YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum privat, sehingga setiap penggunaan atribut jabatan harus selaras dengan batasan normatif dan etika profesi. Isu muncul ketika Lambang Negara Republik Indonesia (Garuda Pancasila) dicantumkan pada kartu nama notaris, padahal UU Jabatan Notaris mewajibkan penggunaan lambang negara pada cap/stempel notaris untuk menjamin otentisitas dokumen, sedangkan UU No. 24 Tahun 2009 membatasi penggunaan lambang negara pada keperluan tertentu. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), menggunakan data sekunder melalui studi pustaka serta analisis sistematika dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Lambang Negara oleh notaris bersifat terbatas sebagai atribut jabatan, sehingga pencantuman pada kartu nama berpotensi melampaui fungsi yang dibenarkan. Konsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan larangan dan ancaman pidana tertentu, sehingga penekanannya pada kepatuhan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Penggunaan Lambang Negara oleh notaris bukanlah atribut profesi yang bebas, melainkan atribut jabatan yang dibenarkan secara terbatas untuk mendukung otentisitas dan kewibawaan tindakan kenotariatan.UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris memiliki cap atau stempel yang memuat Lambang Negara dengan format tertentu, sementara UU No.24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan seperti cap atau kop surat jabatan dan cap dinas kantor.Pencantuman Lambang Negara pada kartu nama notaris berpotensi melampaui batas penggunaan yang dibenarkan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan Lambang Negara oleh notaris pada media yang tidak bersifat resmi seperti kartu nama, untuk mengukur sejauh mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai pengaturan penggunaan Lambang Negara oleh pejabat publik di negara lain, guna mencari model pengaturan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia. Ketiga, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam menegakkan Kode Etik terkait penggunaan atribut jabatan, termasuk Lambang Negara, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas batas-batas penggunaan Lambang Negara oleh notaris, meningkatkan akuntabilitas profesi, dan menjaga wibawa lembaga kenotariatan di Indonesia.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size220.09 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Penerapan Teknologi Untuk Digitalisasi Administrasi dan Keuangan Desa Harjasari Berbasis Web 2026More at 2026

BSIBSI Selain itu dilakukan uji coba sistem secara langsung pada proses pengelolaan data warga dan pencatatan kas RT selama masa implementasi. Hasil uji cobaSelain itu dilakukan uji coba sistem secara langsung pada proses pengelolaan data warga dan pencatatan kas RT selama masa implementasi. Hasil uji coba

JURIS Analisis Peran Indikator Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2026More at 2026

UIMUIM Namun, variabel jumlah guru, sekolah, dan tenaga medis tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di JawaNamun, variabel jumlah guru, sekolah, dan tenaga medis tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Jawa

JURIS Penerapan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis QRIS dan Dampaknya Pada Efektivitas Pembayaran PBB P 2 Di Kabupaten Gorontalo 2026More at 2026

UNISANUNISAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat transaksi, serta memperluas akses pembayaran. TransparansiHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat transaksi, serta memperluas akses pembayaran. Transparansi

JURIS Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan MK No 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik di sekolah swastaPutusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik di sekolah swasta

JURIS The Influence of Transactional and Transformational Leadership Styles of Ward Heads on Patient Safety Culture Implementation in a Regional Hospital in Indonesia 2026More at 2026

UMWUMW Hasil menunjukkan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam mendukung pelaporan indikator kinerja individu dan implementasi target kerja karyawan.Hasil menunjukkan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam mendukung pelaporan indikator kinerja individu dan implementasi target kerja karyawan.

JURIS Passage of The Health Law A Human Rights Perspective in The Field of Public Services 2025More at 2025

SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Namun, tantangan utama terletak pada pengurangan disparitas regional dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan yangNamun, tantangan utama terletak pada pengurangan disparitas regional dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan yang

JURIS STUDI MODEL KONSEPTUAl MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI KOPERASI STUDY OF THE CONCEPTUAL MODEL TO POVERTY ALLEVIATON THROUGH COOPERATIVES 2019More at 2019

UBUB Kemandirian koperasi harus dibangun agar dapat mengoptimalkan potensi internal dalam memberikan pelayanan usaha kepada anggotanya, sementara membangunKemandirian koperasi harus dibangun agar dapat mengoptimalkan potensi internal dalam memberikan pelayanan usaha kepada anggotanya, sementara membangun

JURIS Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Penumpang Studi Kasus Pelayanan Jasa Penumpang di Bandara Wiriadinata Tasikmalaya 2019More at 2019

UBUB Kualitas layanan layanan memengaruhi kepuasan penumpang secara signifikan, dengan variabel Responsiveness, Assurance, dan Empathy memiliki koefisien signifikan.Kualitas layanan layanan memengaruhi kepuasan penumpang secara signifikan, dengan variabel Responsiveness, Assurance, dan Empathy memiliki koefisien signifikan.

Useful /

JURIS Efisiensi Aplikasi SRIKANDI Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Pada Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Kementrian Pemuda dan Olahraga 2026More at 2026

UNISANUNISAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efisiensi penggunaan aplikasi SRIKANDI berdasarkan teori efisiensi yang dikemukakanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efisiensi penggunaan aplikasi SRIKANDI berdasarkan teori efisiensi yang dikemukakan

JURIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN Studi pada Putusan Nomor 35 Pid Sus 2012 PN BTG 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sus/2012/PN. BTG. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat ketertiban berlalu lintas di Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya pelanggaran,Sus/2012/PN. BTG. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat ketertiban berlalu lintas di Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya pelanggaran,

JURIS Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Analysis PESTEL Studi Kasus Desa Wisata Sukunan Banyuraden Kec Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 2025More at 2025

UNISANUNISAN Strategi pengembangan Desa Wisata Sukunan disusun berdasarkan analisis PESTEL, berfokus pada kerja sama pemerintah dan swasta, optimalisasi kebijakan,Strategi pengembangan Desa Wisata Sukunan disusun berdasarkan analisis PESTEL, berfokus pada kerja sama pemerintah dan swasta, optimalisasi kebijakan,

JURIS Rekayasa Struktur Akseptor Pada Zat Warna Organik Tipe D A Dengan Kerangka Tiofen 2020More at 2020

UIRUIR Zat warna organik 8 memiliki energi gap terkecil sebesar 4,9 eV dan momen dipol terbesar 9,3 D. Density elektron pada daerah HOMO berada pada rantaiZat warna organik 8 memiliki energi gap terkecil sebesar 4,9 eV dan momen dipol terbesar 9,3 D. Density elektron pada daerah HOMO berada pada rantai

ads-block-test