UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan, melainkan karena ketidakmampuan membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya; sementara korban, sebagai pihak yang dirugikan, juga harus memperoleh keadilan. Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan sifat kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan restoratif bila tindakan anak menimbulkan kerugian material atau immaterial signifikan.
Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan korban kejahatan yang dirugikan tidak menerima keadilan bila pelaku anak tidak dikenakan sanksi.Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga anak tetap di luar sistem peradilan formal.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pelaksanaan program diversion dan keadilan restoratif bagi pelaku anak di bawah usia 12 tahun di beberapa provinsi Indonesia, untuk menilai sejauh mana pendekatan tersebut meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme. Selain itu, studi kualitatif yang meneliti persepsi hakim, jaksa, dan pekerja sosial terhadap alasan ekskulpatori pada anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan sanksi dipilih dan implikasinya bagi perlindungan hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengembangan dan pengujian model intervensi edukatif‑psikologis terintegrasi setelah proses rekonsiliasi, guna memperkuat pemahaman anak tentang konsekuensi tindakan kriminalnya dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran dengan survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui diversion. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selektif dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang tepat untuk anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil.
- Porn videos as evidence of adultery: a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law |... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20808Porn videos as evidence of adultery a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law ejournal umm ac index php legality article view 20808
- Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika... doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika doi 10 52005 rechten v2i3 90
| File size | 332.86 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zonauntuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona
UMMUMM Untuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrikUntuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrik
UMMUMM Rekomendasi diberikan untuk kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif guna mendukung implementasi keadilan restoratif dalam konteks hak asasi manusiaRekomendasi diberikan untuk kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif guna mendukung implementasi keadilan restoratif dalam konteks hak asasi manusia
UMMUMM Konflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. BadanKonflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. Badan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakan
UMMUMM Korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalamKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam
UMMUMM Sengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikanSengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikan
UNUSAUNUSA 2%), tromboembolis (7. 2%), penyakit ginjal (6. 4%), infeksi bakteri (4%), demam berdarah dengue (4%), gigitan ular (1. 6%), dan defisiensi faktor (1.2%), tromboembolis (7. 2%), penyakit ginjal (6. 4%), infeksi bakteri (4%), demam berdarah dengue (4%), gigitan ular (1. 6%), dan defisiensi faktor (1.
Useful /
UMMUMM 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMMUMM Khususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasiKhususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasi
UNILAUNILA Hasil analisis mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata pada persentase kecambah, daya kecambah, dan rata-rata hari berkecambah.Hasil analisis mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata pada persentase kecambah, daya kecambah, dan rata-rata hari berkecambah.