UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya konflik aturan hukum, paradigma petugas penegak hukum yang berbeda dalam menangani proses hukum terhadap anak, fasilitas dan infrastruktur yang tidak lengkap dan tidak memadai, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Penerapan penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak belum berjalan optimal, terutama karena adanya konflik norma antara sanksi tindakan dan sanksi pidana.Paradigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menekankan perlindungan hak anak.Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti LPKA dan stigma masyarakat terhadap anak berkonflik hukum menghambat pemulihan sosial dan reintegrasi anak.
Perlu diteliti bagaimana cara mengubah paradigma petugas penegak hukum agar lebih memprioritaskan sanksi tindakan daripada sanksi pidana bagi anak, dengan mempelajari proses pelatihan dan kebijakan internal yang memengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, perlu dikaji dampak ketersediaan fasilitas LPKA yang memadai terhadap penurunan jumlah anak yang dihukum penjara, termasuk bagaimana desain dan lokasi fasilitas tersebut memengaruhi keberhasilan pembinaan. Terakhir, penting untuk menyelidiki bagaimana intervensi komunitas—seperti edukasi publik dan partisipasi tokoh agama atau sosial—dapat mengurangi stigma terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum, serta bagaimana bentuk kampanye sosial yang paling efektif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang pemulihan dan reintegrasi anak sebagai bagian dari keadilan restoratif.
| File size | 462.08 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PELITABANGSAPELITABANGSA Kondisi ini menunjukkan perlunya fasilitas penelitian yang tidak hanya mendukung kegiatan ilmiah, tetapi juga berperan dalam pemulihan dan pengelolaanKondisi ini menunjukkan perlunya fasilitas penelitian yang tidak hanya mendukung kegiatan ilmiah, tetapi juga berperan dalam pemulihan dan pengelolaan
POLTEKIMPOLTEKIM PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakanPPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan
UNTADUNTAD Tujuan studi ini adalah memetakan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat Indonesia terkait penyimpanan obat di rumah melalui pendekatan scoping review.Tujuan studi ini adalah memetakan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat Indonesia terkait penyimpanan obat di rumah melalui pendekatan scoping review.
UNHASUNHAS Penelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketaPenelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketa
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkanPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan
UIN MALANGUIN MALANG Sementara ornamen bunga pada arsitektur Banjar tradisional telah banyak diteliti, kajian mengenai kaligrafi Arab masih terbatas karena kompleksitasnya.Sementara ornamen bunga pada arsitektur Banjar tradisional telah banyak diteliti, kajian mengenai kaligrafi Arab masih terbatas karena kompleksitasnya.
UNSADAUNSADA Data dikumpulkan melalui metode simak catat dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Plan 75 ini mengkritik adanya masalah sosialData dikumpulkan melalui metode simak catat dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Plan 75 ini mengkritik adanya masalah sosial
UNISSULAUNISSULA Undang-Undang yang nantinya akan dihasilkan dari konsep Omnibus Law dapat disebut sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudianUndang-Undang yang nantinya akan dihasilkan dari konsep Omnibus Law dapat disebut sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian
Useful /
UNESAUNESA In addition, they show that public service officers have a lack of understanding of the rights of people with disabilities. Cases in cities such as Jakarta,In addition, they show that public service officers have a lack of understanding of the rights of people with disabilities. Cases in cities such as Jakarta,
UMMUMM Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara hanya jika dikelola secara optimal. Oleh karena itu, berbagai aspek dalam bisnisPariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara hanya jika dikelola secara optimal. Oleh karena itu, berbagai aspek dalam bisnis
UMMUMM Jika rasa aman ini ada, dokter dapat resilien dan produktif di tengah pandemi. Pemerintah perlu segera memberikan perlindungan pencegahan untuk mencegahJika rasa aman ini ada, dokter dapat resilien dan produktif di tengah pandemi. Pemerintah perlu segera memberikan perlindungan pencegahan untuk mencegah
UMMUMM Oleh karena itu, studi ini menganalisis kebijakan negara-negara Eropa untuk mempelajari praktik mereka dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diadopsiOleh karena itu, studi ini menganalisis kebijakan negara-negara Eropa untuk mempelajari praktik mereka dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diadopsi