YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai instrumen perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi disparitas penegakan hukum.

Tindak pidana pemilu dianggap ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi karena dapat merusak asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pengaturan rinci mengenai tindak pidana pemilu serta mekanisme penyelesaian yang cepat dan terpadu melalui koordinasi Bawaslu‑Polri‑Kejaksaan.Meskipun demikian, praktik penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi ketidakmerataan penegakan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu, perlu diteliti cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi politik yang terintegrasi dengan teknologi digital. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak model pembentukan Sentra Gakkumdu terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian kasus, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas penegakan hukum. Selain itu, perlu dipertimbangkan studi tentang penerapan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dalam proses identifikasi dan penanganan pelanggaran pemilu guna memperkuat legitimasi sistem demokrasi.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size240.83 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemberhentian oleh Presiden atas usulanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemberhentian oleh Presiden atas usulan

JURIS Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Bappeda Kota Padang 2026More at 2026

RCF INDONESIARCF INDONESIA Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja. Gaya Kepemimpinan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Budaya OrganisasiBudaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja. Gaya Kepemimpinan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Budaya Organisasi

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai persyaratan yang wajib tercantum pada saat pembuatan Akta Kompromis sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) UU ArbitraseAkan tetapi perlu diperhatikan mengenai persyaratan yang wajib tercantum pada saat pembuatan Akta Kompromis sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase

JURIS Membangun Budaya Organisasi Berkeadilan Perspektif Etika dan Inklusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2025More at 2025

RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini menganalisis literatur mengenai pembangunan budaya organisasi berkeadilan melalui perspektif etika dan inklusi dalam pengelolaan sumberPenelitian ini menganalisis literatur mengenai pembangunan budaya organisasi berkeadilan melalui perspektif etika dan inklusi dalam pengelolaan sumber

JURIS Inovasi Strategi Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Transformasi Digital Dan Perubahan Pasar Kerja Global 2025More at 2025

RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dan arus globalisasi telah merevolusi secara mendasar cara organisasi mengelola sumber daya manusia.Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dan arus globalisasi telah merevolusi secara mendasar cara organisasi mengelola sumber daya manusia.

JURIS Adopsi Nilai Kearifan Lokal Ngaha Aina Ngoho Dalam Pencegahan Krisis Ekologi Pada Masyarakat Adat Sambori 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal ngaha aina ngoho menjadi strategi penting dalam pencegahan krisis ekologi melalui transformasi nilai kearifanInternalisasi nilai-nilai kearifan lokal ngaha aina ngoho menjadi strategi penting dalam pencegahan krisis ekologi melalui transformasi nilai kearifan

JURIS Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, intervensi sistemik seperti pelatihan hukum berkelanjutan, revisi SOP yang responsif terhadap perubahan regulasi, serta pembentukan unitOleh karena itu, intervensi sistemik seperti pelatihan hukum berkelanjutan, revisi SOP yang responsif terhadap perubahan regulasi, serta pembentukan unit

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Mekanisme pengesahan Revisi UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diaturMekanisme pengesahan Revisi UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No. Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. BadanPeraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No. Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. Badan

JURIS Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BMP dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamananPenelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BMP dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Hamil dalam Undang Undang Ketenagakerjaan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statutory dan case study. Hasil menunjukkan bahwa normatif, pekerja perempuan berhak atasPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statutory dan case study. Hasil menunjukkan bahwa normatif, pekerja perempuan berhak atas

JURIS Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tenta 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yang akurat sesuai dengan hukum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini menggunakanUntuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yang akurat sesuai dengan hukum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini menggunakan

ads-block-test