UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dianggap efektif karena berjalan sesuai ketentuan, dengan denda tercatat dalam surat pembayaran. Data kuesioner dari 60 responden menunjukkan 68,33% menyatakan efektif. Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.

Penerapan sanksi administrasi dalam Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 dianggap efektif berdasarkan data kuesioner (68,33% responden) dan teori Soerjono Soekanto.Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi kendala utama.Solusi mencakup peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaian melalui surat pernyataan yang ditandatangani kelurahan.

1) Penelitian tentang pengaruh metode sosialisasi terhadap kesadaran wajib pajak dalam memahami sanksi administrasi melalui pendekatan komunitas lokal. 2) Studi mendalam mengenai hambatan ekonomi struktural yang memengaruhi kemampuan wajib pajak membayar pajak, termasuk analisis dampak kebijakan pengurangan denda bagi kelompok rentan. 3) Evaluasi komprehensif terhadap kerangka hukum sanksi administrasi untuk mengidentifikasi celah implementasi dan usulan penyempurnaan mekanisme penagihan yang lebih inklusif.

  1. #penerapan sanksi#penerapan sanksi
Read onlineRead online
File size565.65 KB
Pages24
DMCAReportReport

Related /

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupadan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

juris PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sutan Tanjung 2025More at 2025

UIDUID Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan dengan metode wawancara. Jenis bahanPendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan dengan metode wawancara. Jenis bahan

juris Pengaruh Perceived Quality dan Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan Keju Lokal Indonesia 2024More at 2024

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Perceived value juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lebih lanjut, perceived quality memiliki pengaruh yang lebih kuatPerceived value juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lebih lanjut, perceived quality memiliki pengaruh yang lebih kuat

juris Orientasi Motivasi Kerja Efek Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Pada Kinerja Karyawan Melalui Keterlibatan Kerja 2024More at 2024

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberartian tugas, kompensasi, keadilan organsisasional berpengaruh pada keterlibatan kerja. Akan tetapi, untuk kesempatanHasil penelitian menunjukkan bahwa keberartian tugas, kompensasi, keadilan organsisasional berpengaruh pada keterlibatan kerja. Akan tetapi, untuk kesempatan

Useful /

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah KonstitusiTerlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkatDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkat

ads-block-test