FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatPerlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli aset perusahaan atau pabrik yang dibangun di atas Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pembeli sebagai subjek hukum dan memeriksa mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli memiliki posisi hukum yang diakui selama transaksi mematuhi hukum dan persyaratan kontraktual yang berlaku. Namun, durasi HGB yang terbatas menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kesinambungan hak atas tanah, yang dapat memengaruhi keamanan kepemilikan. Mekanisme perlindungan hukum diimplementasikan melalui uji tuntas, perjanjian yang sah, pendaftaran transfer hak, dan mengandalkan sistem sertifikasi tanah. Penelitian ini juga menemukan bahwa langkah-langkah hukum preventif dan represif, termasuk perlindungan kontraktual, memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pembeli. Disimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum ada, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan hukum, kejelasan status HGB, dan kehati-hatian para pihak yang terlibat dalam memastikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan status HGB, dan kehati-hatian para pihak yang terlibat.Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum guna meminimalkan potensi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pembeli.Selain itu, perlu adanya inovasi dalam pengaturan HGB agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi aset modern dan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi para investor.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak perubahan status HGB terhadap keamanan investasi dalam transaksi jual beli aset perusahaan, dengan fokus pada analisis risiko dan strategi mitigasi yang efektif. Kedua, penelitian dapat mengkaji efektivitas model perjanjian jual beli aset yang disesuaikan dengan karakteristik HGB, termasuk klausul-klausul yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pembeli. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi blockchain dalam pendaftaran dan transfer hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi jual beli aset. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pembeli dan mendorong investasi yang berkelanjutan dalam sektor properti di Indonesia.
| File size | 1.1 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LPKIALPKIA Dengan demikian, penerapan Odoo dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan, serta menjadi solusi efektif dalam pengembanganDengan demikian, penerapan Odoo dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan, serta menjadi solusi efektif dalam pengembangan
PUBMEDIAPUBMEDIA Struktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja.Struktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja.
PUBMEDIAPUBMEDIA Furthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and bindingFurthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and binding
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
PUBMEDIAPUBMEDIA Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasiTerdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi
UNISIUNISI Secara konseptual, kajian ini menawarkan kerangka berpikir bagi pengembangan strategi pengambilan keputusan yang lebih tangguh di sektor pendidikan. PengambilanSecara konseptual, kajian ini menawarkan kerangka berpikir bagi pengembangan strategi pengambilan keputusan yang lebih tangguh di sektor pendidikan. Pengambilan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalamPenelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalam
UNSURUNSUR Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu serentak pada Tahun 2024 mendatang, dikhawatirkan MK akan kewalahan menangani seluruh sengketaDengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu serentak pada Tahun 2024 mendatang, dikhawatirkan MK akan kewalahan menangani seluruh sengketa
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa OPM belum mampu memenuhi kriteria sebagai penerima subjek hukum internasional, terutama pengakuan sebagai belligerent.Penelitian ini menyimpulkan bahwa OPM belum mampu memenuhi kriteria sebagai penerima subjek hukum internasional, terutama pengakuan sebagai belligerent.
PUBMEDIAPUBMEDIA Perlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratanPerlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan
PUBMEDIAPUBMEDIA Sementara itu, dari sisi sosiologis, faktor-faktor seperti tekanan sosial, stereotip tubuh, dan dinamika kekuasaan antarsiswa berperan besar dalam memicuSementara itu, dari sisi sosiologis, faktor-faktor seperti tekanan sosial, stereotip tubuh, dan dinamika kekuasaan antarsiswa berperan besar dalam memicu
UMSUMS Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dimasukkan ke dalam google formulir, dan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian: Menunjukkan nilaiInstrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dimasukkan ke dalam google formulir, dan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian: Menunjukkan nilai