UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan, melainkan karena ketidakmampuan membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya; sementara korban, sebagai pihak yang dirugikan, juga harus memperoleh keadilan. Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan sifat kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan restoratif bila tindakan anak menimbulkan kerugian material atau immaterial signifikan.
Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan korban kejahatan yang dirugikan tidak menerima keadilan bila pelaku anak tidak dikenakan sanksi.Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga anak tetap di luar sistem peradilan formal.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pelaksanaan program diversion dan keadilan restoratif bagi pelaku anak di bawah usia 12 tahun di beberapa provinsi Indonesia, untuk menilai sejauh mana pendekatan tersebut meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme. Selain itu, studi kualitatif yang meneliti persepsi hakim, jaksa, dan pekerja sosial terhadap alasan ekskulpatori pada anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan sanksi dipilih dan implikasinya bagi perlindungan hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengembangan dan pengujian model intervensi edukatif‑psikologis terintegrasi setelah proses rekonsiliasi, guna memperkuat pemahaman anak tentang konsekuensi tindakan kriminalnya dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran dengan survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui diversion. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selektif dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang tepat untuk anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil.
- Porn videos as evidence of adultery: a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law |... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20808Porn videos as evidence of adultery a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law ejournal umm ac index php legality article view 20808
- Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika... doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika doi 10 52005 rechten v2i3 90
| File size | 332.86 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV 273/Pdt. P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak,273/Pdt. P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak,
AKRABJUARAAKRABJUARA P/2025, dispensasi diberikan karena kehamilan anak, dengan pertimbangan utama perlindungan anak dan calon bayi, pengurangan stigma sosial, serta upayaP/2025, dispensasi diberikan karena kehamilan anak, dengan pertimbangan utama perlindungan anak dan calon bayi, pengurangan stigma sosial, serta upaya
UNESUNES Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatanNamun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak berlakunya UU SPPA, di mana di dalamnya mengaturPenerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak berlakunya UU SPPA, di mana di dalamnya mengatur
UNISUNIS Penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dipengaruhi oleh faktor pemohon yang masih terikat perkawinan lain dan ketidakhadiran pemohonPenolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dipengaruhi oleh faktor pemohon yang masih terikat perkawinan lain dan ketidakhadiran pemohon
UNHASUNHAS Metode yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait serta analisis terhadap undang‑undang adopsi Malaysia, sekaligus kajian terhadap kerangkaMetode yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait serta analisis terhadap undang‑undang adopsi Malaysia, sekaligus kajian terhadap kerangka
UINUIN Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, SuratBerdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, Surat
UINUIN 176 menurut mereka belum jelas sehingga diperlukan Hadis yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalâlah. 176 sudah cukup untuk menjelaskan arti176 menurut mereka belum jelas sehingga diperlukan Hadis yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalâlah. 176 sudah cukup untuk menjelaskan arti
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Pembangunan sosial di Papua masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat,Pembangunan sosial di Papua masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat,
UNYUNY Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model-PTDBV yang diterapkan pada pembelajaran mata kuliah Teknik Draping terbukti efektif dan efisien dengan perangkatHasil penelitian menunjukkan bahwa Model-PTDBV yang diterapkan pada pembelajaran mata kuliah Teknik Draping terbukti efektif dan efisien dengan perangkat
UNYUNY Penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran seminar Socrates dan model pembelajaranPenelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran seminar Socrates dan model pembelajaran
UNYUNY Dengan demikian, semua potensi dan sumber daya yang ada perlu dikelola secara menyeluruh dan terpadu agar ber-manfaat dalam manajemen implementasi kurikulum.Dengan demikian, semua potensi dan sumber daya yang ada perlu dikelola secara menyeluruh dan terpadu agar ber-manfaat dalam manajemen implementasi kurikulum.