DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesIntegrasi prinsip-prinsip hukum internasional dan standar ke dalam regulasi Indonesia telah berkembang secara signifikan, terutama dalam bidang hukum kontemporer. Salah satu area pengembangan yang menonjol adalah regulasi obligasi hijau sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia, yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA) dan standar yang ditetapkan oleh Forum Pasar Modal ASEAN (ACMF). Studi ini memeriksa bagaimana kerangka hukum dan justifikasi hukum untuk mengadopsi standar internasional diterapkan pada regulasi obligasi hijau di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan metode statuta, konseptual, dan komparatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang berlaku dan menganalisis dasar pemikiran di balik pengadopsian prinsip-prinsip internasional dan standar dalam tata kelola obligasi hijau di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa regulasi obligasi hijau di Indonesia di bawah POJK 18/2023 dan di Filipina di bawah SEC Memorandum Circular No. 12, Series of 2018, mewakili harmonisasi Prinsip Obligasi Sosial ICMA dengan Standar Obligasi Sosial ASEAN. Dari perspektif hukum internasional, penggunaan standar ACMF didasarkan pada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1986, yang mencerminkan kecenderungan teoritis terhadap proteksionisme universal.
Berdasarkan analisis yang disajikan dalam bagian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.Regulasi obligasi hijau di Indonesia terutama diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18 Tahun 2023, mengenai Penerbitan dan Persyaratan Surat Utang Berbasis Kelestarian dan Sukuk.Ini menunjukkan bahwa regulasi obligasi hijau di Indonesia terintegrasi dengan jenis obligasi tematik lainnya dalam satu instrumen tunggal.Kerangka regulasi obligasi berbasis kelestarian di Indonesia yang mencakup Surat Utang Berbasis Kelestarian dan Sukuk (yang memperluas cakupan Peraturan OJK No.60 Tahun 2017 tentang Obligasi Hijau) mengadopsi pendekatan terintegrasi.Sebaliknya, struktur regulasi di Filipina cenderung memisahkan regulasi terkait obligasi hijau dari instrumen obligasi tematik lainnya.Hal ini jelas terlihat dalam Surat Edaran Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nomor 12, Seri Tahun 2018, berjudul Pedoman Penerbitan Obligasi Hijau di bawah Standar Obligasi Sosial ASEAN di Filipina.Rasionalitas penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam regulasi obligasi hijau, baik di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK 18/2023 maupun di Filipina sebagaimana diatur dalam SEC Memorandum Circular No.12, adalah hasil dari unifikasi atau adopsi Standar Obligasi Sosial ASEAN dan Prinsip Obligasi Sosial yang secara resmi dikeluarkan oleh Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA).Dasar hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam regulasi obligasi hijau di Indonesia dan Filipina didasarkan pada Konvensi Wina tahun 1986, yang memungkinkan penggunaan prinsip-prinsip dan standar yang dikembangkan oleh organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional untuk diterapkan di suatu negara.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: 1. Mengembangkan studi komparatif yang lebih mendalam tentang regulasi obligasi hijau di negara-negara ASEAN lainnya, dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional. 2. Menganalisis dampak dan efektivitas regulasi obligasi hijau dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan Filipina, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. 3. Melakukan penelitian tentang peran investor dan pelaku bisnis dalam mendukung dan mendorong adopsi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk obligasi hijau, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam upaya-upaya ini.
- Sustainable Financial Transformation: The Role of Green Bond Policy and SDGS Index in ASEAN | Dialektika... ejournal.uniramalang.ac.id/dialektika/article/view/6807Sustainable Financial Transformation The Role of Green Bond Policy and SDGS Index in ASEAN Dialektika ejournal uniramalang ac dialektika article view 6807
- Policy Direction and Regulation of Green Bonds in Indonesia | Indriastuty | Journal of Law, Policy and... doi.org/10.7176/JLPG/101-03Policy Direction and Regulation of Green Bonds in Indonesia Indriastuty Journal of Law Policy and doi 10 7176 JLPG 101 03
- Constitutional Review of Green Bond Regulation in Indonesia | KnE Social Sciences. review green bond... doi.org/10.18502/kss.v8i4.12942Constitutional Review of Green Bond Regulation in Indonesia KnE Social Sciences review green bond doi 10 18502 kss v8i4 12942
| File size | 354.35 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STIATA BALONGSTIATA BALONG Aset desa merupakan kekayaan milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang RepublikAset desa merupakan kekayaan milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik
STIATA BALONGSTIATA BALONG Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang meningkat, diikuti oleh laba bersihTeknis analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang meningkat, diikuti oleh laba bersih
STIATA BALONGSTIATA BALONG Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalamMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam
STIATA BALONGSTIATA BALONG Pelaksanaan tugas pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada pimpinan,Pelaksanaan tugas pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada pimpinan,
STIATA BALONGSTIATA BALONG Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) merupakan aplikasi yang diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan persuratan danSistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) merupakan aplikasi yang diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan persuratan dan
UKIMUKIM Kosmologi orang Hulaliu tentang laut tidak seharusnya membatasi keberadaan laut sebagai objek semata. Namun, sebagai subjek yang akan bermitra dengan TuhanKosmologi orang Hulaliu tentang laut tidak seharusnya membatasi keberadaan laut sebagai objek semata. Namun, sebagai subjek yang akan bermitra dengan Tuhan
POLTEKMUPOLTEKMU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hitung jenis leukosit pada radiografer di rumah sakit kota Makassar secara mikroskopik dengan metodePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hitung jenis leukosit pada radiografer di rumah sakit kota Makassar secara mikroskopik dengan metode
UNISSULAUNISSULA Hak kendali dari negara atas tanah berasal dari hak bangsa Indonesia terhadap tanah, yang pada dasarnya adalah tugas penugasan untuk melaksanakan kewenanganHak kendali dari negara atas tanah berasal dari hak bangsa Indonesia terhadap tanah, yang pada dasarnya adalah tugas penugasan untuk melaksanakan kewenangan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Pertama, konstruksi normatif Orang Asli Papua (OAP) dalam Pasal 1, poin 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mewadahi legitimasi ganda, yaitu legitimasiPertama, konstruksi normatif Orang Asli Papua (OAP) dalam Pasal 1, poin 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mewadahi legitimasi ganda, yaitu legitimasi
STIATA BALONGSTIATA BALONG BUMDes Berkah Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa, PAMDes dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce,BUMDes Berkah Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa, PAMDes dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce,
STIATA BALONGSTIATA BALONG Turnover intention atau kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi tempat mereka bekerja merupakan salah satu isu penting dalam manajemen sumberTurnover intention atau kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi tempat mereka bekerja merupakan salah satu isu penting dalam manajemen sumber
STIATA BALONGSTIATA BALONG Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada informan sebanyak 7 orang, dan dokumentasi.Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada informan sebanyak 7 orang, dan dokumentasi.