YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini menelaah praktik penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja dari perspektif yuridis, dengan fokus pada dasar pengaturan perundang-undangan dan kedudukan ijazah sebagai objek jaminan. Permasalahan muncul karena banyak perusahaan memasukkan klausul penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, sementara regulasi ketenagakerjaan nasional (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penahanan ijazah sering didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun posisi tawar pekerja cenderung lemah sehingga berisiko mengandung unsur paksaan dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Dari perspektif hukum jaminan, ijazah tidak memenuhi syarat sebagai benda jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dialihkan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum mengatur secara spesifik mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja, menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan.Ijazah, sebagai surat berharga, tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana benda jaminan lainnya yang dapat dialihkan.Oleh karena itu, praktik penahanan ijazah dapat mengurangi hak-hak pekerja dan berpotensi melanggar prinsip keadilan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengaturan dalam Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 sebagai model pengaturan penahanan ijazah di tingkat nasional. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari praktik penahanan ijazah terhadap pekerja, khususnya terkait dengan kebebasan memilih pekerjaan dan mobilitas karir. Ketiga, studi komparatif dengan negara lain yang telah memiliki regulasi spesifik mengenai penahanan ijazah dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan dan pekerja dalam menyikapi praktik penahanan ijazah.
- Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang... doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT Berdasarkan Undang Undang doi 10 56370 jhlg v3i5 160
- KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR | Wijayanti | Rechtidee.... journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10767KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR Wijayanti Rechtidee journal trunojoyo ac rechtidee article view 10767
- The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
- Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas... doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.14Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas doi 10 37893 krisnalaw v4i1 14
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
| File size | 234.02 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh tidak menentukan batas usia secara spesifik, melainkan menekankan aspek baligh dan kesiapan, sedangkan UU PerkawinanHasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh tidak menentukan batas usia secara spesifik, melainkan menekankan aspek baligh dan kesiapan, sedangkan UU Perkawinan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Premi asuransi menurut KUHD merupakan unsur pokok dalam perjanjian asuransi sebagai kontra‑prestasi atas pengalihan risiko. Perjanjian asuransi bersifatPremi asuransi menurut KUHD merupakan unsur pokok dalam perjanjian asuransi sebagai kontra‑prestasi atas pengalihan risiko. Perjanjian asuransi bersifat
UIN SGDUIN SGD Secara empiris, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi implementasi RPJMN 2025-2029 dan agenda Indonesia Emas 2045, sekaligus berkontribusi pada diskursusSecara empiris, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi implementasi RPJMN 2025-2029 dan agenda Indonesia Emas 2045, sekaligus berkontribusi pada diskursus
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapiPermasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapi
UIN SGDUIN SGD Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek administratif dan prosedural, dengan sedikit perhatian terhadap keadilan normatif, konsistensi hukum,Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek administratif dan prosedural, dengan sedikit perhatian terhadap keadilan normatif, konsistensi hukum,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian
PUBMEDIAPUBMEDIA Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi,Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi,
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Faktor utama penyebab terjadinya malpraktik meliputi kelalaian (culpa), kurangnya pengetahuan dan pengalaman, tekanan ekonomi, rutinitas kerja yang menurunkanFaktor utama penyebab terjadinya malpraktik meliputi kelalaian (culpa), kurangnya pengetahuan dan pengalaman, tekanan ekonomi, rutinitas kerja yang menurunkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadapRumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadap
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Putusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum mumayyiz dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahatPutusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum mumayyiz dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This analysis contributes to a deeper understanding of the legal and regulatory dimensions of housing policies in Indonesia, providing insights for policymakersThis analysis contributes to a deeper understanding of the legal and regulatory dimensions of housing policies in Indonesia, providing insights for policymakers