UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumRestorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kejaksaan Negeri Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam menangani kejahatan terkait kekerasan yang dilakukan oleh subjek dewasa. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadian dunia nyata dalam suatu masyarakat. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan.
Penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa di Kejaksaan Negeri Nias Selatan efektif mengurangi beban waktu, biaya, dan hukuman bagi pelaku serta korban.Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian damai tanpa proses persidangan formal, sambil tetap menegakkan tanggung jawab hukum.Oleh karena itu, restorative justice dianggap sebagai metode terbaik untuk menangani kasus pidana ringan dengan menekankan pemulihan dan rekonsiliasi.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana persepsi korban dan pelaku terhadap keadilan restoratif memengaruhi tingkat kepuasan serta kepatuhan terhadap kesepakatan yang dibuat pada kasus penganiayaan orang dewasa di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Selanjutnya, studi longitudinal dapat membandingkan tingkat residivisme antara pelaku yang menjalani proses restorative justice dengan yang diproses secara tradisional untuk mengetahui efektivitas jangka panjang pendekatan tersebut dalam mengurangi kembali tindak pidana. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi penerapan platform mediasi digital sebagai alat bantu dalam proses restorative justice, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi di wilayah‑wilayah terpencil Nias Selatan. Ketiga arah studi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman praktisi hukum tentang faktor‑faktor kunci keberhasilan restorative justice, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti. Dengan menggabungkan perspektif sosial, teknologi, dan evaluasi hasil hukum, penelitian lanjutan dapat mendukung pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan prosedur pelaksanaan restorative justice di tingkat daerah.
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 393.12 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatanMetode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepalaPerlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakanImplementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakan
DINASTIREVDINASTIREV Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SKSelanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK
Useful /
POLTEKIMPOLTEKIM Penelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
ISI DPSISI DPS Pada rentang usia 12 tahun ke atas, penguatan kecerdasan spasial visual sebaiknya dikembangkan dan diperkuat dengan melatih kemampuan menggambar, bernyanyi,Pada rentang usia 12 tahun ke atas, penguatan kecerdasan spasial visual sebaiknya dikembangkan dan diperkuat dengan melatih kemampuan menggambar, bernyanyi,
UAIUAI Wooden Drum Festival adalah festival yang dirayakan oleh suku Wa di Yunnan, China. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada bulan November akhir atauWooden Drum Festival adalah festival yang dirayakan oleh suku Wa di Yunnan, China. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada bulan November akhir atau
UAIUAI Pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini terdapat dampak yang positif, sehingga dapat disimpulkan. Masyarakat dalamPelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini terdapat dampak yang positif, sehingga dapat disimpulkan. Masyarakat dalam