GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER
Jurnal Greenation Sosial dan PolitikJurnal Greenation Sosial dan PolitikPolisi telah mengumumkan seluruh tersangka dalam penjarahan beberapa rumah pejabat yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebanyak 52 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penangkapan ini menarik perhatian publik karena rumah yang dijarah bukan hanya milik pejabat aktif, tetapi juga mantan menteri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan dimulai dengan pencarian bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dalam kasus hukum konkret. Di mana peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 mengenai Pencurian dengan Kekerasan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penegakan hukum di suatu negara sangat bergantung pada elemen penting yang membentuk sistem hukum itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa penegakan hukum menekankan adanya tiga elemen utama dalam sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dilakukan secara represif, di mana pelaku kejahatan penjarahan diproses setelah penjarahan terjadi. Pada saat isu atau saat penjarahan terjadi, polisi seharusnya telah mengambil langkah pencegahan dengan mengamankan lokasi kejahatan agar dapat meminimalkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar.
Penegakan hukum di suatu negara sangat bergantung pada elemen penting yang membentuk sistem hukum itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M.Friedman, bahwa penegakan hukum menekankan adanya tiga elemen utama dalam sistem hukum.struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dilakukan secara represif, di mana pelaku kejahatan penjarahan diproses setelah penjarahan terjadi.Pada saat isu atau saat penjarahan terjadi, polisi seharusnya telah mengambil langkah pencegahan dengan mengamankan lokasi kejahatan agar dapat meminimalkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat elemen-elemen sistem hukum, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan, terutama dalam situasi demonstrasi atau kerusuhan, agar dapat mencegah terjadinya kejahatan penjarahan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi strategi-strategi pencegahan yang efektif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan penjarahan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
| File size | 303.41 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
FHUKIFHUKI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis deskriptif kualitatifPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis deskriptif kualitatif
DINASTIRESDINASTIRES Upaya untuk meningkatkan kepatuhan operator rumah potong hewan di Kota Binjai terhadap sertifikasi halal dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan terjadwal,Upaya untuk meningkatkan kepatuhan operator rumah potong hewan di Kota Binjai terhadap sertifikasi halal dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan terjadwal,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Secara keseluruhan, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki dasar normatif yang kuat berdasarkan Undang-Undang NomorSecara keseluruhan, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki dasar normatif yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Menggunakan metode normatif melalui pendekatan statuta dan konseptual, penelitian ini menganalisis relevansi hukum progresif dalam mengatasi kesenjanganMenggunakan metode normatif melalui pendekatan statuta dan konseptual, penelitian ini menganalisis relevansi hukum progresif dalam mengatasi kesenjangan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Setelah kemerdekaan, reformasi signifikan muncul melalui Undang‑Undang No. 30 Tahun 2004 beserta Undang‑Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Kantor Notaris,Setelah kemerdekaan, reformasi signifikan muncul melalui Undang‑Undang No. 30 Tahun 2004 beserta Undang‑Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Kantor Notaris,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Selain itu, sifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi teknologi kripto membuat proses pelacakan dan pengembalian aset menjadi lebih kompleks,Selain itu, sifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi teknologi kripto membuat proses pelacakan dan pengembalian aset menjadi lebih kompleks,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an
Useful /
DINUSDINUS The study demonstrates that understanding internal controls, risk awareness, and self-efficacy significantly influence the prevention of QRIS phishingThe study demonstrates that understanding internal controls, risk awareness, and self-efficacy significantly influence the prevention of QRIS phishing
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 31 tahun 1999 bersinergi dengan Undang‑Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang‑Undang No. 20 tahun 31 tahun 1999 bersinergi dengan Undang‑Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang‑Undang No. 20 tahun
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Pendekatan kriminologi dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil yang harus melindungi pengemudi sebagai subjek hukum, bukan hanyaPendekatan kriminologi dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil yang harus melindungi pengemudi sebagai subjek hukum, bukan hanya
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Inkonsistensi ini menunjukkan kebutuhan akan penyempurnaan regulasi untuk memastikan penerapan tanggung jawab pidana korporasi yang lebih jelas, konsisten,Inkonsistensi ini menunjukkan kebutuhan akan penyempurnaan regulasi untuk memastikan penerapan tanggung jawab pidana korporasi yang lebih jelas, konsisten,