IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis dan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk “menyehatkan badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.
Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis mengacu pada hukum perdata, khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian melahirkan perikatan, serta didukung oleh KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan terkait badan usaha.Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan meliputi merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba.Merger dan konsolidasi bertujuan untuk restrukturisasi dan penguatan posisi ekonomi, sementara joint venture dan waralaba memungkinkan kolaborasi dalam kegiatan usaha berdasarkan hak dan imbalan tertentu.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana implementasi hukum perjanjian kerjasama dalam praktik bisnis UMKM di daerah terpencil, mengingat keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan notaris. Kedua, penting untuk mengkaji efektivitas restrukturisasi melalui merger dan konsolidasi dalam perusahaan milik negara, terutama dalam konteks penyelamatan aset dan peningkatan efisiensi layanan publik. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) dalam skema waralaba modern yang berkembang pesat di perkotaan, mengingat ketimpangan kekuatan hukum antara pemilik waralaba dengan penerima. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper ini dengan memperdalam aspek implementasi, keadilan, dan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk kerjasama bisnis di berbagai konteks sosial-ekonomi di Indonesia.
| File size | 1.1 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMCUMC Pernyataan al-Razi tersebut mengisyaratkan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, samaPernyataan al-Razi tersebut mengisyaratkan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama
ALJAMIAHALJAMIAH NU telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktifis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut.NU telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktifis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut.
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, tiga dimensi modal yang diusulkan oleh Ronald S. Burt (1995) dalam buku Sri BudiBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, tiga dimensi modal yang diusulkan oleh Ronald S. Burt (1995) dalam buku Sri Budi
UNIDAUNIDA Namun, perempuan dalam peran pengambilan keputusan sering menghadapi dilema budaya dan normatif, perlu untuk mengatasi stereotip negatif. Gerakan feminisNamun, perempuan dalam peran pengambilan keputusan sering menghadapi dilema budaya dan normatif, perlu untuk mengatasi stereotip negatif. Gerakan feminis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum 1947 lebih berorientasiStudi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum 1947 lebih berorientasi
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Mereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteksMereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteks
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunyaSeiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal ini disebabkan beberapa faktor yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimalHal ini disebabkan beberapa faktor yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimal
STIEMADANISTIEMADANI Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan Sosial sudah memenuhi kepatuhan syariah tetapi dengan syarat dan kondisi tertentu,Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan Sosial sudah memenuhi kepatuhan syariah tetapi dengan syarat dan kondisi tertentu,
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Kompetensi profesional merupakan kompetensi pendidik yang harus dimiliki guru PAUD. Menyusun perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensiKompetensi profesional merupakan kompetensi pendidik yang harus dimiliki guru PAUD. Menyusun perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi