UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya konflik aturan hukum, paradigma petugas penegak hukum yang berbeda dalam menangani proses hukum terhadap anak, fasilitas dan infrastruktur yang tidak lengkap dan tidak memadai, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Penerapan penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak belum berjalan optimal, terutama karena adanya konflik norma antara sanksi tindakan dan sanksi pidana.Paradigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menekankan perlindungan hak anak.Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti LPKA dan stigma masyarakat terhadap anak berkonflik hukum menghambat pemulihan sosial dan reintegrasi anak.
Perlu diteliti bagaimana cara mengubah paradigma petugas penegak hukum agar lebih memprioritaskan sanksi tindakan daripada sanksi pidana bagi anak, dengan mempelajari proses pelatihan dan kebijakan internal yang memengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, perlu dikaji dampak ketersediaan fasilitas LPKA yang memadai terhadap penurunan jumlah anak yang dihukum penjara, termasuk bagaimana desain dan lokasi fasilitas tersebut memengaruhi keberhasilan pembinaan. Terakhir, penting untuk menyelidiki bagaimana intervensi komunitas—seperti edukasi publik dan partisipasi tokoh agama atau sosial—dapat mengurangi stigma terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum, serta bagaimana bentuk kampanye sosial yang paling efektif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang pemulihan dan reintegrasi anak sebagai bagian dari keadilan restoratif.
| File size | 462.08 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-7g |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Untuk memastikan perlindungan yang konsisten dan adil, diperlukan pedoman hukum yang lebih spesifik dan terstruktur agar keputusan hakim tidak bersifatUntuk memastikan perlindungan yang konsisten dan adil, diperlukan pedoman hukum yang lebih spesifik dan terstruktur agar keputusan hakim tidak bersifat
UNHASUNHAS Seiring dengan semakin tertanamnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari, sharenting menjadi sarana umum bagi orang tua untuk mendokumentasikan danSeiring dengan semakin tertanamnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari, sharenting menjadi sarana umum bagi orang tua untuk mendokumentasikan dan
IAINPTKIAINPTK Dengan menggunakan kerangka kerja penelitian sosial-legal, penulis berargumentasi bahwa lebe berperan penting dalam mengakarnya praktik perkawinan anakDengan menggunakan kerangka kerja penelitian sosial-legal, penulis berargumentasi bahwa lebe berperan penting dalam mengakarnya praktik perkawinan anak
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
ITBITB Dalam studi ini, dilakukan penilaian risiko kegagalan pada jembatan standar Bina Marga dengan bentang 40 m berjenis balok beton pratekan berdasarkan dataDalam studi ini, dilakukan penilaian risiko kegagalan pada jembatan standar Bina Marga dengan bentang 40 m berjenis balok beton pratekan berdasarkan data
UNSUNS Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,
UINUIN Dalam poin khusus ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat meminta seorang ayah untuk mengasuh anak jika anak tersebut berada di bawah asuhan ibunya.Dalam poin khusus ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat meminta seorang ayah untuk mengasuh anak jika anak tersebut berada di bawah asuhan ibunya.
Useful /
UMMUMM Akibatnya, makalah ini mengadvokasi evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang saat ini sehubungan dengan isinya, pemahaman para pemangku kepentingan yangAkibatnya, makalah ini mengadvokasi evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang saat ini sehubungan dengan isinya, pemahaman para pemangku kepentingan yang
UNSUNS Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakanPenelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakan
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahasHasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahas
UPGRISUPGRIS Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 30 responden, hasil menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak signifikanMelalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 30 responden, hasil menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak signifikan