UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan, melainkan karena ketidakmampuan membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya; sementara korban, sebagai pihak yang dirugikan, juga harus memperoleh keadilan. Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan sifat kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan restoratif bila tindakan anak menimbulkan kerugian material atau immaterial signifikan.
Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan korban kejahatan yang dirugikan tidak menerima keadilan bila pelaku anak tidak dikenakan sanksi.Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga anak tetap di luar sistem peradilan formal.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pelaksanaan program diversion dan keadilan restoratif bagi pelaku anak di bawah usia 12 tahun di beberapa provinsi Indonesia, untuk menilai sejauh mana pendekatan tersebut meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme. Selain itu, studi kualitatif yang meneliti persepsi hakim, jaksa, dan pekerja sosial terhadap alasan ekskulpatori pada anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan sanksi dipilih dan implikasinya bagi perlindungan hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengembangan dan pengujian model intervensi edukatif‑psikologis terintegrasi setelah proses rekonsiliasi, guna memperkuat pemahaman anak tentang konsekuensi tindakan kriminalnya dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran dengan survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui diversion. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selektif dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang tepat untuk anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil.
- Porn videos as evidence of adultery: a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law |... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20808Porn videos as evidence of adultery a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law ejournal umm ac index php legality article view 20808
- Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika... doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika doi 10 52005 rechten v2i3 90
| File size | 332.86 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. BerdasarkanPenelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. Berdasarkan
UMMUMM Tulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakanTulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakan
UMMUMM Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaanPembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan
UMMUMM Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,
Useful /
UPIUPI Penelitian ini bertujuan mensintesis, mengkarakterisasi, dan menginvestigasi kinerja membran fiber berongga PVDF-TiO2 untuk desalinasi air rawa asin melaluiPenelitian ini bertujuan mensintesis, mengkarakterisasi, dan menginvestigasi kinerja membran fiber berongga PVDF-TiO2 untuk desalinasi air rawa asin melalui
MARANATHAMARANATHA Pergeseran komposisi tubuh dengan adanya peningkatan lemak dan penurunan massa otot berkontribusi terhadap disregulasi metabolisme sehingga meningkatkanPergeseran komposisi tubuh dengan adanya peningkatan lemak dan penurunan massa otot berkontribusi terhadap disregulasi metabolisme sehingga meningkatkan
UMMUMM Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secaraBahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara
UMMUMM Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaikiPenelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki