YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai bagian dari penguatan sistem perbankan berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan, etika, dan mekanisme bagi hasil (mudharabah). Namun dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan syariah tetap memiliki potensi sengketa, khususnya ketika terjadi pembiayaan bermasalah antara nasabah dan bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar-dasar hukum perbankan syariah di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah dalam perspektif perjanjian syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, serta kaidah hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan landasan hukum perbankan syariah mengalami perkembangan penting setelah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan dual banking system dan membuka peluang operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Adapun penyelesaian sengketa pembiayaan pada bank syariah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) bagi nasabah yang masih beritikad baik, serta penyelesaian melalui mekanisme hukum apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih jelas bagi operasional bank syariah dan mengakui keberadaannya secara berdampingan dengan bank konvensional.Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan bagi nasabah yang beritikad baik dan penyelesaian melalui mekanisme hukum jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS), dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan syariah. Kedua, studi komparatif antara mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perbankan syariah yang lebih maju dapat memberikan wawasan baru dan perbaikan dalam sistem di Indonesia. Ketiga, penelitian mendalam mengenai peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan syariah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan model mediasi yang paling efektif, perlu dilakukan untuk meningkatkan akses ke keadilan dan mengurangi beban pengadilan.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
Read online
File size182.74 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Tanggung Jawab Notaris Yang Mencantumkan Lambang Negara Republik Indonesia Pada Kartu Nama Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach),Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach),

JURIS Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadapPenerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadap

JURIS Pemilikan Hak atas Tanah Absentee Yang Peralihan Yang Diperoleh Dari Peristiwa Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, perlindungan hukum tetap diberikan sepanjang ahli waris menggarap dan mengusahakan tanah pertanian tersebut secara aktif serta tidak melakukanSelain itu, perlindungan hukum tetap diberikan sepanjang ahli waris menggarap dan mengusahakan tanah pertanian tersebut secara aktif serta tidak melakukan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum pidana, sertaSby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum pidana, serta

JURIS Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Penjatuhan Pidana Denda di Pengadilan Negeri 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman, melandai pada pertimbangan fakta, bukti, dan peraturan. keputusan dapat berupa penjara,Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman, melandai pada pertimbangan fakta, bukti, dan peraturan. keputusan dapat berupa penjara,

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Rekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakanRekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan

JURIS Legal Protection Against E Sport Player Losses Carried Out By One Of The Managements In Indonesia 2025More at 2025

UNESAUNESA The General Manager of E-Sport Indonesia has officially issued regulations to supervise E-Sport activities in Indonesia. This arrangement is containedThe General Manager of E-Sport Indonesia has officially issued regulations to supervise E-Sport activities in Indonesia. This arrangement is contained

JURIS Juridical Analysis of the Judges Decision on Premature Lawsuit in the Settlement of Termination of Employment Problems Case Study of Judge s Decision Number 1228 K Pdt Sus Phi 2023 2024More at 2024

UNESAUNESA Konsekuensi hukum setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pdt. Sus-PHI/2023 antara Hepin Situmorang dengan PT Karya Utama Sehat Sejahtera adalah membatalkanKonsekuensi hukum setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pdt. Sus-PHI/2023 antara Hepin Situmorang dengan PT Karya Utama Sehat Sejahtera adalah membatalkan

Useful /

JURIS Kewenangan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi Togel 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Judi togel berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo seiring dengan tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta mentalitas penjudi yang telah mengakarJudi togel berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo seiring dengan tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta mentalitas penjudi yang telah mengakar

JURIS Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktek Pengambilalihan Objek Fidusia Tanpa Izin Kreditur 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 42 Tahun 1999 yang melarang pemberi fidusia mengalihkan objek tanpa izin kreditur, serta ketentuan UU Perlindungan Konsumen terkait klausul baku, hak atas42 Tahun 1999 yang melarang pemberi fidusia mengalihkan objek tanpa izin kreditur, serta ketentuan UU Perlindungan Konsumen terkait klausul baku, hak atas

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan disharmoni regulasi, yang merugikanUndang-Undang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan disharmoni regulasi, yang merugikan

JURIS Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Atas pada Balita 2024More at 2024

PERNUSPERNUS Riskesdas (2018), kejadian ISPA pada bulan Desember sebesar 25,5%, dengan kejadian tertinggi terjadi pada anak usia lima tahun sebesar 35%. Menurut SDKIRiskesdas (2018), kejadian ISPA pada bulan Desember sebesar 25,5%, dengan kejadian tertinggi terjadi pada anak usia lima tahun sebesar 35%. Menurut SDKI

ads-block-test