UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewLingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.Faktor kecerdasan memengaruhi anak untuk tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakan kriminalnya dan tidak memahami pentingnya bimbingan maksimal setelah melakukan pelanggaran.Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal.Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi.Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.Peran psikolog di lembaga pengembangan khusus anak belum optimal karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan intervensi lebih kuat dari keluarga dan pemerintah untuk mencegah resosialisasi anak ke lingkungan negatif.Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman yang dianggap benar karena mereka didorong untuk mengulangi tindakannya.Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya.Selanjutnya, orang tua atau keluarga seharusnya secara aktif mengawasi dan membatasi pergaulan anak karena hal ini akan mencegah mereka kembali ke lingkungan sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal.Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak.
Penelitian lanjutan dapat menggali sejauh mana tingkat kecerdasan emosional anak recidivis memengaruhi kemampuan mereka menolak ajakan teman untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam konteks lingkungan mikro seperti kelompok sebaya yang kriminal. Selain itu, perlu dikaji bagaimana model intervensi berbasis keluarga yang terstruktur—misalnya pelatihan orang tua dalam komunikasi asertif dan pengawasan positif—dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan lembaga rehabilitasi. Terakhir, studi lebih dalam tentang peran kebijakan publik dalam menyediakan psikolog profesional di lembaga pemasyarakatan anak, termasuk analisis beban kerja, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi, akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk reformasi sistem peradilan anak yang berbasis ilmu psikologi, bukan hanya hukum formal.
| File size | 460.43 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-7e |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Paradigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menekankan perlindunganParadigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menekankan perlindungan
UNHASUNHAS Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkanProsedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan
UNHASUNHAS Akan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru. Penegakan kerangka hukum yang ditetapkanAkan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru. Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan
UNHASUNHAS Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federalKomitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federal
UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan
UNHASUNHAS Pergeseran teknologi tinggi dan teknik yang kompleks menjadikan ADR rentan terhadap kecelakaan. Artikel ini menganalisis keberlakuan Konvensi TanggungPergeseran teknologi tinggi dan teknik yang kompleks menjadikan ADR rentan terhadap kecelakaan. Artikel ini menganalisis keberlakuan Konvensi Tanggung
UNHASUNHAS Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional,Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional,
UNHASUNHAS Konvensi internasional untuk laut lepas telah menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu bendera saja dan tidak boleh mengganti benderanya selamaKonvensi internasional untuk laut lepas telah menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu bendera saja dan tidak boleh mengganti benderanya selama
Useful /
IAINPTKIAINPTK Resistensi ini dipicu oleh struktur hubungan matrilineal, nilai tradisi adat, dan legitimasi kolektif atas normatif adat, sehingga hukum Islam belum sepenuhnyaResistensi ini dipicu oleh struktur hubungan matrilineal, nilai tradisi adat, dan legitimasi kolektif atas normatif adat, sehingga hukum Islam belum sepenuhnya
UAJYUAJY Evaluasi menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan peningkatan pemahaman tentang fitur dasar Canva serta konsep desain grafis melalui sesi penjelasan,Evaluasi menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan peningkatan pemahaman tentang fitur dasar Canva serta konsep desain grafis melalui sesi penjelasan,
UNHASUNHAS Sejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintahSejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintah
UNSUNS Hal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasilHal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasil