UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewLingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.Faktor kecerdasan memengaruhi anak untuk tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakan kriminalnya dan tidak memahami pentingnya bimbingan maksimal setelah melakukan pelanggaran.Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal.Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi.Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.Peran psikolog di lembaga pengembangan khusus anak belum optimal karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan intervensi lebih kuat dari keluarga dan pemerintah untuk mencegah resosialisasi anak ke lingkungan negatif.Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal. Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi. Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.
| File size | 460.43 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Dalam konteks ini, artikel mengevaluasi efektivitas pendekatan restorative justice dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kehidupan anak-anakDalam konteks ini, artikel mengevaluasi efektivitas pendekatan restorative justice dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kehidupan anak-anak
EJURNALILMIAHEJURNALILMIAH Pelatihan berkelanjutan, ketersediaan sumber daya digital, dan dukungan institusional sangat diperlukan untuk memperluas penggunaan teknologi pendidikanPelatihan berkelanjutan, ketersediaan sumber daya digital, dan dukungan institusional sangat diperlukan untuk memperluas penggunaan teknologi pendidikan
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan berita kriminal terhadap tingkat rasa takut akan kejahatan di kalangan masyarakat di Provinsi SulawesiPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan berita kriminal terhadap tingkat rasa takut akan kejahatan di kalangan masyarakat di Provinsi Sulawesi
UHBUHB Yk. Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses.Yk. Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses.
AKPOLAKPOL Kendala yang ditemukan oleh anggota Polisi Penertiban Umum Polsek Sidoarjo adalah kinerja Bhabinkamtibmas Polresta Sidoarjo masih tidak efisien dan tidakKendala yang ditemukan oleh anggota Polisi Penertiban Umum Polsek Sidoarjo adalah kinerja Bhabinkamtibmas Polresta Sidoarjo masih tidak efisien dan tidak
UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan
UNHASUNHAS Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimanaSementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana
MKRIMKRI Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseranHasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran
Useful /
HTPHTP Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadapDiperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadap
BSIBSI Dengan mengisi form online tersebut maka kegiatan berkerumun pada jam yang sama dapat dihindari dan terbagi dalam waktu yang tidak bersamaan. Selaku dosenDengan mengisi form online tersebut maka kegiatan berkerumun pada jam yang sama dapat dihindari dan terbagi dalam waktu yang tidak bersamaan. Selaku dosen
UMMUMM Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan partisipasi perempuan dalam terorisme. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RencanaDalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan partisipasi perempuan dalam terorisme. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria video yang dapat dijadikan bukti hukum menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta menelaahPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria video yang dapat dijadikan bukti hukum menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta menelaah