ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER

KENDALI: Economics and Social HumanitiesKENDALI: Economics and Social Humanities

Penyelenggaraan angkutan barang memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama lemahnya regulasi turunan, pengawasan lapangan yang belum optimal, serta rendahnya kepatuhan operator terhadap ketentuan teknis dan administratif. Pemerintah daerah (Pemda) dituntut menjalankan fungsi regulatif dan pengendalian secara efektif melalui kebijakan, pengawasan, digitalisasi, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemda dalam melakukan penertiban angkutan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, yaitu Agustus hingga September 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Over Dimension dan Overloading (ODOL), pembinaan edukasi dan sosialisasi kepada operator angkutan, serta mendorong kolaborasi Pentahelix dalam Penertiban Angkutan Barang.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Over Dimension dan Overloading (ODOL), pembinaan edukasi dan sosialisasi kepada operator angkutan, serta mendorong kolaborasi Pentahelix dalam Penertiban Angkutan Barang.Kewenangan Pemerintah Daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengatur dan mengurus keuangan daerah secara mandiri.Kewenangan ini menuntut pemda memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berdampak kepada masyarakat.Upaya penertiban angkutan barang merupakan bagian integral dalam pembangunan transportasi yang aman, efektif, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem angkutan barang yang mendukung kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan teknologi digital dalam pengawasan angkutan barang. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana sistem digital terpadu dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, mengurangi praktik korupsi, dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi digital, serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala tersebut.. . Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi Pentahelix yang lebih efektif dalam penertiban angkutan barang. Penelitian ini dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media) dalam sistem kolaborasi, serta merumuskan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengevaluasi dampak dari kolaborasi Pentahelix terhadap efektivitas penertiban angkutan barang dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi.. . Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari penertiban angkutan barang terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Penelitian ini dapat mengukur bagaimana penertiban angkutan barang mempengaruhi biaya operasional, harga barang, dan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif dari penertiban angkutan barang, seperti hilangnya lapangan kerja atau penurunan aktivitas ekonomi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi dampak negatif tersebut. Dengan demikian, penertiban angkutan barang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

  1. 0. web page protected decrypted doi.org/10.54324/j.mtl.v3i1.1400 web page protected decrypted doi 10 54324 j mtl v3i1 140
  2. Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi... doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi doi 10 37729 abdimas v8i2 4347
  3. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN REGULASI DAN PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG DI PROVINSI SULAWESI... doi.org/10.58738/kendali.v4i2.1149PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN REGULASI DAN PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG DI PROVINSI SULAWESI doi 10 58738 kendali v4i2 1149
Read online
File size398.07 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Turnover Sumber Daya Insani Pada Lembaga Amil Zakat Infaq LAZISNU PCNU Babat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 2026More at 2026

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan manajemen SDI berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi jugaPenelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan manajemen SDI berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga

JURIS Determinan Kepatuhan Akuntansi dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi 2026More at 2026

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Hasil menunjukkan bahwa persepsi manfaat, norma sosial, dan kontrol perilaku secara signifikan meningkatkan kepatuhan akuntansi, yang pada gilirannya memperkuatHasil menunjukkan bahwa persepsi manfaat, norma sosial, dan kontrol perilaku secara signifikan meningkatkan kepatuhan akuntansi, yang pada gilirannya memperkuat

JURIS Peran Perbandingan Keunggulan dan Keterbatasan Penerapan Aliran dalam Kasus Manajemen Pendidikan 2026More at 2026

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Aliran sistem menekankan koordinasi dan keterpaduan, tetapi memerlukan kemampuan manajerial tinggi. Sementara itu, aliran kontingensi menawarkan fleksibilitasAliran sistem menekankan koordinasi dan keterpaduan, tetapi memerlukan kemampuan manajerial tinggi. Sementara itu, aliran kontingensi menawarkan fleksibilitas

JURIS A literature Review Determinants of Financial Performance in Local Governments 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan opini audit memengaruhiDengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan opini audit memengaruhi

JURIS Dari Kepatuhan Menuju Kapabilitas Tata Kelola Evaluasi Efektivitas Kebijakan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2026More at 2026

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengevaluasi implementasi di lembagaStudi ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengevaluasi implementasi di lembaga

JURIS Kesejahteraan Psikologis Dan Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Milenial JMTO 2025More at 2025

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Secara praktis, perusahaan disarankan memperkuat program kesejahteraan mental dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif untuk meningkatkan konsistensi,Secara praktis, perusahaan disarankan memperkuat program kesejahteraan mental dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif untuk meningkatkan konsistensi,

JURIS Kontribusi Ushul Fiqh Terhadap Tantangan Keuangan Syariah 2025More at 2025

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Selain itu, Ushul Fiqh memfasilitasi regulasi proaktif terhadap teknologi keuangan (FinTech) syariah melalui kaidah Maslahah Mursalah. Kaidah-kaidah Ushuliyyah,Selain itu, Ushul Fiqh memfasilitasi regulasi proaktif terhadap teknologi keuangan (FinTech) syariah melalui kaidah Maslahah Mursalah. Kaidah-kaidah Ushuliyyah,

JURIS ANALISIS KONSEP OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Otonomi daerah juga merupakan manifestasi dari konsep Local Government yang mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan di negara federal, namun tetap berpegangOtonomi daerah juga merupakan manifestasi dari konsep Local Government yang mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan di negara federal, namun tetap berpegang

Useful /

JURIS Husband Wife Support Relations in Muslim Households An Islamic Legal Analysis of Economic Practices Families in Wora Village Bima Regency West Nusa Tenggara 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Kedua, dalam praktik sosio‑ekonomi, istri berkontribusi memenuhi kebutuhan keluarga melalui berbagai kegiatan produktif, baik di sektor domestik maupunKedua, dalam praktik sosio‑ekonomi, istri berkontribusi memenuhi kebutuhan keluarga melalui berbagai kegiatan produktif, baik di sektor domestik maupun

JURIS The Effect of Work Life Quality on Job Satisfaction with Organizational Support as a Mediator Variable 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Kualitas kehidupan kerja secara positif dan signifikan memengaruhi kepuasan kerja karyawan Bank Syariah Indonesia di Bandar Lampung, yang dipengaruhi olehKualitas kehidupan kerja secara positif dan signifikan memengaruhi kepuasan kerja karyawan Bank Syariah Indonesia di Bandar Lampung, yang dipengaruhi oleh

JURIS The Effect of Integrity Local Own Source Revenue and Intergovernmental Transfers on the Efficiency of Local Government Expenditure 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Hasil regresi mengindikasikan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampakHasil regresi mengindikasikan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampak

JURIS Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta Di Man 1 Serang Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam Humanis Dalam Isu Isu Kontemporer 2025More at 2025

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Implementasi kurikulum berbasis cinta di MAN 1 Serang telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan yang mengintegrasikanImplementasi kurikulum berbasis cinta di MAN 1 Serang telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan yang mengintegrasikan

ads-block-test