YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumNotaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisian serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kewenangan polisi dalam melakukan penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta notaris dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap notaris pada prinsipnya dilakukan setelah adanya laporan, dengan mekanisme pemanggilan dan/atau pengambilan dokumen yang dipengaruhi dinamika ketentuan Pasal 66 UUJN serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang pernah menghapus syarat persetujuan MPD. Perlindungan hukum bagi notaris terutama terletak pada hak ingkar dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta, dengan pembatasan bahwa informasi yang dibuka untuk kepentingan peradilan tidak melampaui bagian yang esensial dirahasiakan.
Penyidikan terhadap notaris dilakukan setelah adanya laporan pidana terkait akta yang dibuatnya.Kewenangan polisi untuk melakukan penyidikan telah diatur dalam undang-undang, namun mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus kewajiban persetujuan Majelis Pengawas Daerah.Perlindungan hukum bagi notaris terletak pada hak ingkar dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta, dengan batasan informasi yang dibuka untuk kepentingan peradilan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dalam praktik penyidikan terhadap notaris, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak notaris dan kelancaran proses peradilan. Selain itu, perlu diteliti lebih dalam mengenai mekanisme perlindungan kerahasiaan akta notaris dalam konteks penyidikan pidana, termasuk batasan informasi yang dapat diakses oleh penyidik dan prosedur pengawasan yang efektif. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatur kewenangan polisi dan perlindungan hukum bagi notaris, serta mengadaptasinya ke dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris dalam proses penyidikan pidana, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
- Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
| File size | 197.73 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh bidan serta upaya pencegahannya dalam perspektifPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh bidan serta upaya pencegahannya dalam perspektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkn analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di bidang maritime Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan. BerdasarkanBerdasarkn analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di bidang maritime Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan. Berdasarkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salahJoint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya.Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya.
PERNUSPERNUS Konsumsi air minum kemasan (BDW) menunjukkan tren meningkat secara global, namun disertai kebingungan publik mengenai perbedaan dasar antara jenis-jenisKonsumsi air minum kemasan (BDW) menunjukkan tren meningkat secara global, namun disertai kebingungan publik mengenai perbedaan dasar antara jenis-jenis
PERNUSPERNUS ISPA menjadi penyebab kasus kematian bayi dan balita di negara berkembang. Riskesdas (2018), kejadian ISPA pada bulan Desember sebesar 25,5%, dengan kejadianISPA menjadi penyebab kasus kematian bayi dan balita di negara berkembang. Riskesdas (2018), kejadian ISPA pada bulan Desember sebesar 25,5%, dengan kejadian
PERNUSPERNUS Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,7% siswi memiliki pengetahuan cukup tentang menstruasi dan 68,3% mempunyai perilaku kesehatan menstruasi yang baik,Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,7% siswi memiliki pengetahuan cukup tentang menstruasi dan 68,3% mempunyai perilaku kesehatan menstruasi yang baik,
UCYUCY Pengambilan sampel cluster random sampling. Digunakan untuk pengambilan sampel. Berdasarkan pengambilan sampel diketahui bahwa kelas VIIA sebagai kelasPengambilan sampel cluster random sampling. Digunakan untuk pengambilan sampel. Berdasarkan pengambilan sampel diketahui bahwa kelas VIIA sebagai kelas
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah mendorong transformasi layanan perbankan menuju sistem berbasis elektronik, salah satunya internetPerkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah mendorong transformasi layanan perbankan menuju sistem berbasis elektronik, salah satunya internet
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbanganPada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbangan
PERNUSPERNUS Pendahuluan Gambaran Umum Proses penuaan pada manusia ditandai dengan berkurangnya kemampuan mental, sosial, psikologis, fisik, dan fisiologis. AntaraPendahuluan Gambaran Umum Proses penuaan pada manusia ditandai dengan berkurangnya kemampuan mental, sosial, psikologis, fisik, dan fisiologis. Antara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara GalihMetode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara Galih