NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeTujuan penelitian ini menjelaskan prinsip pembobol tabir pemerintahan (piercing the governance veil) sebagai mekanisme yang dapat mendukung realisasi tata kelola yang baik dan bersih, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembobol tabir pemerintahan mendukung tercapainya tata kelola baik dan bersih dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan pejabat (gubernur, bupati, walikota) serta tindakan ilegal yang dilakukan oleh eksekutif misalnya pelanggaran hukum bertindak atas mandat rakyat. Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri dan simpatisan. Kesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkan penerapan sanksi pidana sesuai Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Budaya korupsi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, memengaruhi ekonomi, politik, dan sistem pelayanan publik, serta merusak otoritas dan kemampuan pemerintah.Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, menyulitkan pelaksanaan anggaran daerah dan pusat, serta menundukkan kepercayaan publik.Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip pembobol tabir pemerintahan harus diintegrasikan dalam kebijakan anti‑korupsi guna memperkuat tata kelola bersih dan transparan.
Pertama, penelitian empiris yang menilai efek penerapan prinsip pembobol tabir pemerintahan terhadap transparansi keputusan publik di tingkat daerah dapat memperjelas mekanisme pencegahan korupsi. Kedua, kajian kuantitatif yang mengumpulkan data survei masyarakat tentang kepercayaan publik setelah ditetapkan kebijakan ini akan membantu menilai dampak sosial dan eksternal yang belum terukur. Ketiga, studi perbandingan antara kota atau kabupaten yang menerapkan prinsip tabir pemerintahan dengan yang belum menawarkan wawasan tentang perbedaan tingkat kasus korupsi, penggunaan anggaran, dan efektivitas penegakan hukum. Keempat, analisis komparatif kebijakan di provinsi berbeda dapat mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan penerapan. Kelima, penilaian longitudinal terhadap perubahan pola pelanggaran hukum korupsi setelah implementasi dapat memberi gambaran akumulasi dampak jangka panjang. Ketujuh, gabungan pendekatan kualitatif‑kuantitatif akan menghasilkan data holistik yang bisa memandu pembuat kebijakan dalam optimalisasi pelaksanaan tabir pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola bersih Indonesia.
| File size | 410.02 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-Uo |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Kegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaanKegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaan
UNIGRESUNIGRES 1 Tahun 1974. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan1 Tahun 1974. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan
UIDUID Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknikTeknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik
APPIHIAPPIHI Selain itu, pembaruan dalam regulasi atau penegakan hukum sangat diperlukan agar praktik hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebihSelain itu, pembaruan dalam regulasi atau penegakan hukum sangat diperlukan agar praktik hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,
UADUAD Eksekusi pidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian, dengan pertanggungjawaban teknis pelaksanaan kebiri olehEksekusi pidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian, dengan pertanggungjawaban teknis pelaksanaan kebiri oleh
Useful /
UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.
UBBGUBBG Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi. Informan penelitian adalah enam orang Aceh yang tinggal di desa Blang Puntuet, salah satu pinggiranData dikumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi. Informan penelitian adalah enam orang Aceh yang tinggal di desa Blang Puntuet, salah satu pinggiran
MAHADEWAMAHADEWA Jenis penelitian adalah Penelitian Tindak Kelas yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 dari bulan Agustus sampai dengan NovemberJenis penelitian adalah Penelitian Tindak Kelas yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 dari bulan Agustus sampai dengan November
MAHADEWAMAHADEWA Penelitian ini menganalisis hubungan antara budaya sekolah dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Populasi guru SD Negeri berjumlahPenelitian ini menganalisis hubungan antara budaya sekolah dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Populasi guru SD Negeri berjumlah