UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewSebagai orbit di luar angkasa semakin padat, semakin meningkat upaya untuk secara aktif melestarikan lingkungan luar angkasa. Penghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luar angkasa dan mencegah tabrakan antar objek antariksa. Pergeseran teknologi tinggi dan teknik yang kompleks menjadikan ADR rentan terhadap kecelakaan. Artikel ini menganalisis keberlakuan Konvensi Tanggung Jawab Internasional Tahun 1972 (Liability Convention) dan Undang‑Undang Antariksa Indonesia Tahun 2013 (Indonesian Space Act) terhadap ADR serta menilai apakah ketentuan keduanya memadai untuk mengatasi isu hukum di masa depan. Metode normatif dijadikan dasar analisis. Tulisan ini juga menyajikan perbandingan singkat dengan Undang‑Undang Antariksa negara lain seperti Prancis dan Austria. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski keduanya sesuai dan dapat diterapkan untuk ADR, masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu didefinisikan, yaitu properti dan bukti culpa.
Konvensi Tanggung Jawab dan Undang‑Undang Antariksa Indonesia dianggap memadai untuk mendukung Active Debris Removal, dengan catatan kedua instrumen memerlukan definisi yang jelas terkait properti sampah antariksa dan keterlibatan dalam menetapkan culpa.Kedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpangan dari operasional normal.Penekanan pada transparansi dan pembangunan kepercayaan antar‑negara serta peran LAPAN dalam menentukan culpa menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum ADR.
Penelitian pertama dapat memaparkan kerangka komparatif definisi properti dan culpa di berbagai yurisdiksi tempat ADR beroperasi, untuk menentukan standar internasional yang dapat diadopsi Indonesia. Penelitian kedua hendaknya mengevaluasi efektivitas mekanisme transparansi dan pembinaan kepercayaan antar negara dalam kerjasama ADR, termasuk peran lembaga pendidikan dan publikasi. Penelitian ketiga diharapkan merancang model peran LAPAN dalam deteksi dan pembuktian culpa, mulai dari teknik pengambilan data hingga prosedur hukum, guna memperjelas tanggung jawab dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Ketiganya secara sinergis dapat memperkuat kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan dan regulasi ADR di masa depan.
| File size | 509.27 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
Yogya UMBYogya UMB 637). Di antara ketiganya, pemahaman desain kelas menunjukkan peningkatan terbesar, diikuti oleh pembelajaran optimal dan komunikasi yang efektif. Penelitian637). Di antara ketiganya, pemahaman desain kelas menunjukkan peningkatan terbesar, diikuti oleh pembelajaran optimal dan komunikasi yang efektif. Penelitian
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini terbukti dari ijtihad ulama dan fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021Hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini terbukti dari ijtihad ulama dan fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan hukumHal ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan hukum
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Penelitian menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK, Bappebti, dan KPI memiliki peran krusial dalam melindungi dan menegakkan hak konsumenPenelitian menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK, Bappebti, dan KPI memiliki peran krusial dalam melindungi dan menegakkan hak konsumen
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perbuatan asusila pada anak di bawah umur yang mengalami retardasiTujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perbuatan asusila pada anak di bawah umur yang mengalami retardasi
UNESUNES f. Melakukan Pengawasan terhadap peberitaan-pemberitaan pers. Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Baratf. Melakukan Pengawasan terhadap peberitaan-pemberitaan pers. Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat
UNESUNES G/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkanG/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan
ISDIKKIERAHAISDIKKIERAHA Penelitian ini dilakukan di halaman Facebook, khususnya pasar jual beli daring Ternate. Bentuk bahasa Alay yang digunakan oleh penjual adalah penghilanganPenelitian ini dilakukan di halaman Facebook, khususnya pasar jual beli daring Ternate. Bentuk bahasa Alay yang digunakan oleh penjual adalah penghilangan
Useful /
ILMUBERSAMAILMUBERSAMA 4551 tidak begitu jauh dengan nilai MAE yang pengerjaannya manual yang bernilai 0,527 yang relatif rendah dan metrik evaluasi klasifikasi (seperti accuracy4551 tidak begitu jauh dengan nilai MAE yang pengerjaannya manual yang bernilai 0,527 yang relatif rendah dan metrik evaluasi klasifikasi (seperti accuracy
UNHASUNHAS Oleh karena itu, konstitusionalitas sistem Noken merupakan terjemahan daripada konstitusi yang memperhatikan keberagaman sosial yang hidup dalam masyarakat.Oleh karena itu, konstitusionalitas sistem Noken merupakan terjemahan daripada konstitusi yang memperhatikan keberagaman sosial yang hidup dalam masyarakat.
ISI DPSISI DPS Analisis situasi di lapangan menunjukkan belum ada tari ritual upacara piodalan seperti Tari Rejang di Pura tersebut. Selain itu tabuh pengiring juga belumAnalisis situasi di lapangan menunjukkan belum ada tari ritual upacara piodalan seperti Tari Rejang di Pura tersebut. Selain itu tabuh pengiring juga belum
ISI DPSISI DPS Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan