NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeTujuan penelitian ini menjelaskan prinsip pembobol tabir pemerintahan (piercing the governance veil) sebagai mekanisme yang dapat mendukung realisasi tata kelola yang baik dan bersih, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembobol tabir pemerintahan mendukung tercapainya tata kelola baik dan bersih dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan pejabat (gubernur, bupati, walikota) serta tindakan ilegal yang dilakukan oleh eksekutif misalnya pelanggaran hukum bertindak atas mandat rakyat. Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri dan simpatisan. Kesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkan penerapan sanksi pidana sesuai Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Budaya korupsi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, memengaruhi ekonomi, politik, dan sistem pelayanan publik, serta merusak otoritas dan kemampuan pemerintah.Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, menyulitkan pelaksanaan anggaran daerah dan pusat, serta menundukkan kepercayaan publik.Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip pembobol tabir pemerintahan harus diintegrasikan dalam kebijakan anti‑korupsi guna memperkuat tata kelola bersih dan transparan.
Pertama, penelitian empiris yang menilai efek penerapan prinsip pembobol tabir pemerintahan terhadap transparansi keputusan publik di tingkat daerah dapat memperjelas mekanisme pencegahan korupsi. Kedua, kajian kuantitatif yang mengumpulkan data survei masyarakat tentang kepercayaan publik setelah ditetapkan kebijakan ini akan membantu menilai dampak sosial dan eksternal yang belum terukur. Ketiga, studi perbandingan antara kota atau kabupaten yang menerapkan prinsip tabir pemerintahan dengan yang belum menawarkan wawasan tentang perbedaan tingkat kasus korupsi, penggunaan anggaran, dan efektivitas penegakan hukum. Keempat, analisis komparatif kebijakan di provinsi berbeda dapat mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan penerapan. Kelima, penilaian longitudinal terhadap perubahan pola pelanggaran hukum korupsi setelah implementasi dapat memberi gambaran akumulasi dampak jangka panjang. Ketujuh, gabungan pendekatan kualitatif‑kuantitatif akan menghasilkan data holistik yang bisa memandu pembuat kebijakan dalam optimalisasi pelaksanaan tabir pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola bersih Indonesia.
| File size | 410.02 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
TEFLINTEFLIN Teknologi digital dan internet telah merevolusi cara orang mengumpulkan informasi serta memperoleh pengetahuan baru. Dengan satu klik atau sentuhan padaTeknologi digital dan internet telah merevolusi cara orang mengumpulkan informasi serta memperoleh pengetahuan baru. Dengan satu klik atau sentuhan pada
TEFLINTEFLIN Secara khusus, artikel ini mengeksplorasi perkembangan belajar mahasiswa calon guru dalam mempelajari cara mengajar pedagogi pengucapan bahasa InggrisSecara khusus, artikel ini mengeksplorasi perkembangan belajar mahasiswa calon guru dalam mempelajari cara mengajar pedagogi pengucapan bahasa Inggris
UPN VeteranUPN Veteran Transformasi digital ini memungkinkan aparatur pemerintah untuk lebih fokus pada fungsi strategis, sekaligus mengurangi potensi praktik korupsi. Namun,Transformasi digital ini memungkinkan aparatur pemerintah untuk lebih fokus pada fungsi strategis, sekaligus mengurangi potensi praktik korupsi. Namun,
UNPUNP Sudut pergelangan kaki dan kelelahan otot, khususnya pada otot Soleus dan Tibialis, merupakan faktor penting dalam kejadian terpeleset, sementara usiaSudut pergelangan kaki dan kelelahan otot, khususnya pada otot Soleus dan Tibialis, merupakan faktor penting dalam kejadian terpeleset, sementara usia
UKIPUKIP Human relations are a necessary condition for success, fostering harmonious relationships between employees and a conducive work environment. The researchHuman relations are a necessary condition for success, fostering harmonious relationships between employees and a conducive work environment. The research
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, denganPenelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan
UJBUJB 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam
UNSUNS Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan. PenegakanAkibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan. Penegakan
Useful /
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahasHasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahas
UNSUNS Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakanPenelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakan
UMJAMBIUMJAMBI Besarnya pengaruh kompetensi individu terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan rupat kabupaten bengkalis adalah sebesar 0,516 atau 51,6%. SedangkanBesarnya pengaruh kompetensi individu terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan rupat kabupaten bengkalis adalah sebesar 0,516 atau 51,6%. Sedangkan
UMJAMBIUMJAMBI Penyempurnaan Sistem Administrasi tidak termasuk faktor yang menentukan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan SanksiPenyempurnaan Sistem Administrasi tidak termasuk faktor yang menentukan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan Sanksi