UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan, melainkan karena ketidakmampuan membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya; sementara korban, sebagai pihak yang dirugikan, juga harus memperoleh keadilan. Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan sifat kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan restoratif bila tindakan anak menimbulkan kerugian material atau immaterial signifikan.
Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan korban kejahatan yang dirugikan tidak menerima keadilan bila pelaku anak tidak dikenakan sanksi.Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga anak tetap di luar sistem peradilan formal.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pelaksanaan program diversion dan keadilan restoratif bagi pelaku anak di bawah usia 12 tahun di beberapa provinsi Indonesia, untuk menilai sejauh mana pendekatan tersebut meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme. Selain itu, studi kualitatif yang meneliti persepsi hakim, jaksa, dan pekerja sosial terhadap alasan ekskulpatori pada anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan sanksi dipilih dan implikasinya bagi perlindungan hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengembangan dan pengujian model intervensi edukatif‑psikologis terintegrasi setelah proses rekonsiliasi, guna memperkuat pemahaman anak tentang konsekuensi tindakan kriminalnya dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran dengan survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui diversion. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selektif dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang tepat untuk anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil.
- Porn videos as evidence of adultery: a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law |... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20808Porn videos as evidence of adultery a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law ejournal umm ac index php legality article view 20808
- Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika... doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika doi 10 52005 rechten v2i3 90
| File size | 332.86 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alquran atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapatBanyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alquran atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi sering kali menimbulkan permasalahan seperti proses yang panjang, biaya tinggi, penumpukanNamun, praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi sering kali menimbulkan permasalahan seperti proses yang panjang, biaya tinggi, penumpukan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dalam perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan legal standing pemohon, alasan pengajuan, ada tidaknya larangan perkawinan menurut UU PerkawinanDalam perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan legal standing pemohon, alasan pengajuan, ada tidaknya larangan perkawinan menurut UU Perkawinan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Merumuskan fakta danTekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Merumuskan fakta dan
UMMUMM Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentanganPenerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentangan
UMMUMM Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan MahkamahPenelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah
DINASTIREVDINASTIREV Hal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintahHal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintah
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh seorang TNI apabila melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitianDan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh seorang TNI apabila melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perubahan atau penambahan nama dipahami sebagai peristiwa penting yang harus memperoleh legitimasi hukum karena berimplikasi pada kepastian identitas subjekPerubahan atau penambahan nama dipahami sebagai peristiwa penting yang harus memperoleh legitimasi hukum karena berimplikasi pada kepastian identitas subjek
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Latar belakang penelitian menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangLatar belakang penelitian menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
UMMUMM Kajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukanKajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan
UMMUMM Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,