UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewLingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.Faktor kecerdasan memengaruhi anak untuk tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakan kriminalnya dan tidak memahami pentingnya bimbingan maksimal setelah melakukan pelanggaran.Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal.Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi.Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.Peran psikolog di lembaga pengembangan khusus anak belum optimal karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan intervensi lebih kuat dari keluarga dan pemerintah untuk mencegah resosialisasi anak ke lingkungan negatif.Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal. Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi. Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.
| File size | 460.43 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai-nilai dasar yang kuat, praktik demokrasi saat ini sering kali terabaikan, mengakibatkan ketidakpuasanMeskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai-nilai dasar yang kuat, praktik demokrasi saat ini sering kali terabaikan, mengakibatkan ketidakpuasan
UMMUUMMU Proses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karenaProses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karena
EJURNALILMIAHEJURNALILMIAH Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam menggunakan berbagai media digital interaktif seperti video edukatif,Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam menggunakan berbagai media digital interaktif seperti video edukatif,
UINSAIDUINSAID Data diperoleh melalui telaah terhadap enam berita, tiga dari masing-masing media. Fokus penelitian terletak pada level pesan (teks media) sehingga berkontribusiData diperoleh melalui telaah terhadap enam berita, tiga dari masing-masing media. Fokus penelitian terletak pada level pesan (teks media) sehingga berkontribusi
UMMUMM Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yangMasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dari argumen tersebut, maka politik hukum dinyatakan sebagai katalisator dalam membentuk sistem hukum ekonomi syariah.meskipun bahan baku hukum (HukumDari argumen tersebut, maka politik hukum dinyatakan sebagai katalisator dalam membentuk sistem hukum ekonomi syariah.meskipun bahan baku hukum (Hukum
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Sistem kafāla di Arab Saudi diatur di dalam Resolusi 310. Namun dalam prakteknya, Kafil menyalahgunakan posisi mereka yang kuat (83. QS. Al-Mutaffifin)Sistem kafāla di Arab Saudi diatur di dalam Resolusi 310. Namun dalam prakteknya, Kafil menyalahgunakan posisi mereka yang kuat (83. QS. Al-Mutaffifin)
UNISSULAUNISSULA Dalam konteks penegakan hukum, menegakkan hukum selalu berarti bahwa aktivitas kehidupan seluruh anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan perilakuDalam konteks penegakan hukum, menegakkan hukum selalu berarti bahwa aktivitas kehidupan seluruh anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan perilaku
Useful /
UINSAIDUINSAID This study conducts a bibliometric synthesis of 90 peer-reviewed articles (2015–2025) retrieved from Dimensions. ai using a Boolean search combiningThis study conducts a bibliometric synthesis of 90 peer-reviewed articles (2015–2025) retrieved from Dimensions. ai using a Boolean search combining
UNHASUNHAS Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanyaPenerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya
UADUAD Penelitian ini menghasilkan penjadwalan produksi pada mesin dengan urutan J2-J3-J5-J4. Dengan metode GUPTA nilai makespan (overtime) yang dihasilkan 920Penelitian ini menghasilkan penjadwalan produksi pada mesin dengan urutan J2-J3-J5-J4. Dengan metode GUPTA nilai makespan (overtime) yang dihasilkan 920
UMMUMM Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender memerlukan kerangka kebijakan dan regulasi Indonesia untuk memperlakukan penanggulangan terorismeHasil studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender memerlukan kerangka kebijakan dan regulasi Indonesia untuk memperlakukan penanggulangan terorisme