YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini menelaah praktik penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja dari perspektif yuridis, dengan fokus pada dasar pengaturan perundang-undangan dan kedudukan ijazah sebagai objek jaminan. Permasalahan muncul karena banyak perusahaan memasukkan klausul penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, sementara regulasi ketenagakerjaan nasional (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penahanan ijazah sering didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun posisi tawar pekerja cenderung lemah sehingga berisiko mengandung unsur paksaan dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Dari perspektif hukum jaminan, ijazah tidak memenuhi syarat sebagai benda jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dialihkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum mengatur secara spesifik mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja, menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan.Ijazah, sebagai surat berharga, tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana benda jaminan lainnya yang dapat dialihkan.Oleh karena itu, praktik penahanan ijazah dapat mengurangi hak-hak pekerja dan berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengaturan dalam Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 sebagai model pengaturan penahanan ijazah di tingkat nasional. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari praktik penahanan ijazah terhadap pekerja, khususnya terkait dengan kebebasan memilih pekerjaan dan mobilitas karir. Ketiga, studi komparatif dengan negara lain yang telah memiliki regulasi spesifik mengenai penahanan ijazah dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan dan pekerja dalam menyikapi praktik penahanan ijazah.

  1. Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang... doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT Berdasarkan Undang Undang doi 10 56370 jhlg v3i5 160
  2. KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR | Wijayanti | Rechtidee.... journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10767KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR Wijayanti Rechtidee journal trunojoyo ac rechtidee article view 10767
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
  4. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas... doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.14Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas doi 10 37893 krisnalaw v4i1 14
  5. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
Read online
File size234.02 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluasi Sistem Keuangan Desa SISKEUDES dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menjadi lebih teratur, transparan, dan akuntabel dibandingkan polaSeluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menjadi lebih teratur, transparan, dan akuntabel dibandingkan pola

JURIS Model Akad Hybrid Murakkab Pada Fintech P2P Syariah Di Indonesia Analisis Kepatuhan Syariah Dan Tantangan RegulasiA2025 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Beberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yangBeberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yang

JURIS Budaya Digital Dalam Adopsi Akuntansi Berbasis Cloud Pendekatan Netnografi 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Narasi positif dan negatif yang terbentuk di ruang digital berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan legitimasi aplikasi. Temuan menunjukkan bahwaNarasi positif dan negatif yang terbentuk di ruang digital berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan legitimasi aplikasi. Temuan menunjukkan bahwa

JURIS Pengaruh Pemahaman Perpajakan Love of Money dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Secara parsial, pemahaman perpajakan dan diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax evasion, sementara love of money tidak berpengaruhSecara parsial, pemahaman perpajakan dan diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax evasion, sementara love of money tidak berpengaruh

JURIS Konservatisme Akuntansi dalam Era Digital dan Keberlanjutan Suatu Studi Literatur 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Penelitian berikutnya diharapkan dapat menguji secara empiris bagaimana digitalisasi memoderasi atau memediasi hubungan antara keberlanjutan dan konservatisme.Penelitian berikutnya diharapkan dapat menguji secara empiris bagaimana digitalisasi memoderasi atau memediasi hubungan antara keberlanjutan dan konservatisme.

JURIS Tinjauan Yuridis Malpraktik yang Dilakukan oleh Bidan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh bidan serta upaya pencegahannya dalam perspektifPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh bidan serta upaya pencegahannya dalam perspektif

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui studiPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui studi

JURIS Implikasi Yuridis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Desa 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaanPermasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum pidana, sertaSby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum pidana, serta

JURIS Pelatihan Jurnalisme Warga Untuk Membangun Kemampuan Reportase Risiko Kebencanaan Pada Relawan Peduli Bencana Lembang 2025More at 2025

UNSURUNSUR Partisipasi aktif peserta selama FGD dan pelatihan menunjukkan keberhasilan metode ini dalam membangun kesadaran dan keterampilan yang relevan. KegiatanPartisipasi aktif peserta selama FGD dan pelatihan menunjukkan keberhasilan metode ini dalam membangun kesadaran dan keterampilan yang relevan. Kegiatan

JURIS Respon Berbagai Varietas Padi pada Lahan Organik dengan System of Rice Intensification SRI di Sragen 2020More at 2020

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Teknik budidaya dilakukan secara organik dengan petunjuk pengelolaan terpadu. Pengamatan dilakukan terhadap karakter keragaan agronomis dan hasil. HasilTeknik budidaya dilakukan secara organik dengan petunjuk pengelolaan terpadu. Pengamatan dilakukan terhadap karakter keragaan agronomis dan hasil. Hasil

JURIS Pengembangan Ekonomi Desa melalui Kampung Garam Studi Kasus Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura 2020More at 2020

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Bunder merupakan desa di pesisir dengan potensi garam yang cukup besar. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharianPenelitian ini menggambarkan bahwa Desa Bunder merupakan desa di pesisir dengan potensi garam yang cukup besar. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian

ads-block-test