UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akses keadilan bagi anak dan perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Poin 5 tentang Kamar Beragama. Dalam poin khusus ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat meminta seorang ayah untuk mengasuh anak jika anak tersebut berada di bawah asuhan ibunya. Penelitian ini bersifat normatif, dengan data diperoleh dari wawancara dan 150 putusan Pengadilan Agama. Putusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dari tahun 2015-2017. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 belum mampu melindungi hak anak dan hal perempuan dalam kasus perceraian. Data pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini, menyebutkan hanya 14% yang mewajibkan ayah untuk mengasuh anak setelah perceraian. Persentase ini hampir sama dengan keputusan yang dikeluarkan sebelum keluarnya keputusan tersebut, yaitu hanya 12% pada 2016, dan 14% pada 2017.
Studi terhadap putusan Pengadilan Agama dari tiga yurisdiksi menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kamar Agama sangat terbatas.Hanya sedikit putusan yang menetapkan kewajiban ayah untuk membayar nafkah anak setelah perceraian, yaitu hanya 14% putusan pada tahun 2017.Persentase ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, dan putusan ini tidak selalu merujuk pada Surat Edaran tersebut, sehingga belum memberikan keadilan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.
Penelitian lanjutan yang amat berguna untuk mengembangkan temuan ini adalah dengan fokus pada sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 lebih luas kepada hakim pengadilan agama agar mereka lebih paham dan menerapkannya secara konsisten dalam putusan perceraian. Kedua, hal yang penting diperhatikan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap hambatan implementasi, seperti pertimbangan hakim berdasarkan prinsip hakim pasif, dengan melibatkan lebih banyak wawancara dan studi kasus untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian di daerah lain di Indonesia, tidak hanya Jakarta, untuk membandingkan bagaimana hak anak dan perempuan diperceraian ditangani secara nasional, sehingga bisa ditemukan pola masalah umum dan solusi efektif. Dengan melakukan ketiga saran ini, kita bisa lebih memahami mengapa aturan tersebut belum efektif, bagaimana meningkatkan akses keadilan bagi anak dan ibu tunggal, serta mendorong perubahan sistem hukum yang lebih ramah anak. Penelitian seperti ini tidak hanya berguna bagi ahli hukum, tetapi juga membantu masyarakat awam untuk melihat pentingnya pendidikan hukum bagi hakim. Pada akhirnya, penelitian yang konsisten akan mampu membawa perbaikan nyata dalam perlindungan anak dari dampak perceraian. Saran pertama tentang sosialisasi bisa dilakukan melalui seminar atau pelatihan khusus, sementara evaluasi bisa melibatkan analisis statistik dari putusan lebih besar. Penelitian regional akan membantu menemukan variasi hukum lokal yang mungkin saling pengaruh. Kombinasi ketiga pendekatan ini membentuk penelitian yang komprehensif dan praktis, dengan total ilmu pengetahuan yang bisa langsung diterapkan dalam kebijakan pemerintah.
- KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA | Butarbutar | OLD WEBSITE... jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16196KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Butarbutar OLD WEBSITE jurnal ugm ac jmh article view 16196
- MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA | Wantu... dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA Wantu dinamikahukum fh unsoed ac index php JDH article view 121
| File size | 251.31 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaikAnak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaik
AKRABJUARAAKRABJUARA P/2024/PA. Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara terbatas dengan pihakP/2024/PA. Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara terbatas dengan pihak
UNESUNES Slk, hakim secara aktif menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt. Slk tidak terdapat penetapan nafkah anakSlk, hakim secara aktif menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt. Slk tidak terdapat penetapan nafkah anak
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syaratA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat
UKIUKI Selain dampak positif, transformasi digital telah menciptakan dampak negatif yaitu ikut memperkuat terjadinya praktik Kekerasan Berbasis Gender OnlineSelain dampak positif, transformasi digital telah menciptakan dampak negatif yaitu ikut memperkuat terjadinya praktik Kekerasan Berbasis Gender Online
UNISUNIS Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo adalah karena pemohon masih terikat perkawinanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo adalah karena pemohon masih terikat perkawinan
UNHASUNHAS Konvensi Haags 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Internasional menjadi instrumen hukum internasional utama yang mengatur adopsiKonvensi Haags 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Internasional menjadi instrumen hukum internasional utama yang mengatur adopsi
UINUIN Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh pengertian yang sudah biasa dipahami oleh orang Arab bahwa walad itu adalah anak laki-laki. Pemahaman ini didukungPemahaman ini dilatarbelakangi oleh pengertian yang sudah biasa dipahami oleh orang Arab bahwa walad itu adalah anak laki-laki. Pemahaman ini didukung
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosialCybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menunjukkan bahwa influencer politik dan digital campaigner memainkan peran signifikan dalam membentuk loyalitas jangka panjang di kalanganPenelitian ini menunjukkan bahwa influencer politik dan digital campaigner memainkan peran signifikan dalam membentuk loyalitas jangka panjang di kalangan
UNYUNY Komponen sekolah terdiri atas guru, kepala sekolah, fasilitas, budaya, lingkungan. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerapanKomponen sekolah terdiri atas guru, kepala sekolah, fasilitas, budaya, lingkungan. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerapan
UNYUNY Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), wawancara,Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), wawancara,