YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Malpraktik yang dilakukan oleh bidan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh bidan serta upaya pencegahannya dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Malpraktik kebidanan dalam perspektif hukum pidana tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.Faktor utama penyebab terjadinya malpraktik meliputi kelalaian (culpa), kurangnya pengetahuan dan pengalaman, tekanan ekonomi, rutinitas kerja yang menurunkan kehati-hatian, serta perubahan pola hubungan bidan–pasien dari paternalistik menjadi otonom.Kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah kelalaian berat (culpa lata) yang menimbulkan akibat serius seperti luka berat, cacat, atau kematian pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.Upaya pencegahan tindak pidana malpraktik oleh bidan harus dilakukan secara komprehensif, baik secara individual maupun struktural.Secara individual, bidan wajib bekerja sesuai standar profesi, tidak menjanjikan hasil tindakan medis, melakukan informed consent, mencatat seluruh tindakan dalam rekam medis, berkonsultasi atau merujuk apabila menghadapi keraguan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pasien.Secara struktural, peningkatan mutu pendidikan kebidanan dan optimalisasi peran organisasi profesi (IBI) sangat diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan.Dengan demikian, pencegahan malpraktik tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara kasus-kasus malpraktik yang melibatkan bidan dengan kasus-kasus serupa yang melibatkan tenaga kesehatan lain, seperti dokter. Studi ini dapat menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana, serta upaya pencegahan malpraktik. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi sistem pendidikan dan pelatihan kebidanan dalam mencegah malpraktik, serta mengidentifikasi strategi-strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tersebut. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada peran organisasi profesi dalam mencegah malpraktik, termasuk analisis terhadap efektivitas pengawasan etik dan disiplin profesi, serta saran-saran untuk memperkuat peran organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan tenaga bidan.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
Read online
File size196.87 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Penjatuhan Pidana Denda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governanceKeterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance

JURIS Asas Rebus Sic Stantibus Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Dalam Hubungan Kontrakual Bisnis Di Indonesia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, restrukturisasi utang, hingga kepailitan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asasKondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, restrukturisasi utang, hingga kepailitan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asas

JURIS Tindak Pidana Pemilu Dalam UndangAcUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,

JURIS Pemilikan Hak atas Tanah Absentee Yang Peralihan Yang Diperoleh Dari Peristiwa Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dengan demikian diketahui tanah absentee dapat diwariskan kepada ahli waris. Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempatDengan demikian diketahui tanah absentee dapat diwariskan kepada ahli waris. Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat

JURIS Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan. HasilMetode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan. Hasil

JURIS Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dalam Perspektif Perjanjian Syariah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar-dasar hukum perbankan syariah di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah dalamPenelitian ini bertujuan menganalisis dasar-dasar hukum perbankan syariah di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah dalam

JURIS ASPEK HUKUM PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DALAM UPAYA PENGAMANAN KREDIT DAN PEMBINAAN NASABAH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Batas jumlah maksimum uang pinjaman untuk digunakan sebagai usaha produktif masih memungkinkan dalam hal kegiatan pertanian, nelayan, perdagangan kecil,Batas jumlah maksimum uang pinjaman untuk digunakan sebagai usaha produktif masih memungkinkan dalam hal kegiatan pertanian, nelayan, perdagangan kecil,

Useful /

JURIS Kajian Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Upaya Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil,Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil,

JURIS Kewenangan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi Togel 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Judi togel berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo seiring dengan tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta mentalitas penjudi yang telah mengakarJudi togel berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo seiring dengan tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta mentalitas penjudi yang telah mengakar

JURIS Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMAN 2 Sengeti Kabupaten Muaro Jambi 2025More at 2025

UNSURUNSUR Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai hak-hak reproduksi dan cara menjaga kesehatanBerdasarkan hasil observasi dan evaluasi, terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai hak-hak reproduksi dan cara menjaga kesehatan

JURIS Implementasi Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik 2025More at 2025

UNSURUNSUR Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik merupakan lembaga yang melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan aktivitas tridharmaGugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik merupakan lembaga yang melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan aktivitas tridharma

ads-block-test