WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe 1945 Constitution acknowledges and protects the existence of indigenous communities. However, the existence of customary court has been abolished through Emergency Law No. 1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an assessment of the urgency of reconstructing Indonesias justice system to achieve recognition of customary justice institutions is needed. Through this method, it is found that non-binding legal force of customary court decisions leads to negative consequences for indigenous people and customary law itself. Therefore, a strong legal framework is required through the enactment of the Indigenous Community Bill. Collaboration between law enforcement and indigenous people is also essential in resolving indigenous cases.
The study concludes that the recognition of customary law within the national legal system remains ambiguous, leading to legal uncertainty regarding the authority of customary courts.This situation negatively impacts indigenous communities and hinders the fulfillment of their rights.To address this, the enactment of the Indigenous Communities Bill is crucial, alongside enhanced collaboration between law enforcement and indigenous communities to ensure effective dispute resolution and legal protection.
Further research should explore the optimal mechanisms for integrating customary courts into the national judicial framework, considering their unique characteristics and the specific needs of indigenous communities. Additionally, studies are needed to assess the effectiveness of restorative justice principles within customary legal systems and their potential to reduce conflict and promote reconciliation. Finally, research should investigate the role of legal education and awareness programs in empowering indigenous communities to understand and utilize both customary and national legal systems, fostering greater access to justice and protecting their rights. These investigations should be conducted with sensitivity to the cultural context and involve active participation from indigenous leaders and community members, aiming to develop a more inclusive and equitable legal landscape in Indonesia. The combined effort will contribute to a more just and harmonious society, respecting the diversity and traditions of all its citizens, while ensuring the rule of law is upheld for everyone.
| File size | 359.34 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Isu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negaraIsu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negara
IAINPTKIAINPTK Baik perjodohan (pilihan orang tua) maupun pernikahan atas dasar cinta (pilihan sendiri) dipraktikkan oleh Muslim Bima dengan menambah dua persyaratanBaik perjodohan (pilihan orang tua) maupun pernikahan atas dasar cinta (pilihan sendiri) dipraktikkan oleh Muslim Bima dengan menambah dua persyaratan
AKABAAKABA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undanganTujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
AKABAAKABA Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang PerlindunganMaka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan
AKABAAKABA Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkanIndonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan
AKABAAKABA Masalah anak yang sering terjadi kepada anak adalah adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berupa kekerasan fisik atau psikologi. KekerasanMasalah anak yang sering terjadi kepada anak adalah adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berupa kekerasan fisik atau psikologi. Kekerasan
AKABAAKABA Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam transaksi jualUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam transaksi jual
AKABAAKABA Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan,Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan,
Useful /
PresUnivPresUniv Dalam konteks sosial-politik, berkurangnya hegemoni Rusia turut melemahkan otoritarianisme yang selama ini menopang stabilitas rezim Assad, sehingga memicuDalam konteks sosial-politik, berkurangnya hegemoni Rusia turut melemahkan otoritarianisme yang selama ini menopang stabilitas rezim Assad, sehingga memicu
IAINPTKIAINPTK Hasil menunjukkan bahwa strategi promosi yang berorientasi pada personalisasi dan interaktivitas memberikan dampak signifikan terhadap keputusan konsumen.Hasil menunjukkan bahwa strategi promosi yang berorientasi pada personalisasi dan interaktivitas memberikan dampak signifikan terhadap keputusan konsumen.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kantor Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Pertanahan menerapkan inklusi harga appraisal Bapenda dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat PembuatKantor Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Pertanahan menerapkan inklusi harga appraisal Bapenda dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
UGMUGM Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi limbah kulit pisang sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas. Metode yang digunakan meliputiPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi limbah kulit pisang sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas. Metode yang digunakan meliputi