WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe 1945 Constitution acknowledges and protects the existence of indigenous communities. However, the existence of customary court has been abolished through Emergency Law No. 1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an assessment of the urgency of reconstructing Indonesias justice system to achieve recognition of customary justice institutions is needed. Through this method, it is found that non-binding legal force of customary court decisions leads to negative consequences for indigenous people and customary law itself. Therefore, a strong legal framework is required through the enactment of the Indigenous Community Bill. Collaboration between law enforcement and indigenous people is also essential in resolving indigenous cases.
The study concludes that the recognition of customary law within the national legal system remains ambiguous, leading to legal uncertainty regarding the authority of customary courts.This situation negatively impacts indigenous communities and hinders the fulfillment of their rights.To address this, the enactment of the Indigenous Communities Bill is crucial, alongside enhanced collaboration between law enforcement and indigenous communities to ensure effective dispute resolution and legal protection.
Further research should explore the optimal mechanisms for integrating customary courts into the national judicial framework, considering their unique characteristics and the specific needs of indigenous communities. Additionally, studies are needed to assess the effectiveness of restorative justice principles within customary legal systems and their potential to reduce conflict and promote reconciliation. Finally, research should investigate the role of legal education and awareness programs in empowering indigenous communities to understand and utilize both customary and national legal systems, fostering greater access to justice and protecting their rights. These investigations should be conducted with sensitivity to the cultural context and involve active participation from indigenous leaders and community members, aiming to develop a more inclusive and equitable legal landscape in Indonesia. The combined effort will contribute to a more just and harmonious society, respecting the diversity and traditions of all its citizens, while ensuring the rule of law is upheld for everyone.
| File size | 359.34 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenisPendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis
DINASTIREVDINASTIREV Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasiUntuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi
DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan denganHal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjianTindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melaluiMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melalui
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum wajib lebih teliti dan memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tidak pidanaPenulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum wajib lebih teliti dan memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tidak pidana
UNIRAYAUNIRAYA Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Anggota militer tersebut seharusnya tidak dikenakanPenalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Anggota militer tersebut seharusnya tidak dikenakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis data bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019Analisis data bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019