GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER
Jurnal Greenation Sosial dan PolitikJurnal Greenation Sosial dan PolitikPerselisihan batas tanah antara warga Indonesia sering menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik sosial, dan membebani pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi terbukti tidak efektif karena tingginya biaya, lamanya waktu, dan kegagalannya menjamin hubungan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan reformasi mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah berbasis mediasi, menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai keamanan hukum sambil mempertahankan harmoni sosial. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan dan Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Agraria Dasar (Pasal 19 dan 33), yang mengutamakan kejelasan hukum dan kesejahteraan publik, menjadi dasar hukum yang membuka ruang bagi penyelesaian damai. Mediasi dianggap mampu menghasilkan perjanjian adil dan mengikat secara hukum, mencegah eskalasi konflik, dan memulihkan hubungan sosial antara pihak, sesuai dengan tujuan Undang‑Undang Agraria Dasar. Analisis hukum normatif dan praktik mediasi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif mengurangi beban perkara pengadilan, menyediakan keamanan hukum, dan memelihara keberlanjutan sosial. Kesimpulannya(Display), reformasi berbasis mediasi atas mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah merupakan strategi hukum integratif yang menyelaraskan kepentingan formal dan nilai sosial serta menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum agraria yang responsif dan adil.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum agraria Indonesia perlu reformasi menyeluruh guna mencapai keamanan hukum dan keberlanjutan sosial.Penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi telah terbukti lebih efisien, ekonomis, dan berdampak positif terhadap hubungan sosial dibandingkan litigasi.Oleh karena itu, integrasi mediasi sebagai mekanisme utama merupakan strategi kunci dalam mengembangkan hukum agraria yang responsif dan adil.
Pertama, studi empiris dapat menilai efektivitas integrasi data digital Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan proses mediasi, dengan pertanyaan penelitian: seberapa besar integrasi data ini meningkatkan transparansi dan akurasi perjanjian mediasi? Kedua, penelitian kualitatif dapat mengkaji persepsi masyarakat tentang legitimasi mediasi non‑litigasi, bertujuan memahami faktor‑faktor apa yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil mediasi. Ketiga, analisis komparatif dapat dilakukan antara mekanisme mediasi tradisional dan mediasi berbasis lembaga adat, guna memformulasikan tata cara yang memperkuat keadilan restoratif di tingkat desa. Semua penelitian tersebut akan memberikan dasar empiris bagi pembentukan Lembaga Mediasi Tanah Nasional, pengembangan pelatihan mediator, dan penyusunan kebijakan yang menghubungkan data digital, partisipasi masyarakat, serta nilai budaya lokal. Dengan begitu, reformasi hukum agraria dapat lebih bersifat adaptif dan inklusif. Penelitian tentang dampak mediasi di sektor agraria juga dapat memetakan perubahan produktivitas tanah setelah penyelesaian sengketa, sehingga memadukan perspektif ekonomi dan sosial. Selain itu, evaluasi dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial dapat diukur melalui survei longitudinal di wilayah yang menerapkan mekanisme mediasi sejak tahun tertentu. Mandalah, studi lanjutan tentang peran mediator dalam mengantisipasi konflik dapat mencadangkan model mediator hybrid antara profesional hukum dan tokoh adat. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi indikator keberhasilan mediasi yang relevan dengan konteks lokal. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memandu pembuat kebijakan dalam menyesuaikan regulasi mediasi agar lebih responsif terhadap dinamika konflik tanah.
| File size | 283.16 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Selain itu, mekanisme adat seperti pago-pago dan ajeg-ajeg memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap transaksi tanah adat melalui prosesSelain itu, mekanisme adat seperti pago-pago dan ajeg-ajeg memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap transaksi tanah adat melalui proses
DINASTIRESDINASTIRES Larangan ini lebih jelas dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bersama Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Upaya penyelesaianLarangan ini lebih jelas dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bersama Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Upaya penyelesaian
DINASTIRESDINASTIRES Integrasi prinsip-prinsip hukum internasional dan standar ke dalam regulasi Indonesia telah berkembang secara signifikan, terutama dalam bidang hukum kontemporer.Integrasi prinsip-prinsip hukum internasional dan standar ke dalam regulasi Indonesia telah berkembang secara signifikan, terutama dalam bidang hukum kontemporer.
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Hukum progresif menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan manusia di pusat sistem hukum, menekankan bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menetapkanHukum progresif menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan manusia di pusat sistem hukum, menekankan bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menetapkan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Dengan diterapkannya sistem MODI ESDM, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perizinan. Namun, praktik registrasiDengan diterapkannya sistem MODI ESDM, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perizinan. Namun, praktik registrasi
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Namun, dalam praktik, independensi BK sering dipertanyakan akibat potensi intervensi politik, konflik kepentingan antar fraksi, dan mekanisme pengawasanNamun, dalam praktik, independensi BK sering dipertanyakan akibat potensi intervensi politik, konflik kepentingan antar fraksi, dan mekanisme pengawasan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Temuan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara UU Notaris, UU PT, dan Undang‑Undang Arsip sangat penting untuk memastikan manajemen arsip notaris yangTemuan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara UU Notaris, UU PT, dan Undang‑Undang Arsip sangat penting untuk memastikan manajemen arsip notaris yang
DESAIN INDONESIADESAIN INDONESIA Sementara Instagram belum memiliki fitur grup chat yang mumpuni. Dengan memanfaatkan media Instagram, biaya yang dihabiskan untuk tugas Visual JournalSementara Instagram belum memiliki fitur grup chat yang mumpuni. Dengan memanfaatkan media Instagram, biaya yang dihabiskan untuk tugas Visual Journal
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Kontrol eksklusif atas aset ini menciptakan hambatan masuk dan menutup peluang bagi pesaing di ekosistem digital. Doktrin Fasilitas Esensial (DFE), yangKontrol eksklusif atas aset ini menciptakan hambatan masuk dan menutup peluang bagi pesaing di ekosistem digital. Doktrin Fasilitas Esensial (DFE), yang
DINUSDINUS Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that understanding internal controls, risk awareness, and self-efficacyData were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that understanding internal controls, risk awareness, and self-efficacy
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Harmonisasi regulasi lintas sektoral perlu diikuti dengan pengembangan pedoman pengawasan teknis terintegrasi yang mengikat semua institusi terkait, termasukHarmonisasi regulasi lintas sektoral perlu diikuti dengan pengembangan pedoman pengawasan teknis terintegrasi yang mengikat semua institusi terkait, termasuk
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi nasional yang responsif terhadap modus operandi kejahatan kerah putih berbasis kripto. RevisiUntuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi nasional yang responsif terhadap modus operandi kejahatan kerah putih berbasis kripto. Revisi