YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPerdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan yang secara historis beririsan dengan praktik perbudakan dan sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas kebebasan serta mengeksploitasi korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), praktik perdagangan orang masih terus terjadi dan menunjukkan adanya persoalan pada tingkat implementasi serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdagangan orang sebelum dan sesudah berlakunya UU PTPPO, termasuk keterkaitannya dengan instrumen internasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia.
Sebelum adanya UU PTPPO, larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam beberapa produk hukum nasional namun tidak jelas definisinya.Undang‑Undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan pengertian yang jelas dan tegas, sekaligus mengakomodasi perdagangan anak melalui regulasi yang lebih komprehensif.Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi, penegakan, dan pemasyarakatan.
1. Meneliti efektivitas pelaksanaan UU PTPPO di tingkat daerah dengan pendekatan studi kasus, guna mengidentifikasi hambatan implementasi dan menganalisis peran lembaga penegak hukum serta masyarakat dalam menanggulangi perdagangan orang. 2. Mengkaji dampak intervensi kebijakan fiskal dan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan, terhadap risiko migrasi ilegal dan perdagangan manusia, sehingga dapat merancang program pencegahan berbasis ekonomi yang terintegrasi. 3. Membuat model pelaporan digital berbasis cloud yang terhubung dengan sistem kepolisian dan lembaga perlindungan korban, memungkinkan deteksi dini, pelacakan kasus, dan koordinasi respons lintas sektor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memfasilitasi proses hukum yang lebih cepat dan adil bagi korban.
| File size | 213.93 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Peningkatan investasi mendorong pertumbuhan TPAK melalui ekspansi kegiatan ekonomi produktif, sementara upah yang memadai meningkatkan produktivitas danPeningkatan investasi mendorong pertumbuhan TPAK melalui ekspansi kegiatan ekonomi produktif, sementara upah yang memadai meningkatkan produktivitas dan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Pencapaian Indonesia Emas 2045 memerlukan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga tata kelola yang efektif dalam perencanaan danPencapaian Indonesia Emas 2045 memerlukan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga tata kelola yang efektif dalam perencanaan dan
UNSURUNSUR Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kebijakan negara harus lebih strategis, khususnya dalam harmonisasi reorientasi alokasi green finance, untukPenelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kebijakan negara harus lebih strategis, khususnya dalam harmonisasi reorientasi alokasi green finance, untuk
UNIVEDUNIVED Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan PAD yang optimal sebagai sumber pendapatan utama untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan PAD yang optimal sebagai sumber pendapatan utama untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
UNSURUNSUR Metode penelitian ini menggunakan studi liberary. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman nabi SAW hingga saatMetode penelitian ini menggunakan studi liberary. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman nabi SAW hingga saat
UNSURUNSUR Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi acuan untuk memastikan transaksi uang digital sesuai dengan syariah. Dalam layanan fintech syariah, akad-akadFatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi acuan untuk memastikan transaksi uang digital sesuai dengan syariah. Dalam layanan fintech syariah, akad-akad
UNSURUNSUR Untuk ke depan, KSPPS perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan biaya dan meningkatkan komunikasi serta edukasi kepada anggotanya agar layanan dapat diaksesUntuk ke depan, KSPPS perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan biaya dan meningkatkan komunikasi serta edukasi kepada anggotanya agar layanan dapat diakses
UnmulUnmul Hal ini dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan Per Kapita meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara tidak signifikanHal ini dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan Per Kapita meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara tidak signifikan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD atau langsung diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian ini ada dua yaitu yang bersifatPemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD atau langsung diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian ini ada dua yaitu yang bersifat
PERNUSPERNUS Nyeri menstruasi yang dirasakan remaja putri dapat diatasi dengan melakukan senam dismenore. Senam dismenore merupakan latihan fisik yang berfokus padaNyeri menstruasi yang dirasakan remaja putri dapat diatasi dengan melakukan senam dismenore. Senam dismenore merupakan latihan fisik yang berfokus pada
PERNUSPERNUS Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian VIDUS (Video Edukasi Sikat Gigi) terhadap tingkat pengetahuan kebersihan gigi pada anak diKesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian VIDUS (Video Edukasi Sikat Gigi) terhadap tingkat pengetahuan kebersihan gigi pada anak di
UNSURUNSUR NAB Reksadana Syariah merespons negatif terhadap PDB karena keterkaitannya dengan sektor riil, sedangkan NAB Reksadana Konvensional merespons negatif terhadapNAB Reksadana Syariah merespons negatif terhadap PDB karena keterkaitannya dengan sektor riil, sedangkan NAB Reksadana Konvensional merespons negatif terhadap