UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Artikel ini membahas isu kedudukan immunitas berdaulat atas kapal dan detasemen perlindungan kapal (Vessel Protection Detachments) terhadap yurisdiksi pidana pengadilan asing. Ketentuan imunitas kapal terhadap yurisdiksi pidana asing dapat dipahami sejak perkara *Schooner Exchange* dan seterusnya. Pada tahap awal, pengadilan memberikan imunitas mutlak atas kapal pemerintah di yurisdiksi asing. Lalu pengadilan, hakim, dan negara menegaskan imunitas ini dalam dua kategori, yaitu imunitas personal dan imunitas fungsional. Imunitas tidak hanya melindungi troika tetapi juga pejabat lain yang terlibat dalam fungsi berdaulat bagi negara masing-masing, kecuali atas pencapaian kejahatan universal. Status kapal perang, kapal pemerintah non‑komersial di bawah Konvensi Hak Laut dianalisis. Pada bagian akhir, artikel mempertimbangkan apakah imunitas fungsional berlaku untuk detasemen perlindungan kapal yang ditunjuk oleh negara guna melindungi kapal mereka dari pencurian perahu laut (piracy) sesuai pedoman IMO.

Prinsip kedaulatan didasarkan pada saling menghormati negara berdaulat dan, bila tidak diakui, dapat merusak tatanan internasional.Di dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan.Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di pengadilan asing kecuali bertindak diluar kewenangannya.

Salah satu topik yang menarik untuk diteliti ialah pengaruh imunitas fungsional VPD terhadap efektivitas pencegahan perampokan laut. Penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan statistik jumlah kejadian perampokan sebelum dan sesudah penerapan VPD di wilayah pesisir tertentu, serta menilai apakah peningkatan jumlah personel militer berpengaruh terhadap penurunan insiden. Topik kedua melibatkan analisis lintas yurisdiksi mengenai persepsi hak kedaulatan negara bertindak sebagai pemberi imunitas VPD. Studi ini dapat mengevaluasi pandangan pengadilan di berbagai negara terhadap klaim imunitas militer yang ditugaskan pada kapal luar negeri, membandingkan perintah penegakan hukum di negeri sendiri dan di negeri asing. Topik ketiga berfokus pada mekanisme pengosongan imunitas VPD ketika pelanggaran terjadi secara sengaja. Penelitian ini dapat menyelidiki prosedur resmi negara flag untuk menolak atau mengubah klaim imunitas, serta dampaknya terhadap hubungan bilateral menurut hukum internasional. Melalui ketiga studi ini, peneliti dapat menyumbang pada pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan kebijakan yang mendukung keamanan laut dan reputasi kedaulatan.

  1. Immunity of State Owned Non-Commercial Ships and Vessel Protection Detachments in the Foreign Criminal... doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2425Immunity of State Owned Non Commercial Ships and Vessel Protection Detachments in the Foreign Criminal doi 10 20956 halrev v6i3 2425
File size529.45 KB
Pages15
DMCAReportReport

ads-block-test