UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan, melainkan karena ketidakmampuan membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya; sementara korban, sebagai pihak yang dirugikan, juga harus memperoleh keadilan. Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan sifat kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan restoratif bila tindakan anak menimbulkan kerugian material atau immaterial signifikan.
Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan korban kejahatan yang dirugikan tidak menerima keadilan bila pelaku anak tidak dikenakan sanksi.Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga anak tetap di luar sistem peradilan formal.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pelaksanaan program diversion dan keadilan restoratif bagi pelaku anak di bawah usia 12 tahun di beberapa provinsi Indonesia, untuk menilai sejauh mana pendekatan tersebut meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme. Selain itu, studi kualitatif yang meneliti persepsi hakim, jaksa, dan pekerja sosial terhadap alasan ekskulpatori pada anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan sanksi dipilih dan implikasinya bagi perlindungan hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengembangan dan pengujian model intervensi edukatif‑psikologis terintegrasi setelah proses rekonsiliasi, guna memperkuat pemahaman anak tentang konsekuensi tindakan kriminalnya dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran dengan survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui diversion. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selektif dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang tepat untuk anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil.
- Porn videos as evidence of adultery: a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law |... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20808Porn videos as evidence of adultery a comparative study of Indonesian criminal law and Islamic law ejournal umm ac index php legality article view 20808
- Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika... doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika doi 10 52005 rechten v2i3 90
| File size | 332.86 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-9S |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan danAnak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan
UMMUMM Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Al‑Qabisi menekankan bahwa hukuman fisik dapat dijadikan metode pendidikan dengan memperhatikan enam prinsip dan empat kondisi yang spesifik, serta bertujuanAl‑Qabisi menekankan bahwa hukuman fisik dapat dijadikan metode pendidikan dengan memperhatikan enam prinsip dan empat kondisi yang spesifik, serta bertujuan
UMMUMM Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasiMetode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UMMUMM Untuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrikUntuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrik
UMMUMM Akibatnya, makalah ini mengadvokasi evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang saat ini sehubungan dengan isinya, pemahaman para pemangku kepentingan yangAkibatnya, makalah ini mengadvokasi evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang saat ini sehubungan dengan isinya, pemahaman para pemangku kepentingan yang
UMMUMM Dalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupaDalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupa
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Sebuah kontes akan selalu terjadi dalam sinkretisme, tidak dapat tetap utuh pada asimilasi, dan akulturasi bahkan teralienasi. Selama masyarakat Jawa masihSebuah kontes akan selalu terjadi dalam sinkretisme, tidak dapat tetap utuh pada asimilasi, dan akulturasi bahkan teralienasi. Selama masyarakat Jawa masih
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Selanjutnya, uji reliabilitas, analisis korelasi, dan analisis regresi diterapkan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa karyawanSelanjutnya, uji reliabilitas, analisis korelasi, dan analisis regresi diterapkan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa karyawan
UMMUMM Pengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJKPengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJK
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus