WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

The 1945 Constitution acknowledges and protects the existence of indigenous communities. However, the existence of customary court has been abolished through Emergency Law No. 1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an assessment of the urgency of reconstructing Indonesias justice system to achieve recognition of customary justice institutions is needed. Through this method, it is found that non-binding legal force of customary court decisions leads to negative consequences for indigenous people and customary law itself. Therefore, a strong legal framework is required through the enactment of the Indigenous Community Bill. Collaboration between law enforcement and indigenous people is also essential in resolving indigenous cases.

The study concludes that the recognition of customary law within the national legal system remains ambiguous, leading to legal uncertainty regarding the authority of customary courts.This situation negatively impacts indigenous communities and hinders the fulfillment of their rights.To address this, the enactment of the Indigenous Communities Bill is crucial, alongside enhanced collaboration between law enforcement and indigenous communities to ensure effective dispute resolution and legal protection.

Further research should explore the optimal mechanisms for integrating customary courts into the national judicial framework, considering their unique characteristics and the specific needs of indigenous communities. Additionally, studies are needed to assess the effectiveness of restorative justice principles within customary legal systems and their potential to reduce conflict and promote reconciliation. Finally, research should investigate the role of legal education and awareness programs in empowering indigenous communities to understand and utilize both customary and national legal systems, fostering greater access to justice and protecting their rights. These investigations should be conducted with sensitivity to the cultural context and involve active participation from indigenous leaders and community members, aiming to develop a more inclusive and equitable legal landscape in Indonesia. The combined effort will contribute to a more just and harmonious society, respecting the diversity and traditions of all its citizens, while ensuring the rule of law is upheld for everyone.

Read online
File size359.34 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kejaksaan Negeri Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam menangani kejahatan terkaitTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kejaksaan Negeri Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam menangani kejahatan terkait

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanyaBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertibanTujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertiban

JURIS Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama Sama Studi Putusan Nomor 404 Pid B 2018 PN Pbr 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksiBerdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksi

JURIS Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukuman adalah tindakan disipliner terhadap seseorang yang menurut undang-undang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pergaulan bebas adalah hubunganHukuman adalah tindakan disipliner terhadap seseorang yang menurut undang-undang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pergaulan bebas adalah hubungan

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara danAnalisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan

JURIS Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis dataData primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data

Useful /

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta induktif. BerdasarkanAnalisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta induktif. Berdasarkan

JURIS Penerapan Smart Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Palu Barat di Kota Palu 2025More at 2025

UNTADUNTAD Dalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuanDalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuan

JURIS Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Studi pada BPBD 2025More at 2025

UNTADUNTAD Penelitian juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas BPBD, pelibatan aktif masyarakat, serta investasi pada infrastruktur tahan bencana sebagai langkahPenelitian juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas BPBD, pelibatan aktif masyarakat, serta investasi pada infrastruktur tahan bencana sebagai langkah

JURIS Legal Protection of Creditors in Credit Agreements with Warranties of Power of Attorney Impose Collateral Rights That Have not Been Registered Based on PMA KBPN NUMBER 22 of 2017 at Pt BPR Harta Mand 2023More at 2023

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Economic recovery is inseparable from the banking businesss hazardous credit distribution. Therefore, collateral is significant in the issuance of credit.Economic recovery is inseparable from the banking businesss hazardous credit distribution. Therefore, collateral is significant in the issuance of credit.

ads-block-test