WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman intoleransi. Intoleransi, baik dalam bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun pandangan politik, dapat mengancam integrasi nasional jika tidak ditangani secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai landasan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mengurangi fenomena intoleransi yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan strategi efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk intoleransi serta memperkuat identitas nasional yang harmonis dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan narasumber. Objek material dalam penelitian ini meliputi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penguatan wawasan kebangsaan, sementara objek formal didasarkan pada kajian filosofi Pancasila sebagai pedoman dalam membentuk tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi intoleransi, meskipun implementasi praktisnya masih menemui berbagai hambatan.Tantangan utama terletak pada pemahaman dan kemauan individu untuk menginternalisasi serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam merespons isu-isu intoleransi kontemporer, sekalipun pengajaran formal telah dilakukan.Oleh karena itu, penguatan nilai toleransi melalui pendidikan dan internalisasi Pancasila sebagai fondasi karakter dan identitas nasional sangat krusial untuk menangkal pengaruh globalisasi dan radikalisme yang memicu intoleransi dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
Meskipun penelitian ini telah mengidentifikasi peran Pancasila dalam pendidikan karakter untuk melawan intoleransi, masih ada celah yang menarik untuk studi lebih lanjut. Pertama, penelitian dapat mengeksplorasi secara mendalam efektivitas berbagai strategi pendidikan Pancasila berbasis digital, seperti penggunaan aplikasi gamifikasi atau platform simulasi interaktif, dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai toleransi di kalangan generasi muda di luar lingkungan kampus. Penting untuk mengidentifikasi format konten digital yang paling resonan dan menganalisis dampak konkretnya terhadap perubahan perilaku anti-intoleransi di dunia maya maupun kehidupan nyata. Kedua, perlu dilakukan studi yang mengkaji peran krusial keluarga dan komunitas lokal, serta keteladanan dari tokoh masyarakat atau pemimpin non-politik, dalam penanaman nilai-nilai Pancasila untuk melawan intoleransi yang muncul dari budaya populer dan ideologi asing. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam pendidikan karakter di lingkungan informal, mengevaluasi faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan internalisasi nilai-nilai di rumah dan komunitas, serta merumuskan model partisipasi aktif orang tua dan tokoh adat. Ketiga, arah penelitian selanjutnya bisa fokus pada dampak jangka panjang dari kebijakan integrasi nilai-nilai Pancasila secara lintas mata kuliah di seluruh jenjang pendidikan, bukan hanya terbatas pada mata kuliah Pancasila itu sendiri. Studi komparatif lintas wilayah dapat menganalisis keberhasilan model integrasi kurikulum yang berbeda dalam membentuk karakter siswa, daya tangkal mereka terhadap radikalisme, dan kemampuan mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, adaptif, serta berintegritas tinggi di tengah dinamika global.
| File size | 1.12 MB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hakPemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selamaKedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selama
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan penyebaran angket melalui Google Forms. HasilMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan penyebaran angket melalui Google Forms. Hasil
DINASTIREVDINASTIREV Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkaraPemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. MenurutBerdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melaluiMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melalui
UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor sehinggaDalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor sehingga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hakNamun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak
UYPUYP Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dari ITSNU Pasuruan kepada petani salak di Desa Brambang telah memberikan hasil yang memuaskan,Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dari ITSNU Pasuruan kepada petani salak di Desa Brambang telah memberikan hasil yang memuaskan,