YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan hukum yang selaras dengan nilai sosial‑budaya dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang‑undangan, doktrin, teori hukum, dan sistematika hukum, serta menguji kesesuaian antara hukum tertulis (law in the book) dan praktik (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara penganiayaan ringan umumnya diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat ancaman pidananya ringan dan pembuktiannya relatif sederhana. Dalam APC, perkara diperiksa oleh hakim tunggal, dakwaan tidak dibuat dalam bentuk surat dakwaan penuntut umum, melainkan bertumpu pada catatan perkara/berkas pemeriksaan penyidik yang dilimpahkan ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dipengaruhi oleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti, sifat perbuatan, dampak terhadap korban, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan, dengan orientasi untuk mengurangi pemidanaan penjara.
Proses pemeriksaan perkara penganiayaan ringan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sesuai dengan KUHAP, yang memudahkan penyelesaian perkara karena bukti sederhana dan ancaman pidana ringan.Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman, melandai pada pertimbangan fakta, bukti, dan peraturan.keputusan dapat berupa penjara, kurungan, atau denda tergantung pada kompleksitas kasus dan dampak pada korban.Penerapan APC ini menegaskan pentingnya keselarasan antara hukum tertulis dan praktik, serta fleksibilitas hakim dalam melindungi hak asasi manusia melalui penjatuhan pidana yang adil dan proporsional.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) memengaruhi konsistensi putusan hakim, terutama dalam hal besaran denda yang ditetapkan, sehingga dapat membantu harmonisasi keputusan di berbagai daerah. Sebuah studi banding antara sistem APC di Indonesia dengan sistem persidangan cepat di negara lain dapat mengungkap praktik terbaik dan memperkaya kebijakan hukum nasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian yang menilai dampak keputusan hakim—terutama kebebasan penentuan hukuman—terhadap persepsi publik dan kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat memberikan wawasan bagi reformasi peradilan yang lebih transparan dan responsif.
| File size | 219.16 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada PutusanPenelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada Putusan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun dalam praktik, pemilikan tanah absentee tetap banyak terjadi, khususnya akibat peristiwa hukum pewarisan. Penelitian ini menganalisis tentang eksistensiNamun dalam praktik, pemilikan tanah absentee tetap banyak terjadi, khususnya akibat peristiwa hukum pewarisan. Penelitian ini menganalisis tentang eksistensi
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis serta minimnya sosialisasi dari pengadilanKendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis serta minimnya sosialisasi dari pengadilan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perusahaan Umum Pegadaian sebagai lembaga perkreditan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari memberikan kredit masyarakat ekonomi lemah dengan jaminanPerusahaan Umum Pegadaian sebagai lembaga perkreditan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari memberikan kredit masyarakat ekonomi lemah dengan jaminan
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TahunSus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
UNNESUNNES Selain menyebabkan gangguan sosial, kasus-kasus ini juga menimbulkan tantangan signifikan dalam kerangka hukum dan yudisial. Peningkatan jumlah kasus iniSelain menyebabkan gangguan sosial, kasus-kasus ini juga menimbulkan tantangan signifikan dalam kerangka hukum dan yudisial. Peningkatan jumlah kasus ini
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, dapat diduga bahwa pertimbangan hakim dalam penghentian tindak pidana demonstrasi dalam keadaan meresahkanBerdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, dapat diduga bahwa pertimbangan hakim dalam penghentian tindak pidana demonstrasi dalam keadaan meresahkan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dogmatika hukum, teori, dan doktrin, sertaMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dogmatika hukum, teori, dan doktrin, serta
UTSUTS Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 23 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dengan pengamatan selama 6 tahun, sehingga total sampel penelitianJenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 23 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dengan pengamatan selama 6 tahun, sehingga total sampel penelitian
UNNESUNNES This action is subject to Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledgingThis action is subject to Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledging
PERNUSPERNUS Penelitian ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan cross-sectional dengan jumlah responden 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan cross-sectional dengan jumlah responden 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa