GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER
Jurnal Greenation Sosial dan PolitikJurnal Greenation Sosial dan PolitikPenegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor pertambangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi transparansi pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini meneliti dinamika pelaksanaan Undang‑Undang No. 31 tahun 1999 bersinergi dengan Undang‑Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang‑Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus peraturan pelaksana terkait izin dan pengelolaan royalti. Analisis menunjukkan adanya kekosongan hukum, terutama pada pengawasan izin, pengelolaan royalti, akuntabilitas pejabat perusahaan pertambangan milik negara/daerah, serta kerugian akibat pencemaran lingkungan, sehingga sulit menegakkan UU PKK secara efektif. Argumen hukum dibangun atas prinsip akuntabilitas negara, legalitas di sektor korupsi, dan kewajiban pejabat publik untuk mencegah kerugian negara. Temuan penelitian menunjukkan koordinasi lembaga penegak hukum yang lemah, mekanisme sanksi pidana yang tidak jelas bagi penyalahgunaan aset pertambangan, serta regulasi yang masih bersifat administratif membuka peluang praktik korupsi. Hernández suger, penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, mekanisme audit transparan, serta pembaruan sanksi pidana yang setimpal.
Penegakan hukum terhadap korupsi di sektor pertambangan tetap dipenuhi oleh masalah struktural dan kelemahan koordinasi, menciptakan peluang bagi praktik korupsi yang meluas pada izin, pengawasan, dan manajemen produksi.Ketidakefisienan dalam koordinasi lembaga, ketidaksesuaian peraturan, dan kelemahan sistem akuntabilitas memperparah kehilangan pendapatan negara, ketidaksetaraan sosial, dan konflik lingkungan, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.Hernández, prioritas utama haruslah harmonisasi antara UU Pertambangan dan UU PKK serta penguatan sistem pengawasan digital (MODI, e‑royalty), pengembangan lembaga pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi publik melalui audit dan pelaporan kebijakan.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki efektifitas penerapan sistem digital (MODI dan e‑royalty) dalam meningkatkan transparansi proses izin dan pelaporan royalti, dan men Rangkapkan kajian empiris tentang dampak harmonisasi regulasi antara UU Pertambangan dan UU PKK terhadap kapabilitas penegak hukum. Lanjutan cabutan meneliti peran lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat dan BPKP dalam mencegah kolusi, serta menilai kepatuhan terhadap prosedur keuangan perusahaan pertambangan. Kegiatan tersebut memerlukan metodologi campuran, data lapangan, serta kolaborasi antara institusi akademik dan praktisi. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan konkret, merancang rekomendasiallery yang dapat diimplementasikan secara sistemik, dan memantau perubahan perilaku institusi seiring waktu.
| File size | 276.99 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Judges exercised progressive ijtihad by expanding the interpretation of syiqaq to accommodate new social pathologies, further guided by the administrativeJudges exercised progressive ijtihad by expanding the interpretation of syiqaq to accommodate new social pathologies, further guided by the administrative
DINASTIRESDINASTIRES Studi kasus seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin, e-learning, dan pasar digital menyoroti manfaatStudi kasus seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin, e-learning, dan pasar digital menyoroti manfaat
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utamaHasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama
DINASTIRESDINASTIRES Pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunPengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Polisi telah mengumumkan seluruh tersangka dalam penjarahan beberapa rumah pejabat yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebanyak 52 orangPolisi telah mengumumkan seluruh tersangka dalam penjarahan beberapa rumah pejabat yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebanyak 52 orang
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Penelitian ini Rasakan metode normatif hukum dengan pendekatan statuta dan konseptual, memanfaatkan literatur akademis dan dokumen hukum terkait. AnalisisPenelitian ini Rasakan metode normatif hukum dengan pendekatan statuta dan konseptual, memanfaatkan literatur akademis dan dokumen hukum terkait. Analisis
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasiBerdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasi
NEWINERANEWINERA Budaya korupsi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, memengaruhi ekonomi, politik, dan sistem pelayanan publik, serta merusak otoritas dan kemampuanBudaya korupsi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, memengaruhi ekonomi, politik, dan sistem pelayanan publik, serta merusak otoritas dan kemampuan
Useful /
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Penyelesaian melalui litigasi terbukti tidak efektif karena tingginya biaya, lamanya waktu, dan kegagalannya menjamin hubungan sosial yang berkelanjutan.Penyelesaian melalui litigasi terbukti tidak efektif karena tingginya biaya, lamanya waktu, dan kegagalannya menjamin hubungan sosial yang berkelanjutan.
DINASTIREVDINASTIREV Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuatRiset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan secara normatif dan sosiologis penyelesaian wali adhal. Jenis penelitian field research dengan pendekatanTujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan secara normatif dan sosiologis penyelesaian wali adhal. Jenis penelitian field research dengan pendekatan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Namun, dalam praktiknya di Desa Ujung Teran, tradisi ini hanya berlaku terhadap saudara ipar untuk mengingatkan pentingnya prinsip sosial dalam kekerabatan.Namun, dalam praktiknya di Desa Ujung Teran, tradisi ini hanya berlaku terhadap saudara ipar untuk mengingatkan pentingnya prinsip sosial dalam kekerabatan.