UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewRepublik Rakyat Tiongkok (PRC) telah mendirikan Pengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) dan menjadi salah satu pesaing global yang menawarkan layanan penyelesaian sengketa dagang internasional. Pada dasarnya, CICC dibentuk untuk membantu peningkatan inisiatif “Belt and Road Initiative (BRI). Pembentukan CICC merupakan kemajuan penting dalam sistem peradilan PRC. Mahkamah Rakyat Tertinggi (SPC) PRC melengkapi CICC dengan interpretasi yudisial yang diperlukan. Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fitur signifikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan gambaran terperinci dan penelitian menyeluruh mengenai CICC. Penelitian ini juga memberikan jawaban atas kesalahpahaman potensial seputar CICC. Berdasarkan karya-karya ilmiah dari para cendekiawan terkemuka, beberapa perbaikan terhadap CICC telah dimasukkan dalam penelitian ini. Penulis juga menyediakan analisis komprehensif tentang fungsi dan struktur CICC.
Pengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) merupakan langkah penting dalam sistem hukum Tiongkok untuk menangani sengketa perdagangan internasional terkait Inisiatif Sabuk dan Jalan.Meskipun memiliki keunggulan seperti panel hakim profesional, mekanisme mediasi melalui komite ahli internasional, dan sistem litigasi elektronik, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan kewarganegaraan hakim, penggunaan bahasa prosedural, serta mekanisme penegakan putusan di luar Tiongkok.Dengan perbaikan lebih lanjut, CICC berpotensi menjadi pusat penyelesaian sengketa dagang internasional yang kompetitif secara global.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa satu atap (one-stop dispute resolution) yang digunakan oleh CICC, terutama dalam hal sinergi antara arbitrasi, mediasi, dan litigasi. Selain itu, studi banding terhadap praktik CICC dengan pengadilan dagang internasional lainnya seperti SICC atau DIFC bisa memberikan wawasan mengenai potensi pengembangan CICC agar lebih netral dan menarik bagi pihak asing. Terakhir, penelitian tentang hambatan hukum dalam pelaksanaan putusan CICC di yurisdiksi asing, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan putusan lintas negara, sangat penting untuk menilai daya saing CICC di kancah internasional.
- DOI Name 10.1787 Values. name values index type timestamp data desc naming authority transferred nielsen... doi.org/10.1787DOI Name 10 1787 Values name values index type timestamp data desc naming authority transferred nielsen doi 10 1787
- Chinese International Commercial Courts: Overview and Potential Questions Around It | Hasanuddin Law... doi.org/10.20956/halrev.v8i1.3315Chinese International Commercial Courts Overview and Potential Questions Around It Hasanuddin Law doi 10 20956 halrev v8i1 3315
- 0. 0 doi.org/10.5553/elr.0001210 0 doi 10 5553 elr 000121
- 0. 0 doi.org/10.5553/elr.0001170 0 doi 10 5553 elr 000117
| File size | 477 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskan
UNIGRESUNIGRES Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanyaPerlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutamaNamun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutama
POLTEKPELNIPOLTEKPELNI Keterlambatan dari pihak ketiga dalam pengurusan dokumen masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusiaKeterlambatan dari pihak ketiga dalam pengurusan dokumen masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia
UNJANIUNJANI Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti platform daring untuk pelaporan dan verifikasi dokumen, dapat meningkatkan efisiensiKedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti platform daring untuk pelaporan dan verifikasi dokumen, dapat meningkatkan efisiensi
STTSIMPSONSTTSIMPSON Keragaman ini menimbulkan potensi sengketa yang muncul dari masalah keagamaan di berbagai daerah. Artikel ini menekankan bagaimana elemen-elemen sepertiKeragaman ini menimbulkan potensi sengketa yang muncul dari masalah keagamaan di berbagai daerah. Artikel ini menekankan bagaimana elemen-elemen seperti
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kajian ini melihat bagaimana solusi nusyûz dimaknai dalam literatur tafsir dan fiqih tradisional. Kemudian ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatanKajian ini melihat bagaimana solusi nusyûz dimaknai dalam literatur tafsir dan fiqih tradisional. Kemudian ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan
UNILAUNILA Burung merupakan bagian satwa liar serta sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga. Informasi mengenai keanekaragamanBurung merupakan bagian satwa liar serta sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga. Informasi mengenai keanekaragaman
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. PenegakanStrategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. Penegakan
DINASTIREVDINASTIREV 10/POJK. 05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan10/POJK. 05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
UNILAUNILA Tahapan penelitian ini terdiri dari perumusan jaminan indikator kesehatan hutan, pembuatan plot ukur, pengukuran kesehatan hutan, pengolahan data, danTahapan penelitian ini terdiri dari perumusan jaminan indikator kesehatan hutan, pembuatan plot ukur, pengukuran kesehatan hutan, pengolahan data, dan
UPIUPI Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model desain arsitektur sekolah menengah khas untuk anak-anak dengan disabilitas visual yang dapat diakses danPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model desain arsitektur sekolah menengah khas untuk anak-anak dengan disabilitas visual yang dapat diakses dan