UNNESUNNES
The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceLand grabbing is not a new phenomenon and has occurred in Indonesia. The term land grabbing refers to the act of seizing rights or property arbitrarily, without adhering to laws and regulations, such as occupying land or houses that do not belong to the perpetrator. Unlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizes the land of others, Article 167 of the Criminal Code (KUHPidana) may be applied. Meanwhile, the civil law aspects encompass Article 1365 and Article 1366, as in cases of land grabbing, there are parties who suffer losses and are entitled to compensation for the damages incurred.
Based on the case analysis, it can be concluded that the unlawful act in the case fulfills the civil elements because the certificate of ownership and the controller of the land are different, and the rightful owner suffers a disadvantage.This action is subject to Article 1365 of the Civil Code.Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledging without rights, and possession without rights, potentially falling under Article 385 of the Criminal Code concerning land grabbing.
Further research should explore the effectiveness of current land registration systems in preventing land grabbing, focusing on identifying loopholes and proposing improvements to enhance legal certainty. Additionally, a comparative study examining land dispute resolution mechanisms in different Indonesian regions could reveal best practices for efficient and equitable outcomes. Finally, research is needed to investigate the socio-economic impacts of land grabbing on affected communities, including the psychological distress and loss of livelihood, to inform policy interventions aimed at providing adequate support and rehabilitation. These studies should consider the interplay between administrative, civil, and criminal law in addressing land disputes, and propose integrated solutions that prioritize the protection of land rights and the promotion of social justice. A comprehensive understanding of these issues is crucial for developing effective strategies to combat land grabbing and ensure sustainable land management practices in Indonesia.
| File size | 344 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STPDIANMANDALASTPDIANMANDALA Spiritualitas Katolik yang dihidupi melalui doa, sakramen, devosi, dan keterlibatan dalam komunitas iman menyediakan makna dalam penderitaan, kekuatanSpiritualitas Katolik yang dihidupi melalui doa, sakramen, devosi, dan keterlibatan dalam komunitas iman menyediakan makna dalam penderitaan, kekuatan
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Implikasi praktis adalah pentingnya program pembinaan spiritual yang terintegrasi dalam kurikulum pesantren untuk meningkatkan resiliensi santri. PenelitianImplikasi praktis adalah pentingnya program pembinaan spiritual yang terintegrasi dalam kurikulum pesantren untuk meningkatkan resiliensi santri. Penelitian
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi E-WASTE untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan bank sampah di TPS 3R Baratan, KabupatenPenelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi E-WASTE untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan bank sampah di TPS 3R Baratan, Kabupaten
UNISIUNISI Dasar pijakannya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menegaskan kewajiban mengonsumsi makanan halal dan baik serta melarang mengikuti tradisiDasar pijakannya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menegaskan kewajiban mengonsumsi makanan halal dan baik serta melarang mengikuti tradisi
CIVILIZACIVILIZA Findings show that while dawah has historically relied on cultural adaptation and community engagement, modern challenges such as religious tension, extremistFindings show that while dawah has historically relied on cultural adaptation and community engagement, modern challenges such as religious tension, extremist
NEWINERANEWINERA Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman hukum yang rendah, ketimpangan sosio-ekonomi, dan krisis legitimasi peradilan merupakan pemicu utama perilakuPenelitian ini menemukan bahwa pemahaman hukum yang rendah, ketimpangan sosio-ekonomi, dan krisis legitimasi peradilan merupakan pemicu utama perilaku
NEWINERANEWINERA Analisis ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan yang diaudit dari PT United Tractors Tbk yang diterbitkan oleh Bursa Efek IndonesiaAnalisis ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan yang diaudit dari PT United Tractors Tbk yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Data kemudian dianalisis menggunakan model induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, pengembangan kurikulum menekankan kejelasan profil lulusan,Data kemudian dianalisis menggunakan model induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, pengembangan kurikulum menekankan kejelasan profil lulusan,
Useful /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemamoan merupakan paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu, pemamoan berperan sebagai mengurusi seluruh keperluanHasil penelitian ini menunjukan bahwa pemamoan merupakan paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu, pemamoan berperan sebagai mengurusi seluruh keperluan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT (3) Analisis perbandingan menunjukkan tidak adanya pengaruh antar kurikulum karena masing‑masing diterapkan pada jenjang kelas yang berbeda (KTSP di(3) Analisis perbandingan menunjukkan tidak adanya pengaruh antar kurikulum karena masing‑masing diterapkan pada jenjang kelas yang berbeda (KTSP di
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Respons guru terhadap bahan ajar berbasis konteks melalui kuesioner menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar ini dapat memfasilitasi guru dalam mengajarkanRespons guru terhadap bahan ajar berbasis konteks melalui kuesioner menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar ini dapat memfasilitasi guru dalam mengajarkan
UNNESUNNES Keputusan ini menekankan kebutuhan akan pendekatan yang cermat dan penuh pertimbangan, yang menekankan dialog berkelanjutan, kejelasan hukum, dan pertimbanganKeputusan ini menekankan kebutuhan akan pendekatan yang cermat dan penuh pertimbangan, yang menekankan dialog berkelanjutan, kejelasan hukum, dan pertimbangan