UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewSebagai orbit di luar angkasa semakin padat, semakin meningkat upaya untuk secara aktif melestarikan lingkungan luar angkasa. Penghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luar angkasa dan mencegah tabrakan antar objek antariksa. Pergeseran teknologi tinggi dan teknik yang kompleks menjadikan ADR rentan terhadap kecelakaan. Artikel ini menganalisis keberlakuan Konvensi Tanggung Jawab Internasional Tahun 1972 (Liability Convention) dan Undang‑Undang Antariksa Indonesia Tahun 2013 (Indonesian Space Act) terhadap ADR serta menilai apakah ketentuan keduanya memadai untuk mengatasi isu hukum di masa depan. Metode normatif dijadikan dasar analisis. Tulisan ini juga menyajikan perbandingan singkat dengan Undang‑Undang Antariksa negara lain seperti Prancis dan Austria. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski keduanya sesuai dan dapat diterapkan untuk ADR, masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu didefinisikan, yaitu properti dan bukti culpa.
Konvensi Tanggung Jawab dan Undang‑Undang Antariksa Indonesia dianggap memadai untuk mendukung Active Debris Removal, dengan catatan kedua instrumen memerlukan definisi yang jelas terkait properti sampah antariksa dan keterlibatan dalam menetapkan culpa.Kedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpangan dari operasional normal.Penekanan pada transparansi dan pembangunan kepercayaan antar‑negara serta peran LAPAN dalam menentukan culpa menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum ADR.
Penelitian pertama dapat memaparkan kerangka komparatif definisi properti dan culpa di berbagai yurisdiksi tempat ADR beroperasi, untuk menentukan standar internasional yang dapat diadopsi Indonesia. Penelitian kedua hendaknya mengevaluasi efektivitas mekanisme transparansi dan pembinaan kepercayaan antar negara dalam kerjasama ADR, termasuk peran lembaga pendidikan dan publikasi. Penelitian ketiga diharapkan merancang model peran LAPAN dalam deteksi dan pembuktian culpa, mulai dari teknik pengambilan data hingga prosedur hukum, guna memperjelas tanggung jawab dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Ketiganya secara sinergis dapat memperkuat kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan dan regulasi ADR di masa depan.
| File size | 509.27 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
GRAHAKAROMAHGRAHAKAROMAH Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan praktisi kesehatan diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti regulasi dan akses layanan. Pendidikan masyarakatKolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan praktisi kesehatan diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti regulasi dan akses layanan. Pendidikan masyarakat
UNESUNES kajian mendalam perlu mengungkap bagaimana regulasi hukum dapat diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dalam mengatur pemberitaan pers konflik.kajian mendalam perlu mengungkap bagaimana regulasi hukum dapat diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dalam mengatur pemberitaan pers konflik.
UNESUNES Akibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimanaAkibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana
UNESUNES Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana di bidang property berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalisPenelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana di bidang property berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis
UNESUNES Faktor lainnya dalam disparitas pidana dalam putusan hakim adalah faktor dari terdakwa, karena dalam memutus suatu perkara, hakim tidak terlepas dari keadaanFaktor lainnya dalam disparitas pidana dalam putusan hakim adalah faktor dari terdakwa, karena dalam memutus suatu perkara, hakim tidak terlepas dari keadaan
UNESUNES Jmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga NotarisJmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris
STISNQSTISNQ Dalam hal ini tidak sembarang orang bisa diterima, hanya orang-orang tertentu saja yang taraf ekonomi menengah ke atas. Implikasi perkawinan di bawah umurDalam hal ini tidak sembarang orang bisa diterima, hanya orang-orang tertentu saja yang taraf ekonomi menengah ke atas. Implikasi perkawinan di bawah umur
ISDIKKIERAHAISDIKKIERAHA Penelitian ini dilakukan di halaman Facebook, khususnya pasar jual beli daring Ternate. Bentuk bahasa Alay yang digunakan oleh penjual adalah penghilanganPenelitian ini dilakukan di halaman Facebook, khususnya pasar jual beli daring Ternate. Bentuk bahasa Alay yang digunakan oleh penjual adalah penghilangan
Useful /
UNHASUNHAS Sistem ini, meski dilaksanakan di lapangan terbuka, bertentangan dengan prinsip pemilu umum yang rahasia namun tetap menegaskan hubungan budaya politikSistem ini, meski dilaksanakan di lapangan terbuka, bertentangan dengan prinsip pemilu umum yang rahasia namun tetap menegaskan hubungan budaya politik
UNUKASEUNUKASE Bagaimana jika tanpa menambah volume beton namun melakukan pengekangan beton pada daerah tekannya dan merapatkannya. Model eksperimental yang digunakanBagaimana jika tanpa menambah volume beton namun melakukan pengekangan beton pada daerah tekannya dan merapatkannya. Model eksperimental yang digunakan
STAI YPBWISTAI YPBWI Penerapan literasi keagamaan digital telah berhasil menguatkan motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwaPenerapan literasi keagamaan digital telah berhasil menguatkan motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa
APTKLHIAPTKLHI Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel sebanyak 200 responden dari lima perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Data dianalisisPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel sebanyak 200 responden dari lima perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Data dianalisis