm ac jmh article view 16196
- MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA | Wantu... dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA Wantu dinamikahukum fh unsoed ac index php JDH article view 121
| File size | 251.31 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Pertama, Ḥifẓ al-Dīn, terlihat dari pengalaman wali, suami, dan istri yang merasa akad tetap sah dan bermakna secara agama meskipun dilakukan secaraPertama, Ḥifẓ al-Dīn, terlihat dari pengalaman wali, suami, dan istri yang merasa akad tetap sah dan bermakna secara agama meskipun dilakukan secara
IAIN SUIAIN SU Di Indonesia, tenaga pendidik semakin sering dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan disiplin yang dilakukan dalam kewenangan pedagogis, terutamaDi Indonesia, tenaga pendidik semakin sering dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan disiplin yang dilakukan dalam kewenangan pedagogis, terutama
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnyaPenelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya
UNJAYAUNJAYA Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei melalui kuesioner. Data diperoleh dari 50 responden yang tinggal di Wilayah Pemerintah Daerah Bauchi,Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei melalui kuesioner. Data diperoleh dari 50 responden yang tinggal di Wilayah Pemerintah Daerah Bauchi,
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Bkls menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan prinsip maslahah dijelaskan secara detail, bagian operatif keputusan kurang menonjolkan kepentingan anak.Bkls menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan prinsip maslahah dijelaskan secara detail, bagian operatif keputusan kurang menonjolkan kepentingan anak.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999
UNISSULAUNISSULA Filsafat hukum dalam menjaga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diterapkan melalui filsafat hukum. Selain itu, hukum tumbuh dan berkembangFilsafat hukum dalam menjaga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diterapkan melalui filsafat hukum. Selain itu, hukum tumbuh dan berkembang
UNISSULAUNISSULA Belum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi keberadaan anak-anak di luar pernikahan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitianBelum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi keberadaan anak-anak di luar pernikahan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
Useful /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Dalam era digital, organisasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan praktik konvensional, melainkan perlu memanfaatkan bukti empiris dan sistem berbasisDalam era digital, organisasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan praktik konvensional, melainkan perlu memanfaatkan bukti empiris dan sistem berbasis
UNYUNY Berdasarkan penerimaan kese- puluh hipotesis penelitian, ditemukan ssuuaattuu model teoretik yang menggambarkan struktur hubung- an kausal antara variabelBerdasarkan penerimaan kese- puluh hipotesis penelitian, ditemukan ssuuaattuu model teoretik yang menggambarkan struktur hubung- an kausal antara variabel
UNYUNY Penerapan model pembelajaran komprehensif berbasis proyek pendidikan kewirausahaan meningkatkan sikap kewirausahaan, minat berwirausaha, dan prestasi belajarPenerapan model pembelajaran komprehensif berbasis proyek pendidikan kewirausahaan meningkatkan sikap kewirausahaan, minat berwirausaha, dan prestasi belajar
UNYUNY Koordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Koordinasi eksternal dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota YogyakartaKoordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Koordinasi eksternal dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta