UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika layak untuk mendapatkan hukuman pidana. Beberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif dan humanis dalam menangani kasus narkotika, lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan sosial dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman pidana. Proses penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice di Satresnarkoba Polresta Padang diawali dengan tahap penyelidikan dan asesmen awal. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat yang minim. Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika harus dihukum berat. Kendala Hukumnya kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Aspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku pada Satresnarkoba Polresta Padang diukur dari kesadaran yang lebih tinggi untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Efektivitas ditunjukan dengan penurunan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku. Banyak pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi melalui mekanisme ini berhasil kembali ke masyarakat tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika layak untuk mendapatkan hukuman pidana, melainkan rehabilitasi.Kendala yang dihadapi meliputi minimnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kompleksitas regulasi.Efektivitas rehabilitasi diukur dari peningkatan kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan dan menjadi agen perubahan, yang ditunjukkan dengan penurunan angka residivisme dan keberhasilan reintegrasi mantan pengguna narkotika ke masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model rehabilitasi narkotika yang diterapkan di Indonesia, termasuk perbandingan antara pendekatan medis, psikologis, dan sosial, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan ditingkatkan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi mantan pengguna narkotika ke dalam masyarakat, seperti dukungan keluarga, akses terhadap pekerjaan, dan penerimaan sosial, sehingga dapat dirumuskan program pendampingan yang lebih efektif. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih lanjut peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan pengguna narkotika, termasuk bagaimana meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma negatif, serta bagaimana melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan program yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
| File size | 451.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanyaPerlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya
UNESUNES Hambatan dalam pelaksanaan terdiri dari faktor internal seperti rendahnya ketahanan spiritual dan faktor eksternal seperti stigma sosial. Meskipun demikian,Hambatan dalam pelaksanaan terdiri dari faktor internal seperti rendahnya ketahanan spiritual dan faktor eksternal seperti stigma sosial. Meskipun demikian,
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi dari rumah ke rumah, pengumpulan dan pembersihan sampah, praktik pembuatan ecobrick, hingga perakitan hasil menjadiMetode pelaksanaan meliputi sosialisasi dari rumah ke rumah, pengumpulan dan pembersihan sampah, praktik pembuatan ecobrick, hingga perakitan hasil menjadi
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Pelatihan dan pendampingan intensif berperan penting dalam proses adaptasi teknologi oleh pelaku usaha. Ke depan, keberlanjutan penggunaan platform digitalPelatihan dan pendampingan intensif berperan penting dalam proses adaptasi teknologi oleh pelaku usaha. Ke depan, keberlanjutan penggunaan platform digital
UNUSIAUNUSIA Drh telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam meyakinkan hakim untukDrh telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam meyakinkan hakim untuk
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA 264. Berdasarkan hasil penelitian, Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan dengan nilai tertinggi (4. 264) menggunakan metode Multi Factor Evaluation264. Berdasarkan hasil penelitian, Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan dengan nilai tertinggi (4. 264) menggunakan metode Multi Factor Evaluation
UNIGRESUNIGRES Hal inipun tidak lepas dari risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer Investasi yangHal inipun tidak lepas dari risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer Investasi yang
MARANATHAMARANATHA Sejak tahun 2001, dilaporkan satu kasus kebocoran cairan otak akibat komplikasi operasi BSEF di Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL, Fakultas Kedokteran UniversitasSejak tahun 2001, dilaporkan satu kasus kebocoran cairan otak akibat komplikasi operasi BSEF di Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL, Fakultas Kedokteran Universitas
Useful /
STIKES MAJAPAHITSTIKES MAJAPAHIT Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan dapat membantu ibu Ny E untuk mengatasi keluhan yang dialaminya dan memperlancar prosesHasil penelitian menunjukkan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan dapat membantu ibu Ny E untuk mengatasi keluhan yang dialaminya dan memperlancar proses
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Proses transaksi penyewaan lapangan futsal saat ini masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan data transaksi kurang efektif dan efisien. ProsesProses transaksi penyewaan lapangan futsal saat ini masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan data transaksi kurang efektif dan efisien. Proses
UNIGRESUNIGRES Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahanSementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahan
UNSIQUNSIQ Metode itu menyesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Seorang penerjemah tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis metode. Bahkan untuk menerjemahkanMetode itu menyesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Seorang penerjemah tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis metode. Bahkan untuk menerjemahkan