UNNESUNNES
The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceLand grabbing is not a new phenomenon and has occurred in Indonesia. The term land grabbing refers to the act of seizing rights or property arbitrarily, without adhering to laws and regulations, such as occupying land or houses that do not belong to the perpetrator. Unlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizes the land of others, Article 167 of the Criminal Code (KUHPidana) may be applied. Meanwhile, the civil law aspects encompass Article 1365 and Article 1366, as in cases of land grabbing, there are parties who suffer losses and are entitled to compensation for the damages incurred.
Based on the case analysis, it can be concluded that the unlawful act in the case fulfills the civil elements because the certificate of ownership and the controller of the land are different, and the rightful owner suffers a disadvantage.This action is subject to Article 1365 of the Civil Code.Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledging without rights, and possession without rights, potentially falling under Article 385 of the Criminal Code concerning land grabbing.
Further research should explore the effectiveness of current land registration systems in preventing land grabbing, focusing on identifying loopholes and proposing improvements to enhance legal certainty. Additionally, a comparative study examining land dispute resolution mechanisms in different Indonesian regions could reveal best practices for efficient and equitable outcomes. Finally, research is needed to investigate the socio-economic impacts of land grabbing on affected communities, including the psychological distress and loss of livelihood, to inform policy interventions aimed at providing adequate support and rehabilitation. These studies should consider the interplay between administrative, civil, and criminal law in addressing land disputes, and propose integrated solutions that prioritize the protection of land rights and the promotion of social justice. A comprehensive understanding of these issues is crucial for developing effective strategies to combat land grabbing and ensure sustainable land management practices in Indonesia.
| File size | 344 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, pendekatan common law menghasilkan tingkat sengketa 25% lebih tinggi akibat ambiguitas interpretasi. Perbedaan ini berpengaruh signifikan terhadapNamun, pendekatan common law menghasilkan tingkat sengketa 25% lebih tinggi akibat ambiguitas interpretasi. Perbedaan ini berpengaruh signifikan terhadap
AMSIRAMSIR Using normative juridical methods and an examination of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirmsUsing normative juridical methods and an examination of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirms
UMMUMM Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler,Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler,
NEWINERANEWINERA Penurunan tajam pada tahun 2020 bertepatan dengan pandemi COVID-19, yang mengganggu permintaan global untuk peralatan berat, sementara peningkatan ROAPenurunan tajam pada tahun 2020 bertepatan dengan pandemi COVID-19, yang mengganggu permintaan global untuk peralatan berat, sementara peningkatan ROA
UHBUHB Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapatHasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk memahami apakah fenomena ini merupakan tren nasional atau terbatas pada konteks lokal,Diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk memahami apakah fenomena ini merupakan tren nasional atau terbatas pada konteks lokal,
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang regulasi terkait Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Isu hukum yang dikaji adalahPenelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang regulasi terkait Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Isu hukum yang dikaji adalah
UNSUNS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Useful /
UNNESUNNES Secara bersamaan, independensi yudisial juga menjadi sorotan, karena tekanan eksternal dari berbagai entitas dapat mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karenaSecara bersamaan, independensi yudisial juga menjadi sorotan, karena tekanan eksternal dari berbagai entitas dapat mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karena
UNSUNS Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memperhatikan perizinan bagi pengelola, melakukan pembinaan, supervisi, sehingga aktivitas penambanganUpaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memperhatikan perizinan bagi pengelola, melakukan pembinaan, supervisi, sehingga aktivitas penambangan
UNSUNS Simpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar biasSimpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar bias
UNSUNS Perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahuiPerlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahui