YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumTingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan barang, khususnya truk, menunjukkan masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kealpaan atau kelalaian pengemudi yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia serta mengkaji penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam Putusan Nomor 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum pidana, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penerapannya, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kealpaan, yakni adanya pelaku yang cakap bertanggung jawab, adanya kelalaian dalam mengemudi, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat berupa meninggalnya korban. Putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan didasarkan pada alat bukti yang sah serta pertimbangan yang objektif, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359.Undang-undnag No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Aangkutan dan Jalan Pasal 310.Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan fatal, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengemudi truk terhadap aturan lalu lintas. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga korban kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan pengemudi, serta merumuskan program dukungan yang efektif bagi mereka. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas program pelatihan dan pembekalan bagi pengemudi truk, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
| File size | 187.95 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Fokus utama adalah pada keberlakuan Pasal 280 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan hukum pengakuan hubunganFokus utama adalah pada keberlakuan Pasal 280 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan hukum pengakuan hubungan
DINASTIREVDINASTIREV 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolongHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolong
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selamaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama
DINASTIREVDINASTIREV Studi kasus akun Puspenpol membuktikan bahwa institusi formal dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi politik yang efektif, asalkanStudi kasus akun Puspenpol membuktikan bahwa institusi formal dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi politik yang efektif, asalkan
DINASTIREVDINASTIREV Di Indonesia, angkatan kerja mencakup warga negara Indonesia dan juga pekerja pendatang yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian ini mengadopsiDi Indonesia, angkatan kerja mencakup warga negara Indonesia dan juga pekerja pendatang yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian ini mengadopsi
DINASTIREVDINASTIREV 415.000. Selain itu, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan,415.000. Selain itu, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan,
DINASTIREVDINASTIREV Tanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentanganTanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentangan
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Kerangka teori toleransi konservatif objektif dan liberal subjektif mendukung interpretasi temuan. Hasil studi merekomendasikan program pendidikan karakterKerangka teori toleransi konservatif objektif dan liberal subjektif mendukung interpretasi temuan. Hasil studi merekomendasikan program pendidikan karakter
BDKJAKARTABDKJAKARTA Namun, penggunaan optimal AI masih terbatas oleh literasi digital yang tidak memadai, keterampilan teknis, dan kurangnya pemahaman tentang pertimbanganNamun, penggunaan optimal AI masih terbatas oleh literasi digital yang tidak memadai, keterampilan teknis, dan kurangnya pemahaman tentang pertimbangan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, jika Perseroan Perseorangan ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, peran notaris menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan metodeNamun, jika Perseroan Perseorangan ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, peran notaris menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan metode
DINASTIREVDINASTIREV Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.