YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan tindakan hukum administrasi negara yang memiliki akibat hukum langsung bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak jarang penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara tidak cermat dan melampaui kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian serta memicu sengketa Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat tanah yang merugikan masyarakat serta menganalisis kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam praktik peradilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan BPN tidak memenuhi asas legalitas, kecermatan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan dan kewajaran. Keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena bersifat sewenang-wenang dan merugikan hak masyarakat, baik berupa kerugian materiil maupun hilangnya status atau kepastian hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak.

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kantor Badan Pertanahan Nasional) dalam menerbitkan sertifikat hak tanah seringkali tidak cermat dan tidak berhati-hati, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan memicu sengketa Tata Usaha Negara.Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil, yang mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak cermat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan internal di Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah dalam sistem pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Studi ini dapat mengeksplorasi efektivitas berbagai metode penyelesaian sengketa alternatif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak sosial dan ekonomi dari sengketa pertanahan terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya terkait dengan hilangnya hak atas tanah dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi dari sengketa pertanahan dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Read online
File size196.91 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN Studi pada Putusan Nomor 35 Pid Sus 2012 PN BTG 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkanPenelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

JURIS Pemilikan Hak atas Tanah Absentee Yang Peralihan Yang Diperoleh Dari Peristiwa Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perlindungan hukum terhadap ahli waris diberikan melalui kepastian status hukum hak atas tanah, yang diwujudkan dengan pembuatan surat keterangan ahliPerlindungan hukum terhadap ahli waris diberikan melalui kepastian status hukum hak atas tanah, yang diwujudkan dengan pembuatan surat keterangan ahli

JURIS Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis serta minimnya sosialisasi dari pengadilanKendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis serta minimnya sosialisasi dari pengadilan

JURIS Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Tidak diserahkannya protokol notaris kepada notaris yang lain adalah termasuk perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentanganTidak diserahkannya protokol notaris kepada notaris yang lain adalah termasuk perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan

JURIS Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dalam Perspektif Perjanjian Syariah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan bagi nasabah yang beritikad baik danPenyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan bagi nasabah yang beritikad baik dan

JURIS Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisianNamun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisian

JURIS Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pelatihan Minuman Olahan Kopi Upaya Meningkatkan Minat Wirausaha 2025More at 2025

UNSURUNSUR Kegiatan PkM melalui pelatihan minuman olahan kopi dan penyuluhan kewirausahaan telah berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan minat peserta dalamKegiatan PkM melalui pelatihan minuman olahan kopi dan penyuluhan kewirausahaan telah berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan minat peserta dalam

JURIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Studi Kasus Putusan Nomor 778 Pid B 2014 PN Lbp LD 2019More at 2019

4141 B/2014/PN-Lbp-LD. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitasB/2014/PN-Lbp-LD. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non Individual Komunal 2026More at 2026

4141 Indikasi Geografis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah sebelumnya diatur dalamIndikasi Geografis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah sebelumnya diatur dalam

JURIS KEDUDUKAN HUKUM BADAN PERTANAHAN ACEH SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH ACEH 2026More at 2026

4141 Pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 TahunPemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

JURIS Pengaruh Model Problem Based Learning PBL terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP 2024More at 2024

UCYUCY Selain itu, siswa kesulitan dalam menginterpretasikan tugas yang berbentuk gambar, dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih lemah, merekaSelain itu, siswa kesulitan dalam menginterpretasikan tugas yang berbentuk gambar, dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih lemah, mereka

JURIS Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Yang Memuat Klausula Arbitrase 2019More at 2019

4141 Namun, dalam praktiknya, pengadilan negeri masih memeriksa sengketa dan membuat keputusan, meskipun dalam perjanjian telah tercantum klausula arbitrase,Namun, dalam praktiknya, pengadilan negeri masih memeriksa sengketa dan membuat keputusan, meskipun dalam perjanjian telah tercantum klausula arbitrase,

ads-block-test