DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia berdasarkan evolusi peraturan perundang-undangan dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis perbedaan substansi hukum dalam pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat. Namun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep dan konsistensi dalam pengaturan pemberhentian kepala daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasi wilayah maupun daerah.Konsekuensi hukum yang dilahirkannya begitu jelas sehingga menyebabkan kejelasan dan pembagian kekuasaan beserta kewenangan dari unsur pusat kepada unsur daerah.Urusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik.Agar kedepannya proses desentralisasi dan penyebaran pembagian kualitas secara merata.Tapi dapat pula disimpulkan dengan proses desentralisasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, potens terhadap suatu daerah ataupun wilayah dapat berkurang karena meski dikatakan desentralisasi, tetap saja memegang pada pokok acuan urusan Absolut yang sama.Sehingga menyebabkan peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi sangat krusial.
Berdasarkan kajian terhadap dinamika pemberhentian kepala daerah, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia dengan negara-negara federal lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menyeimbangkan otonomi daerah dan kontrol pusat. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari proses pemberhentian kepala daerah terhadap stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik. Ketiga, penelitian dapat mengkaji efektivitas pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta merumuskan rekomendasi perbaikan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menggabungkan ketiga arah penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam reformasi sistem pemberhentian kepala daerah di Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
| File size | 314.38 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia setelah perubahanPenelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia setelah perubahan
DINASTIREVDINASTIREV I memiliki tanggung jawab signifikan dalam pembinaan profesionalisme notaris sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014, dengan program seminar dan upgrading yangI memiliki tanggung jawab signifikan dalam pembinaan profesionalisme notaris sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014, dengan program seminar dan upgrading yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini juga mengkaji reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, seperti pembentukan pengadilan investasiPenelitian ini juga mengkaji reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, seperti pembentukan pengadilan investasi
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial masyarakat, seperti budaya thrifting dan kebutuhan akan pakaian terjangkau, serta kondisi ekonomi masyarakat yangHal ini disebabkan oleh dinamika sosial masyarakat, seperti budaya thrifting dan kebutuhan akan pakaian terjangkau, serta kondisi ekonomi masyarakat yang
DINASTIREVDINASTIREV Selain klausul jangka waktu yang secara tegas menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, dapat dibuat klausul lain untuk memberikan PerlindunganSelain klausul jangka waktu yang secara tegas menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, dapat dibuat klausul lain untuk memberikan Perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Mahkamah Konstitusi Indonesia kerap melakukan kewenangan ini. Rumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melaluiMahkamah Konstitusi Indonesia kerap melakukan kewenangan ini. Rumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melalui
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pihak eksternal diatur dalam KUH Perdata, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan No. Peraturan didalamnya merupakan perlindunganPerlindungan hukum terhadap pihak eksternal diatur dalam KUH Perdata, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan No. Peraturan didalamnya merupakan perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebaiknya hanya berperan sebagai penengah yang memberikan ruang privasi, karena intervensi dapat menghasilkanIntervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebaiknya hanya berperan sebagai penengah yang memberikan ruang privasi, karena intervensi dapat menghasilkan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Bentuk penelitian jurnal ini berbentuk hukum yuridis normatif menggunakan bahan-bahan pustaka yaitu data yang tergolong data sekunder yang metode pengumpulanBentuk penelitian jurnal ini berbentuk hukum yuridis normatif menggunakan bahan-bahan pustaka yaitu data yang tergolong data sekunder yang metode pengumpulan
DINASTIREVDINASTIREV Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasanMasih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan
DINASTIREVDINASTIREV 18/2019, dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis, kelembagaan yang dipimpin raja huta, dan wilayah hatopan, serta Pemerintah Daerah18/2019, dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis, kelembagaan yang dipimpin raja huta, dan wilayah hatopan, serta Pemerintah Daerah
DINASTIREVDINASTIREV Tetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawaban pemilik BO dimintakan sesuai dengan jabatanTetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawaban pemilik BO dimintakan sesuai dengan jabatan