DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia berdasarkan evolusi peraturan perundang-undangan dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis perbedaan substansi hukum dalam pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat. Namun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep dan konsistensi dalam pengaturan pemberhentian kepala daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasi wilayah maupun daerah.Konsekuensi hukum yang dilahirkannya begitu jelas sehingga menyebabkan kejelasan dan pembagian kekuasaan beserta kewenangan dari unsur pusat kepada unsur daerah.Urusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik.Agar kedepannya proses desentralisasi dan penyebaran pembagian kualitas secara merata.Tapi dapat pula disimpulkan dengan proses desentralisasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, potens terhadap suatu daerah ataupun wilayah dapat berkurang karena meski dikatakan desentralisasi, tetap saja memegang pada pokok acuan urusan Absolut yang sama.Sehingga menyebabkan peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi sangat krusial.
Berdasarkan kajian terhadap dinamika pemberhentian kepala daerah, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia dengan negara-negara federal lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menyeimbangkan otonomi daerah dan kontrol pusat. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari proses pemberhentian kepala daerah terhadap stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik. Ketiga, penelitian dapat mengkaji efektivitas pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta merumuskan rekomendasi perbaikan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menggabungkan ketiga arah penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam reformasi sistem pemberhentian kepala daerah di Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
| File size | 314.38 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLP12STISIPOLP12 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hukum penyelenggara pemilu melalui perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hukum penyelenggara pemilu melalui perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya mengenai
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan opini audit memengaruhiDengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan opini audit memengaruhi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasanHal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan
IAIN SUIAIN SU Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapaData diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapa
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Pemerintah daerah (Pemda) dituntut menjalankan fungsi regulatif dan pengendalian secara efektif melalui kebijakan, pengawasan, digitalisasi, serta koordinasiPemerintah daerah (Pemda) dituntut menjalankan fungsi regulatif dan pengendalian secara efektif melalui kebijakan, pengawasan, digitalisasi, serta koordinasi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Temuan menunjukkan bahwa kerangka manajemen risiko tradisional, seperti Value at Risk dan stress testing, menjadi lebih efektif untuk stabilitas jangkaTemuan menunjukkan bahwa kerangka manajemen risiko tradisional, seperti Value at Risk dan stress testing, menjadi lebih efektif untuk stabilitas jangka
APTISIAPTISI Faktanya, keuangan Islam memiliki berbagai keunggulan dibandingkan konvensional, dan memiliki berbagai instrumen yang dapat dikembangkan. Salah satu inovasiFaktanya, keuangan Islam memiliki berbagai keunggulan dibandingkan konvensional, dan memiliki berbagai instrumen yang dapat dikembangkan. Salah satu inovasi
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian gaya kepemimpinan di Kantor Lurah Ulak Karang Utara. Di dalam memimpin, kepala Kelurahan Ulak Karang Utara menggunakan gayaBerdasarkan hasil penelitian gaya kepemimpinan di Kantor Lurah Ulak Karang Utara. Di dalam memimpin, kepala Kelurahan Ulak Karang Utara menggunakan gaya
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Teknik dokumentasi juga diterapkan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, serta dokumen arsipTeknik dokumentasi juga diterapkan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, serta dokumen arsip
DINASTIREVDINASTIREV Australia dan Occidental Petroleum vs. Ekuador menjadi contoh bagaimana ISDS mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. Hasil penelitianAustralia dan Occidental Petroleum vs. Ekuador menjadi contoh bagaimana ISDS mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. Hasil penelitian
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah mencerminkanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah mencerminkan
IAIN SUIAIN SU Imam al‑Nawawî menekankan bahwa seorang pendidik harus memperhatikan etika personal, etika akademik dalam kegiatan ilmiah, dan etika dalam mengajar.Imam al‑Nawawî menekankan bahwa seorang pendidik harus memperhatikan etika personal, etika akademik dalam kegiatan ilmiah, dan etika dalam mengajar.