YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum privat, sehingga setiap penggunaan atribut jabatan harus selaras dengan batasan normatif dan etika profesi. Isu muncul ketika Lambang Negara Republik Indonesia (Garuda Pancasila) dicantumkan pada kartu nama notaris, padahal UU Jabatan Notaris mewajibkan penggunaan lambang negara pada cap/stempel notaris untuk menjamin otentisitas dokumen, sedangkan UU No. 24 Tahun 2009 membatasi penggunaan lambang negara pada keperluan tertentu. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), menggunakan data sekunder melalui studi pustaka serta analisis sistematika dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Lambang Negara oleh notaris bersifat terbatas sebagai atribut jabatan, sehingga pencantuman pada kartu nama berpotensi melampaui fungsi yang dibenarkan. Konsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan larangan dan ancaman pidana tertentu, sehingga penekanannya pada kepatuhan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Penggunaan Lambang Negara oleh notaris bukanlah atribut profesi yang bebas, melainkan atribut jabatan yang dibenarkan secara terbatas untuk mendukung otentisitas dan kewibawaan tindakan kenotariatan.UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris memiliki cap atau stempel yang memuat Lambang Negara dengan format tertentu, sementara UU No.24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan seperti cap atau kop surat jabatan dan cap dinas kantor.Pencantuman Lambang Negara pada kartu nama notaris berpotensi melampaui batas penggunaan yang dibenarkan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan Lambang Negara oleh notaris pada media yang tidak bersifat resmi seperti kartu nama, untuk mengukur sejauh mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai pengaturan penggunaan Lambang Negara oleh pejabat publik di negara lain, guna mencari model pengaturan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia. Ketiga, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam menegakkan Kode Etik terkait penggunaan atribut jabatan, termasuk Lambang Negara, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas batas-batas penggunaan Lambang Negara oleh notaris, meningkatkan akuntabilitas profesi, dan menjaga wibawa lembaga kenotariatan di Indonesia.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size220.09 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana bagi Badan Publik yang Tidak Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No. Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. BadanPeraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No. Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. Badan

JURIS Asas Rebus Sic Stantibus Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Dalam Hubungan Kontrakual Bisnis Di Indonesia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asas rebus sic stantibus dengan hukum restrukturisasi perusahaan di Indonesia serta menganalisis implementasiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asas rebus sic stantibus dengan hukum restrukturisasi perusahaan di Indonesia serta menganalisis implementasi

JURIS Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkanMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentianReformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian

JURIS Peranan Notaris Terhadap Penginputan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum SABH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sejak penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum dan HAM, notaris memegang peran sentral sebagai kuasa para pendiri maupunSejak penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum dan HAM, notaris memegang peran sentral sebagai kuasa para pendiri maupun

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah KonstitusiDasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi

JURIS Re assessing Human Rights Issues in Palu Disaster Management An International Legal Foundation 2025More at 2025

UNEJUNEJ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasiPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasi

JURIS Nama Samaran dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan 2018More at 2018

AKRABJUARAAKRABJUARA Dengan ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkanDengan ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan

Useful /

JURIS Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Negeri 3 Denpasar 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Hasil analisis menunjukkan korelasi positif sedang antara pola asuh orang tua dan kenakalan remaja, dengan nilai correlation coefficient sebesar 0,350.Hasil analisis menunjukkan korelasi positif sedang antara pola asuh orang tua dan kenakalan remaja, dengan nilai correlation coefficient sebesar 0,350.

JURIS Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality dalam Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa Sekolah Dasar melalui Pembelajaran Digital 2025More at 2025

UNSURUNSUR Mitra kegiatan adalah SDN Pasir Maris, Kecamatan Cibeber, khususnya siswa kelas 3 dan 4. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi praktik mengajarMitra kegiatan adalah SDN Pasir Maris, Kecamatan Cibeber, khususnya siswa kelas 3 dan 4. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi praktik mengajar

JURIS Application of Environmentally Friendly Concepts in Sustainable Technology A Conceptual Study as a Guide for Researchers 2025More at 2025

E GREENATIONE GREENATION Dengan demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi produk ramah lingkungan dan keunggulan kompetitif ramah lingkungan adalah strategi pentingDengan demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi produk ramah lingkungan dan keunggulan kompetitif ramah lingkungan adalah strategi penting

JURIS Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase 2016More at 2016

UNPADUNPAD Sebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan ikrad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan padaSebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan ikrad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada

ads-block-test