GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER
Jurnal Greenation Sosial dan PolitikJurnal Greenation Sosial dan PolitikPenelitian ini mengkaji evolusi ketentuan hukum terkait penyimpanan protokol notaris di Indonesia mulai dari era kolonial hingga era digital saat ini. Undang‑Undang Notaris Indonesia (Stbl. 1860 No. 3) menempatkan tanggung jawab penuh pada notaris individu tanpa standar keamanan atau batas waktu yang jelas. Setelah kemerdekaan, reformasi signifikan muncul melalui Undang‑Undang No. 30 Tahun 2004 beserta Undang‑Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Kantor Notaris, yang memperkenalkan mekanisme pengawasan berlapis oleh Dewan Pengawas serta mengatur penyerahan protokol saat notaris mengundurkan diri atau meninggal. Selanjutnya, integrasi ketentuan pada Pasal 21–23 Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pelaporan akta perubahan melalui sistem elektronik. Standar arsip nasional, perlindungan data pribadi, dan pengakuan tanda tangan elektronik turut memperkuat pentingnya digitalisasi, sementara hambatan seperti keterbatasan ruang fisik, risiko kebocoran data, dan kesiapan teknologi tetap menjadi tantangan. Temuan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara UU Notaris, UU PT, dan Undang‑Undang Arsip sangat penting untuk memastikan manajemen arsip notaris yang efisien, aman, dan berteknologi maju.
Regulasi pengelolaan protokol notarial telah mengalami evolusi signifikan sejak masa kolonial hingga era digital, beralih dari penempatan tanggung jawab penuh pada notaris individu menuju sistem terstruktur dengan supervisi lembaga.Integrasi laporan elektronik, standar arsip nasional, dan perlindungan data pribadi menunjukkan perlunya sinkronisasi antar regulasi agar notaris dapat mengelola arsip fisik dan digital secara berkelanjutan.Oleh karena itu, pemerintah perlu menginisiasi revisi teknis terhadap Undang‑Undang Notaris serta mendukung implementasi tanda tangan elektronik, enkripsi data, dan backup berbasis cloud untuk mengatasi tantangan ruang penyimpanan, bencana, dan keamanan siber.
Bagaimana efektivitas penggunaan layanan cloud backup dalam meningkatkan keamanan dan kelangsungan penyimpanan protokol notarial dibandingkan dengan metode penyimpanan fisik tradisional di kantor notaris? Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak program pelatihan literasi digital terhadap tingkat adopsi sistem manajemen protokol elektronik oleh notaris, serta identifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital tersebut. Selain itu, studi komparatif mengenai harmonisasi regulasi antara Undang‑Undang Notaris, Undang‑Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan Arsip Nasional dapat memberikan rekomendasi kerangka hukum terpadu yang mendukung integrasi data dan standar keamanan yang konsisten. Penelitian juga dapat mengevaluasi pengaruh implementasi tanda tangan elektronik yang diatur dalam UU ITE terhadap validitas hukum akta notarial serta persepsi risiko keamanan siber di kalangan notaris. Dengan menggabungkan hasil‑hasil tersebut, diharapkan dapat dibangun model kebijakan yang holistik untuk mendukung digitalisasi protokol notarial secara berkelanjutan, meningkatkan layanan publik, dan meminimalkan risiko kebocoran data serta kerusakan fisik arsip.
| File size | 272.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES 3 of 2023. However, mediation proved systemically ineffective in morally driven cases due to formalistic approaches that fail to address psychological3 of 2023. However, mediation proved systemically ineffective in morally driven cases due to formalistic approaches that fail to address psychological
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, redistribusi tanah dalam kerangka reformasi agraria berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum bagi petani penggarap. HambatanSelain itu, redistribusi tanah dalam kerangka reformasi agraria berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum bagi petani penggarap. Hambatan
LPPMUNSERALPPMUNSERA Dalam edisi ini, artikel-artikel mengangkat berbagai fenomena praktis seperti perbaikan proses produksi dan implementasi manajemen pemeliharaan, memberikanDalam edisi ini, artikel-artikel mengangkat berbagai fenomena praktis seperti perbaikan proses produksi dan implementasi manajemen pemeliharaan, memberikan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Penerapan transparansi dalam hasil sidang etik dan publikasi keputusan juga menunjukkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penguatan independensi BKPenerapan transparansi dalam hasil sidang etik dan publikasi keputusan juga menunjukkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penguatan independensi BK
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Pada tingkat global, perluasan kerjasama internasional berdasarkan UNCAC dan perjanjian bilateral antara negara-negara harus diperluas, termasuk pendirianPada tingkat global, perluasan kerjasama internasional berdasarkan UNCAC dan perjanjian bilateral antara negara-negara harus diperluas, termasuk pendirian
LPKIALPKIA Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan sistem penyimpanan arsip berbasis digital menggunakan pendekatan sistem subjek, yaitu pengelompokanSebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan sistem penyimpanan arsip berbasis digital menggunakan pendekatan sistem subjek, yaitu pengelompokan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The results show that Singapore excels in contract flexibility due to the use of precedents that allow for legal adjustments without the need for formalThe results show that Singapore excels in contract flexibility due to the use of precedents that allow for legal adjustments without the need for formal
YBPINDOYBPINDO Pabrik merupakan kumpulan komponen-komponen yang dapat menunjang proses produksi. Komponen pabrik meliputi manusia, mesin, penanganan material, dan bahanPabrik merupakan kumpulan komponen-komponen yang dapat menunjang proses produksi. Komponen pabrik meliputi manusia, mesin, penanganan material, dan bahan
Useful /
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substansial dapat dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum,Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substansial dapat dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Pendekatan dimulai dengan pencarian bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dalam kasus hukum konkret. Di mana peraturan hukum yang digunakanPendekatan dimulai dengan pencarian bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dalam kasus hukum konkret. Di mana peraturan hukum yang digunakan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Masalah mendasar muncul karena UU KUP tidak secara eksplisit, jelas, dan tegas mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, hanya menggunakan fraseMasalah mendasar muncul karena UU KUP tidak secara eksplisit, jelas, dan tegas mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, hanya menggunakan frase
IJAINIJAIN Hasilnya menunjukkan 95,65% responden menyatakan MOBICS berguna dan mempercepat akses serta penyimpanan data, dengan pengurangan waktu interaksi lokalHasilnya menunjukkan 95,65% responden menyatakan MOBICS berguna dan mempercepat akses serta penyimpanan data, dengan pengurangan waktu interaksi lokal