YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini menelaah praktik penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja dari perspektif yuridis, dengan fokus pada dasar pengaturan perundang-undangan dan kedudukan ijazah sebagai objek jaminan. Permasalahan muncul karena banyak perusahaan memasukkan klausul penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, sementara regulasi ketenagakerjaan nasional (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penahanan ijazah sering didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun posisi tawar pekerja cenderung lemah sehingga berisiko mengandung unsur paksaan dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Dari perspektif hukum jaminan, ijazah tidak memenuhi syarat sebagai benda jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dialihkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum mengatur secara spesifik mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja, menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan.Ijazah, sebagai surat berharga, tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana benda jaminan lainnya yang dapat dialihkan.Oleh karena itu, praktik penahanan ijazah dapat mengurangi hak-hak pekerja dan berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengaturan dalam Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 sebagai model pengaturan penahanan ijazah di tingkat nasional. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari praktik penahanan ijazah terhadap pekerja, khususnya terkait dengan kebebasan memilih pekerjaan dan mobilitas karir. Ketiga, studi komparatif dengan negara lain yang telah memiliki regulasi spesifik mengenai penahanan ijazah dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan dan pekerja dalam menyikapi praktik penahanan ijazah.

  1. Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang... doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT Berdasarkan Undang Undang doi 10 56370 jhlg v3i5 160
  2. KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR | Wijayanti | Rechtidee.... journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10767KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR Wijayanti Rechtidee journal trunojoyo ac rechtidee article view 10767
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
  4. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas... doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.14Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas doi 10 37893 krisnalaw v4i1 14
  5. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
Read online
File size234.02 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,

JURIS Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Penjatuhan Pidana Denda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat

JURIS Perdagangan Orang Human Trafficking Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO),Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO),

JURIS Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Keberadaan visum et repertum menjadi bukti permulaan yang cukup dan penting dalam berkas perkara. Apabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan,Keberadaan visum et repertum menjadi bukti permulaan yang cukup dan penting dalam berkas perkara. Apabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan,

JURIS Systematic Literatur Review Dengan Metode Prisma Efektivitas Komunikasi Profesional dalam Penyusunan dan Penyampaian Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital 2025More at 2025

RCF INDONESIARCF INDONESIA Ada bukti bahwa digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan organisasi di berbagai industri. HasilAda bukti bahwa digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan organisasi di berbagai industri. Hasil

JURIS Inovasi Strategi Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Transformasi Digital Dan Perubahan Pasar Kerja Global 2025More at 2025

RCF INDONESIARCF INDONESIA Oleh karena itu, manajemen SDM yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi inovasi menjadi faktor utama dalam membangun daya saing serta ketahanan organisasiOleh karena itu, manajemen SDM yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi inovasi menjadi faktor utama dalam membangun daya saing serta ketahanan organisasi

JURIS Perancangan dan Evaluasi Protokol Keamanan untuk Ijazah dengan Integrasi Digital Watermarking Berbasis AES 128 dan Analisis Forensik Statis 2025More at 2025

DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Kemudian melakukan analisis forensik statis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi modifikasi atau manipulasi digital. Evaluasi dilakukan terhadapKemudian melakukan analisis forensik statis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi modifikasi atau manipulasi digital. Evaluasi dilakukan terhadap

JURIS Analisis Yuridis Penyerahan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Melakukan Hubungan Kerja 2024More at 2024

UNISUNIS Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangBahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governanceKeterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance

JURIS Analisis Keekonomian Penggunaan Hydraulic Pumping Unit HPU Pada Sumur ST 27 Lapangan X 2025More at 2025

DAS INSTITUTEDAS INSTITUTE Harga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruhHarga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruh

JURIS Peran Etnosentrisme Konsumen Dan Persepsi Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Generasi Z Pada Produk Kecantikan Lokal 2025More at 2025

UIBAUIBA Penelitian ini mengkaji fenomena pertumbuhan pesat industri kecantikan lokal di Indonesia yang didorong oleh pangsa pasar Generasi Z. Meski menjadi segmenPenelitian ini mengkaji fenomena pertumbuhan pesat industri kecantikan lokal di Indonesia yang didorong oleh pangsa pasar Generasi Z. Meski menjadi segmen

JURIS Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak 2025More at 2025

UIBAUIBA Tarif pajak yang tinggi menjadi salah satu alasan bagi wajib pajak maupun warga negara tidak mematuhi peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pajakTarif pajak yang tinggi menjadi salah satu alasan bagi wajib pajak maupun warga negara tidak mematuhi peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pajak

ads-block-test