UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewArtikel ini membahas isu kedudukan immunitas berdaulat atas kapal dan detasemen perlindungan kapal (Vessel Protection Detachments) terhadap yurisdiksi pidana pengadilan asing. Ketentuan imunitas kapal terhadap yurisdiksi pidana asing dapat dipahami sejak perkara *Schooner Exchange* dan seterusnya. Pada tahap awal, pengadilan memberikan imunitas mutlak atas kapal pemerintah di yurisdiksi asing. Lalu pengadilan, hakim, dan negara menegaskan imunitas ini dalam dua kategori, yaitu imunitas personal dan imunitas fungsional. Imunitas tidak hanya melindungi troika tetapi juga pejabat lain yang terlibat dalam fungsi berdaulat bagi negara masing-masing, kecuali atas pencapaian kejahatan universal. Status kapal perang, kapal pemerintah non‑komersial di bawah Konvensi Hak Laut dianalisis. Pada bagian akhir, artikel mempertimbangkan apakah imunitas fungsional berlaku untuk detasemen perlindungan kapal yang ditunjuk oleh negara guna melindungi kapal mereka dari pencurian perahu laut (piracy) sesuai pedoman IMO.
Prinsip kedaulatan didasarkan pada saling menghormati negara berdaulat dan, bila tidak diakui, dapat merusak tatanan internasional.Di dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan.Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di pengadilan asing kecuali bertindak diluar kewenangannya.
Salah satu topik yang menarik untuk diteliti ialah pengaruh imunitas fungsional VPD terhadap efektivitas pencegahan perampokan laut. Penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan statistik jumlah kejadian perampokan sebelum dan sesudah penerapan VPD di wilayah pesisir tertentu, serta menilai apakah peningkatan jumlah personel militer berpengaruh terhadap penurunan insiden. Topik kedua melibatkan analisis lintas yurisdiksi mengenai persepsi hak kedaulatan negara bertindak sebagai pemberi imunitas VPD. Studi ini dapat mengevaluasi pandangan pengadilan di berbagai negara terhadap klaim imunitas militer yang ditugaskan pada kapal luar negeri, membandingkan perintah penegakan hukum di negeri sendiri dan di negeri asing. Topik ketiga berfokus pada mekanisme pengosongan imunitas VPD ketika pelanggaran terjadi secara sengaja. Penelitian ini dapat menyelidiki prosedur resmi negara flag untuk menolak atau mengubah klaim imunitas, serta dampaknya terhadap hubungan bilateral menurut hukum internasional. Melalui ketiga studi ini, peneliti dapat menyumbang pada pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan kebijakan yang mendukung keamanan laut dan reputasi kedaulatan.
| File size | 529.45 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-3W |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Konstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden pentingKonstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden penting
UNHASUNHAS Limbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5% selama 24 jam, lalu diproses menjadi pulp melalui pemanasan dan penghalusan. Hasil menunjukkanLimbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5% selama 24 jam, lalu diproses menjadi pulp melalui pemanasan dan penghalusan. Hasil menunjukkan
UNHASUNHAS Terkait dengan Irak, masalah status hukum dan legalitas mata uang kripto masih belum jelas, meskipun Bank Sentral Irak mengeluarkan pernyataan yang menjelaskanTerkait dengan Irak, masalah status hukum dan legalitas mata uang kripto masih belum jelas, meskipun Bank Sentral Irak mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan
UNHASUNHAS Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaanTemuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan
UNHASUNHAS Isu yang perlu dibahas dan dibandingkan dengan legislasi negara lain adalah pembentukan hak real servitude, berdasarkan cara-cara pembentukannya. BerdasarkanIsu yang perlu dibahas dan dibandingkan dengan legislasi negara lain adalah pembentukan hak real servitude, berdasarkan cara-cara pembentukannya. Berdasarkan
UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi cleaner production berhasil menurunkan konsumsi energi sebesar 18% dan air limbah sebesar 25% dalam kurun waktuHasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi cleaner production berhasil menurunkan konsumsi energi sebesar 18% dan air limbah sebesar 25% dalam kurun waktu
UNHASUNHAS Kedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpanganKedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpangan
UNHASUNHAS Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukumanOleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman
Useful /
UPIUPI Hasil kecepatan geser dari studi microtremor digunakan untuk mengklasifikasikan tanah Padang menjadi tanah lunak, tanah sedang, dan batuan. Unit uji penetrasiHasil kecepatan geser dari studi microtremor digunakan untuk mengklasifikasikan tanah Padang menjadi tanah lunak, tanah sedang, dan batuan. Unit uji penetrasi
UAJYUAJY Penggunaan Canva dapat membantu dan melatih siswa untuk membuat berbagai macam desain grafis dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakanPenggunaan Canva dapat membantu dan melatih siswa untuk membuat berbagai macam desain grafis dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan
UNHASUNHAS Diperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakanDiperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan
UNHASUNHAS Oleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruangOleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruang