YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan tindakan hukum administrasi negara yang memiliki akibat hukum langsung bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak jarang penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara tidak cermat dan melampaui kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian serta memicu sengketa Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat tanah yang merugikan masyarakat serta menganalisis kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam praktik peradilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan BPN tidak memenuhi asas legalitas, kecermatan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan dan kewajaran. Keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena bersifat sewenang-wenang dan merugikan hak masyarakat, baik berupa kerugian materiil maupun hilangnya status atau kepastian hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak.
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kantor Badan Pertanahan Nasional) dalam menerbitkan sertifikat hak tanah seringkali tidak cermat dan tidak berhati-hati, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan memicu sengketa Tata Usaha Negara.Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil, yang mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak cermat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan internal di Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah dalam sistem pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Studi ini dapat mengeksplorasi efektivitas berbagai metode penyelesaian sengketa alternatif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak sosial dan ekonomi dari sengketa pertanahan terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya terkait dengan hilangnya hak atas tanah dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi dari sengketa pertanahan dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
| File size | 196.91 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Penerapan kedua pendekatan ini dalam kerangka hukum yang progresif menunjukkan bahwa mediasi ad hoc dan mediasi institusional swasta tidak hanya mampuPenerapan kedua pendekatan ini dalam kerangka hukum yang progresif menunjukkan bahwa mediasi ad hoc dan mediasi institusional swasta tidak hanya mampu
IBLAMIBLAM Praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaanPraktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaan
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Penguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untukPenguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untuk
UNIPASUNIPAS Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadapBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadap
IBRAHIMYIBRAHIMY Hukum berperan krusial sebagai instrumen perubahan sosial untuk menyelesaikan konflik pengadaan tanah. Sosialisasi penggunaan tanah untuk kepentingan umumHukum berperan krusial sebagai instrumen perubahan sosial untuk menyelesaikan konflik pengadaan tanah. Sosialisasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internalKendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internal
UMJ PremiumUMJ Premium Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan pemahaman kontrak di antara pelaku, sehingga diperlukan penggunaan bahasa yangNamun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan pemahaman kontrak di antara pelaku, sehingga diperlukan penggunaan bahasa yang
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi cenderung dikabulkan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, melindungi status serta hak-hak anak yangDalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi cenderung dikabulkan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, melindungi status serta hak-hak anak yang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisis putusan tersebutSby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisis putusan tersebut
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadapPenerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadap
PERNUSPERNUS Remaja merupakan masa perkembangan psikologis individu untuk menemukan jati diri. Lingkungan, pergaulan, keluarga, dan pendidikan yang beragam dapat mempengaruhiRemaja merupakan masa perkembangan psikologis individu untuk menemukan jati diri. Lingkungan, pergaulan, keluarga, dan pendidikan yang beragam dapat mempengaruhi