UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya konflik aturan hukum, paradigma petugas penegak hukum yang berbeda dalam menangani proses hukum terhadap anak, fasilitas dan infrastruktur yang tidak lengkap dan tidak memadai, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Penerapan penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak belum berjalan optimal, terutama karena adanya konflik norma antara sanksi tindakan dan sanksi pidana.Paradigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menekankan perlindungan hak anak.Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti LPKA dan stigma masyarakat terhadap anak berkonflik hukum menghambat pemulihan sosial dan reintegrasi anak.
Perlu diteliti bagaimana cara mengubah paradigma petugas penegak hukum agar lebih memprioritaskan sanksi tindakan daripada sanksi pidana bagi anak, dengan mempelajari proses pelatihan dan kebijakan internal yang memengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, perlu dikaji dampak ketersediaan fasilitas LPKA yang memadai terhadap penurunan jumlah anak yang dihukum penjara, termasuk bagaimana desain dan lokasi fasilitas tersebut memengaruhi keberhasilan pembinaan. Terakhir, penting untuk menyelidiki bagaimana intervensi komunitas—seperti edukasi publik dan partisipasi tokoh agama atau sosial—dapat mengurangi stigma terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum, serta bagaimana bentuk kampanye sosial yang paling efektif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang pemulihan dan reintegrasi anak sebagai bagian dari keadilan restoratif.
| File size | 462.08 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PENELITIPENELITI Prison in the Islamic legal system, which became known as al-habs. Is a system of sanctions which is also known in the realm of Islamic law, as in thePrison in the Islamic legal system, which became known as al-habs. Is a system of sanctions which is also known in the realm of Islamic law, as in the
UNHASUNHAS Penelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketaPenelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketa
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Using a normative juridical approach, the research analyzes the legal framework, guiding principles, and mechanisms of accountability associated with theUsing a normative juridical approach, the research analyzes the legal framework, guiding principles, and mechanisms of accountability associated with the
UMMUMM Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedomanPeraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The case study of business contracts between Indonesian and Singaporean companies in the technology sector is also used as a study material to provideThe case study of business contracts between Indonesian and Singaporean companies in the technology sector is also used as a study material to provide
ITBITB Untuk mengatasi masalah ini, teknik pasca-pemrosesan seperti shot peening dapat digunakan. Shot peening telah digunakan sebagai perlakuan pasca-produksiUntuk mengatasi masalah ini, teknik pasca-pemrosesan seperti shot peening dapat digunakan. Shot peening telah digunakan sebagai perlakuan pasca-produksi
UNUSAUNUSA Kelompok I berperan sebagai kontrol negatif, sedangkan kelompok II, III, dan IV menerima minyak zaitun extra virgin secara oral dengan dosis masing-masingKelompok I berperan sebagai kontrol negatif, sedangkan kelompok II, III, dan IV menerima minyak zaitun extra virgin secara oral dengan dosis masing-masing
UNISSULAUNISSULA Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan,Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan,
Useful /
PENERBITPENERBIT Arca Brayut bersalin diyakini sebagai salah satu tokoh penganut ajaran tantrayana, kemudian lebih dari itu arca brayut banyak diyakini oleh masyarakatArca Brayut bersalin diyakini sebagai salah satu tokoh penganut ajaran tantrayana, kemudian lebih dari itu arca brayut banyak diyakini oleh masyarakat
PENERBITPENERBIT Berdasarkan metode dan teori tersebut diperoleh hasil, 1) Fisioterapi dan yoga mampu lebih cepat mengatasi nyeri pinggang karena saling melengkapi danBerdasarkan metode dan teori tersebut diperoleh hasil, 1) Fisioterapi dan yoga mampu lebih cepat mengatasi nyeri pinggang karena saling melengkapi dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS However, challenges exist, including discrepancies between measurements by third parties and the National Land Agency, as well as the high costs associatedHowever, challenges exist, including discrepancies between measurements by third parties and the National Land Agency, as well as the high costs associated
UNUSAUNUSA Kolagen diekstraksi dari kulit dan sisik ikan gabus (Channa striata) kemudian dicampur dengan kitosan hingga membentuk pembalut luka. Uji BSLT dilakukanKolagen diekstraksi dari kulit dan sisik ikan gabus (Channa striata) kemudian dicampur dengan kitosan hingga membentuk pembalut luka. Uji BSLT dilakukan