YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai instrumen perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi disparitas penegakan hukum.

Tindak pidana pemilu dianggap ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi karena dapat merusak asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pengaturan rinci mengenai tindak pidana pemilu serta mekanisme penyelesaian yang cepat dan terpadu melalui koordinasi Bawaslu‑Polri‑Kejaksaan.Meskipun demikian, praktik penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi ketidakmerataan penegakan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu, perlu diteliti cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi politik yang terintegrasi dengan teknologi digital. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak model pembentukan Sentra Gakkumdu terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian kasus, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas penegakan hukum. Selain itu, perlu dipertimbangkan studi tentang penerapan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dalam proses identifikasi dan penanganan pelanggaran pemilu guna memperkuat legitimasi sistem demokrasi.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size240.83 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Pendekatan Teori Legalitas dan Perlindungan Hukum atas Hak Waris Anak di Luar Nikah menurut Hukum Perdata 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapatSumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapat

JURIS Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan kontenPasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten

JURIS Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Putusan Nomor 283 Pid Sus 2024 Pn Kwg 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Ketidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. PenelitianKetidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. Penelitian

JURIS Implikasi Putusan MK No 83 PUU XXII 2024 terhadap Hukum Asuransi di Indonesia Analisis Yuridis Normatif 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjianDengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian

JURIS Peran Media Sosial Sebagai Wadah Partisipasi Politik Masa Kini di Kalangan Generasi Z Studi Kasus Akun Media Sosial PUSPENPOL 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi PusatStudi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengelolan Dana Asuransi Karyawan Studi Kasus No 104 Pdt G PN KWG 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt. G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi,Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt. G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi,

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 TahunPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun

Useful /

JURIS Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Visum et repertum memegang peranan penting dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, membantu penyidik mengungkap unsur persetubuhan dan kekerasan. KeberadaanVisum et repertum memegang peranan penting dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, membantu penyidik mengungkap unsur persetubuhan dan kekerasan. Keberadaan

JURIS Peranan Notaris Terhadap Penginputan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum SABH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), denganHasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), dengan

JURIS Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perseorangan Menjadi Perseroan Terbatas Umum 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik, memverifikasi modal perusahaan, saham, dan struktur organisasi, mengajukan permohonan pengesahan,Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik, memverifikasi modal perusahaan, saham, dan struktur organisasi, mengajukan permohonan pengesahan,

JURIS Penegakan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola dan Pengawasan Pertambangan Ilegal Studi Kasus Pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasanHal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasan

ads-block-test