WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study aims to explore the differences in the flexibility and adaptation of contract law in Indonesia which adheres to the civil law system and Singapore which is based on common law, as well as its implications for modern business. Contract law in Indonesia is still heavily dependent on the Civil Code (KUHPerdata), which dates back to the colonial era and has not undergone significant updates. This has led to stiffness in the implementation of contracts, especially in fast-growing business sectors such as digital technology. In contrast, Singapore has adopted a common law system, which is more flexible and able to adapt to changes in the economy and international business dynamics through the use of precedents. In a business context, flexibility and legal adaptation are essential because contracts often have to adapt to new emerging needs, including changes in technology, regulations, and market conditions. This study uses a normative juridical approach with a comparative method, examining laws, court decisions, and related academic literature. The case study of business contracts between Indonesian and Singaporean companies in the technology sector is also used as a study material to provide a practical view of the effectiveness of each countrys legal system in facing contemporary business challenges. The results show that Singapore excels in contract flexibility due to the use of precedents that allow for legal adjustments without the need for formal legislative changes. On the other hand, contract law in Indonesia is often unable to keep up with rapid developments due to rigid and outdated regulatory limitations. This difference has an impact on the speed and efficiency of contract dispute resolution in both countries, with Singapore being able to resolve disputes more quickly through a more responsive system. This study concludes that to increase competitiveness in the global economy, Indonesia needs to reform the Civil Code to be more flexible and adaptive like the one implemented in Singapore. These recommendations are important to ensure that Indonesia can create a more competitive business environment and support innovation, especially in the ever-evolving digital era.
The study highlights significant differences between Indonesias civil law system and Singapores common law in adapting to technological changes and impacting international business competitiveness.Indonesias rigid Civil Code hinders its ability to keep pace with modern developments, leading to slower dispute resolution.Conversely, Singapores common law system, leveraging precedents, offers greater flexibility and efficiency.To enhance global competitiveness, Indonesia must reform its contract law to be more responsive and supportive of the digital economy.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis secara mendalam dampak spesifik dari ketidakfleksibelan hukum kontrak Indonesia terhadap investasi asing langsung (FDI) di sektor teknologi, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi investor dan potensi kerugian ekonomi yang timbul. Kedua, studi komparatif yang lebih luas dapat dilakukan dengan melibatkan negara-negara lain yang berhasil mereformasi sistem hukum kontrak mereka untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, seperti Estonia atau Selandia Baru, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model hukum kontrak baru yang hibrida, menggabungkan prinsip-prinsip dari sistem civil law dan common law, serta mempertimbangkan karakteristik unik dari sistem hukum Indonesia, untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
| File size | 328.17 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Analisis REA mengindikasikan bahwa area yang diperlukan untuk menggantikan lahan tercemar harus dua kali lipat dari area dasar, yaitu dari 5,9 ha menjadiAnalisis REA mengindikasikan bahwa area yang diperlukan untuk menggantikan lahan tercemar harus dua kali lipat dari area dasar, yaitu dari 5,9 ha menjadi
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus diaplikasikan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahamanMetodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus diaplikasikan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum hidup, yang terdiri dari adat dan tradisi yang tidak tertulis, terus memainkan peran penting dalam banyak komunitas Indonesia, terutama dalam konteksHukum hidup, yang terdiri dari adat dan tradisi yang tidak tertulis, terus memainkan peran penting dalam banyak komunitas Indonesia, terutama dalam konteks
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memperluas basis pajak, meningkatkan transparansi pajak, dan memperkenalkan langkah-langkah progresif untukHasil menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memperluas basis pajak, meningkatkan transparansi pajak, dan memperkenalkan langkah-langkah progresif untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas UU ITE dalam mendukung ekonomi kreatif sekaligusMelalui pendekatan yuridis normatif dan analisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas UU ITE dalam mendukung ekonomi kreatif sekaligus
STIAMISTIAMI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerugian dari investasi di pasar saham bank negara di Indonesia dengan menggunakan Value at Risk (VaR)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerugian dari investasi di pasar saham bank negara di Indonesia dengan menggunakan Value at Risk (VaR)
UNISSULAUNISSULA Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan,Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan,
IJBE RESEARCHIJBE RESEARCH Perusahaan yang memperoleh Z‑Score kurang dari 1,81, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2014 dengan Z‑Score 1,405, dikategorikanPerusahaan yang memperoleh Z‑Score kurang dari 1,81, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2014 dengan Z‑Score 1,405, dikategorikan
Useful /
AKSARAKITAAKSARAKITA Hasil tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan peran pustakawan Unsoed dalam menghadapi penyebaran hoax. Hasil dan Diskusi. PerkembanganHasil tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan peran pustakawan Unsoed dalam menghadapi penyebaran hoax. Hasil dan Diskusi. Perkembangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Children, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality byChildren, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality by
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Strong and effective regulations are needed to address these challenges without stifling innovation and economic growth. Awareness of the importance ofStrong and effective regulations are needed to address these challenges without stifling innovation and economic growth. Awareness of the importance of
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The implementation of this law has shown positive results in reducing recidivism and promoting rehabilitation, particularly through diversion programs.The implementation of this law has shown positive results in reducing recidivism and promoting rehabilitation, particularly through diversion programs.