IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis dan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk “menyehatkan badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.
Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis mengacu pada hukum perdata, khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian melahirkan perikatan, serta didukung oleh KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan terkait badan usaha.Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan meliputi merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba.Merger dan konsolidasi bertujuan untuk restrukturisasi dan penguatan posisi ekonomi, sementara joint venture dan waralaba memungkinkan kolaborasi dalam kegiatan usaha berdasarkan hak dan imbalan tertentu.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana implementasi hukum perjanjian kerjasama dalam praktik bisnis UMKM di daerah terpencil, mengingat keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan notaris. Kedua, penting untuk mengkaji efektivitas restrukturisasi melalui merger dan konsolidasi dalam perusahaan milik negara, terutama dalam konteks penyelamatan aset dan peningkatan efisiensi layanan publik. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) dalam skema waralaba modern yang berkembang pesat di perkotaan, mengingat ketimpangan kekuatan hukum antara pemilik waralaba dengan penerima. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper ini dengan memperdalam aspek implementasi, keadilan, dan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk kerjasama bisnis di berbagai konteks sosial-ekonomi di Indonesia.
| File size | 1.1 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Kondisi ini telah menyebabkan penegakan larangan kepemilikan absentee yang tidak lengkap dan tidak efektif. Solusi potensial meliputi penguatan sistemKondisi ini telah menyebabkan penegakan larangan kepemilikan absentee yang tidak lengkap dan tidak efektif. Solusi potensial meliputi penguatan sistem
UNRAMUNRAM Pelatihan ini meningkatkan literasi digital peserta dan kemampuan pengelolaan toko daring, sehingga berkontribusi terhadap perluasan pasar, penguatan branding,Pelatihan ini meningkatkan literasi digital peserta dan kemampuan pengelolaan toko daring, sehingga berkontribusi terhadap perluasan pasar, penguatan branding,
IBRAHIMYIBRAHIMY Dengan demikian, pemerintahan di Indonesia mengakomodir sentralisasi dan desentralisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan langkahDengan demikian, pemerintahan di Indonesia mengakomodir sentralisasi dan desentralisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan langkah
DINASTIREVDINASTIREV Hal tersebut menjadi bentuk pencegahan terhapa tindakan pencucian uang dari tindakan pidana dengan menggunakan korporasi. Namun, mengetahui siapa penerimaHal tersebut menjadi bentuk pencegahan terhapa tindakan pencucian uang dari tindakan pidana dengan menggunakan korporasi. Namun, mengetahui siapa penerima
STAISAMSTAISAM Dalam upayanya menentang positivisme dan menolak kembali ke pandangan ontologis dan epistemologis klasik, Habermas fokus pada konstruksi teori kritis denganDalam upayanya menentang positivisme dan menolak kembali ke pandangan ontologis dan epistemologis klasik, Habermas fokus pada konstruksi teori kritis dengan
ESC IDESC ID Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan keluarga, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan keluarga, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
UNILAKUNILAK Tempat istirahat ini banyak ditemukan di jalan tol ataupun di jalan nasional di mana para pengemudi jarak jauh beristirahat. Di jalan arteri primer jugaTempat istirahat ini banyak ditemukan di jalan tol ataupun di jalan nasional di mana para pengemudi jarak jauh beristirahat. Di jalan arteri primer juga
IAINGAWIIAINGAWI Pendidikan tinggi Islam harus merespons tantangan ini dengan merevisi visi dan kurikulumnya agar lulusannya memiliki pengetahuan mendalam, profesionalisme,Pendidikan tinggi Islam harus merespons tantangan ini dengan merevisi visi dan kurikulumnya agar lulusannya memiliki pengetahuan mendalam, profesionalisme,
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembentukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai etika bisnis menjadi penting dalam menciptakanPembentukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai etika bisnis menjadi penting dalam menciptakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tundukDalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tunduk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Istilah “perikatan merujuk pada kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatanIstilah “perikatan merujuk pada kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan