YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPerdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan yang secara historis beririsan dengan praktik perbudakan dan sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas kebebasan serta mengeksploitasi korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), praktik perdagangan orang masih terus terjadi dan menunjukkan adanya persoalan pada tingkat implementasi serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdagangan orang sebelum dan sesudah berlakunya UU PTPPO, termasuk keterkaitannya dengan instrumen internasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia.
Sebelum adanya UU PTPPO, larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam beberapa produk hukum nasional namun tidak jelas definisinya.Undang‑Undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan pengertian yang jelas dan tegas, sekaligus mengakomodasi perdagangan anak melalui regulasi yang lebih komprehensif.Faktor penyebab perdagangan manusia berakar pada ekonomi, sosial‑budaya, dan kejuridik, sehingga solusi memerlukan pendekatan terpadu antara legislasi, penegakan, dan pemasyarakatan.
1. Meneliti efektivitas pelaksanaan UU PTPPO di tingkat daerah dengan pendekatan studi kasus, guna mengidentifikasi hambatan implementasi dan menganalisis peran lembaga penegak hukum serta masyarakat dalam menanggulangi perdagangan orang. 2. Mengkaji dampak intervensi kebijakan fiskal dan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan, terhadap risiko migrasi ilegal dan perdagangan manusia, sehingga dapat merancang program pencegahan berbasis ekonomi yang terintegrasi. 3. Membuat model pelaporan digital berbasis cloud yang terhubung dengan sistem kepolisian dan lembaga perlindungan korban, memungkinkan deteksi dini, pelacakan kasus, dan koordinasi respons lintas sektor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memfasilitasi proses hukum yang lebih cepat dan adil bagi korban.
| File size | 213.93 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptualMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Permasalahan muncul karena banyak perusahaan memasukkan klausul penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelumPermasalahan muncul karena banyak perusahaan memasukkan klausul penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelum
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO SIRUP 2025 memiliki peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan MBG, karena menyediakan data rencana pengadaan yang dapatSIRUP 2025 memiliki peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan MBG, karena menyediakan data rencana pengadaan yang dapat
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bacaan tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis kepada siswa tentang berbagai kualitas yangIntegrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bacaan tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis kepada siswa tentang berbagai kualitas yang
SARI MUTIARASARI MUTIARA Banyak pria transgender yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan terhadap orang lain, sehingga jumlah korban semakinBanyak pria transgender yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan terhadap orang lain, sehingga jumlah korban semakin
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Dalam penagihan utang yang telah jatuh tempo, penyedia layanan jasa Pinjol ilegal kerapkali melakukan ancaman dan intimidasi secara verbal dan non-verbalDalam penagihan utang yang telah jatuh tempo, penyedia layanan jasa Pinjol ilegal kerapkali melakukan ancaman dan intimidasi secara verbal dan non-verbal
UEUUEU (2) Belanja modal dan IPM di Indonesia pada tahun 2020-2022 memiliki hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan. (3) DAK Fisik dan IPM pada tahun(2) Belanja modal dan IPM di Indonesia pada tahun 2020-2022 memiliki hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan. (3) DAK Fisik dan IPM pada tahun
MKRIMKRI Semoga dengan adanya kekhususan ini menjadikan masyarakat Aceh dan Indonesia semakin aman, makmur dan sejahtera sehingga Indonesia akan tetap menjadi contohSemoga dengan adanya kekhususan ini menjadikan masyarakat Aceh dan Indonesia semakin aman, makmur dan sejahtera sehingga Indonesia akan tetap menjadi contoh
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta Pendirian Perseroan Terbatas yang melewati masa daluarsa 60 (enampuluh) hari sejak akta pendirian tersebutAkta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta Pendirian Perseroan Terbatas yang melewati masa daluarsa 60 (enampuluh) hari sejak akta pendirian tersebut
EJGTAEJGTA In this paper, we determined in Theorem 2 all graphs whose eccentric graphs are clusters, which is an extension of Lemma 2. 1 in [2]. The study successfullyIn this paper, we determined in Theorem 2 all graphs whose eccentric graphs are clusters, which is an extension of Lemma 2. 1 in [2]. The study successfully
DWCUDWCU Pada tahun 1492, warga negara Spanyol diwajibkan menjadi Katolik, menjadikan Islam dan Yahudi sebagai musuh mereka. Spanyol dan Portugal kemudian mulaiPada tahun 1492, warga negara Spanyol diwajibkan menjadi Katolik, menjadikan Islam dan Yahudi sebagai musuh mereka. Spanyol dan Portugal kemudian mulai
DWCUDWCU Kritik terhadap karya seni rupa kristiani pun seringkali ditempatkan sebagai penjaga nilai-nilai religi, sehingga selalu muncul dikotomi religiusitas versusKritik terhadap karya seni rupa kristiani pun seringkali ditempatkan sebagai penjaga nilai-nilai religi, sehingga selalu muncul dikotomi religiusitas versus