UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertiban umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas. Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Kemudian, analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.
Putusan DKPP nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No.Penelitian menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal DKPP serta KPU RI dengan pendekatan preventif, bukan hanya represif, serta menjadikan pendidikan etik dan integritas program berkelanjutan.Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu menjadi jujur, adil, dan lembaga penyelenggara memiliki integritas tinggi, transparansi, serta menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pelatihan etika preventif bagi pejabat penyelenggara pemilu memengaruhi frekuensi pelanggaran kode etik, dengan menggunakan desain survei longitudinal pada berbagai tingkatan KPU. Selanjutnya, penelitian komparatif dapat menilai konsistensi keputusan sanksi DKPP dengan ketentuan perundang-undangan pada kasus-kasus serupa, untuk mengidentifikasi potensi interpretasi hukum yang berbeda. Terakhir, studi empiris diperlukan untuk memahami dampak sanksi pemberhentian tetap terhadap kinerja operasional dan kepercayaan publik terhadap KPU daerah, melalui analisis data kualitatif wawancara dan kuantitatif persepsi masyarakat.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
| File size | 359.69 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh melanggarSus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh melanggar
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI From the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah, permanent childfree status, particularly through sterilization, deviates from the objective of preservingFrom the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah, permanent childfree status, particularly through sterilization, deviates from the objective of preserving
UNIRAYAUNIRAYA Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri SumenepTindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi dengan pendekatan langsung ke lapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlakuJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi dengan pendekatan langsung ke lapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibridaStudi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibrida
ISI DPSISI DPS Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini diharapkan mampuPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini diharapkan mampu
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati olehPengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh
UAIUAI Lima pola utama pada bentuk singular (falun, filun, filatun, fulatun, dan fia. lun) masing‑masing menghasilkan pola plural tertentu, meskipun pola fia.Lima pola utama pada bentuk singular (falun, filun, filatun, fulatun, dan fia. lun) masing‑masing menghasilkan pola plural tertentu, meskipun pola fia.