UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan tindakan sewenang-wenang dimana dalam hal itu dianggap melanggar bentuk hak dari hak dari pada si terdakwa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penjatuhan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Jap). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta induktif.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan anak (studi putusan nomor 8/Pid.Jap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum.(1) Hendaknya hakim dalam memutus perkara lebih teliti karena Indonesia adalah Negara hukum.(2) Penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan maka itu adalah indikasi pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta hasil dan pembahasan yang telah diperoleh, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan anak dan penjatuhan pidana. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif antara putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda melebihi ancaman maksimum dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda sesuai dengan ancaman maksimum, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis efektivitas pidana denda sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana pencabulan, dengan melibatkan perspektif psikologis dan sosiologis. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak, serta bagaimana meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan anak di tingkat komunitas.

  1. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  2. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  4. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
Read online
File size381.7 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 26 Pid Sus 2017 PN Slw 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana di putusan nomor 26/Pid. Slw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwaDapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana di putusan nomor 26/Pid. Slw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwa

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebaiknya berdasarkanPenulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebaiknya berdasarkan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama Sama Studi Putusan Nomor 404 Pid B 2018 PN Pbr 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Cacat dianggap kejahatan apabila seseorang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau barang milik orang lain. Putusan yang menyatakan terdakwa tidakCacat dianggap kejahatan apabila seseorang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau barang milik orang lain. Putusan yang menyatakan terdakwa tidak

JURIS Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya Maut Kepada Orang Lain Studi Putusan Nomor 452 Pid B 2022 PN Rap 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA salah satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor 452/Pid. B/2022/PN. Rap. disalah satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor 452/Pid. B/2022/PN. Rap. di

JURIS Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pada putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yangPada putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang

JURIS Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pengakuan terdakwa, sikap sopan, dan penyesalan.meskipun terdakwa dinyatakanDalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pengakuan terdakwa, sikap sopan, dan penyesalan.meskipun terdakwa dinyatakan

JURIS Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi Asuransi Multi Artha Guna Dalam Pencairan Asuransi Kendaraan Bermotor 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pengelola, karena pengelola hanya sekadar menjalankan kebijakan perusahaan. Korporasi itu sendiriHakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pengelola, karena pengelola hanya sekadar menjalankan kebijakan perusahaan. Korporasi itu sendiri

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Direktur PT Asalta Mandiri Agung Yang Memberikan Upah Di Bawah Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Ketenagakerjaan 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. MenurutBerdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut

Useful /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan dataHukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data

JURIS Constructing Social Sanctions as a Preventive Strategy Against Sexual Violence in Indonesian Higher Education A Mixed Methods Study 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan desain campuran penjelasan sekuensial, awalnya melibatkan wawancara kualitatifPenelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan desain campuran penjelasan sekuensial, awalnya melibatkan wawancara kualitatif

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Snt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukumanSnt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman

JURIS Deskripsi Kecerdasan Spasial Visual pada Anak Jalanan Melalui Metode Menggambar 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Berdasarkan hasil kegiatan menggambar yang digunakan sebagai metode untuk mengetahui deskripsi kecerdasan spasial visual pada anak jalanan di Yayasan BaliBerdasarkan hasil kegiatan menggambar yang digunakan sebagai metode untuk mengetahui deskripsi kecerdasan spasial visual pada anak jalanan di Yayasan Bali

ads-block-test