UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPrinsip ex aequo et bono memiliki posisi unik dalam tata hukum Indonesia: meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, prinsip ini semakin digunakan oleh hakim untuk mengejar keadilan substantif dalam sengketa pemutusan hubungan kerja. Praktik peradilan ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian hukum dan batasan wewenang peradilan khususnya ketika putusan melebihi gugatan para pihak dan berpotensi melanggar prinsip ultra petita. Artikel ini menganalisis penerapan ex aequo et bono di pengadilan ketenagakerjaan Indonesia melalui pendekatan normatif hukum dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Fokus utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2017, di mana pengadilan mengakhiri hubungan kerja meskipun tidak ada pihak yang secara eksplisit meminta upaya hukum tersebut. Dengan membandingkan pendekatan peradilan Indonesia dengan sistem Belanda, di mana ex aequo et bono hanya diperbolehkan dalam arbitrase dengan persetujuan pihak. Artikel ini menyoroti mekanisme keamanan hukum Belanda yang mempertahankan keadilan dan ketidakpastian hukum. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan ex aequo et bono di Indonesia yang tidak terkendali menciptakan ketidakkonsistenan dan risiko pelanggaran yurisdiksi peradilan, menegaskan kebutuhan mendesak untuk panduan perundang-undangan. Penelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketa ketenagakerjaan Indonesia akan lebih baik mengharmonisasi argumen berbasis keadilan dengan prinsip ketidakpastian hukum dan pertanggungjawaban peradilan.
Prinsip ex aequo et bono memberikan hakim kebijakan untuk memutuskan kasus berdasarkan keadilan dan kesetaraan daripada ketaatan ketat terhadap norma hukum.Di Indonesia, prinsip ini digunakan dalam sengketa pemutusan hubungan kerja untuk bridging kekurangan kewajiban hukum.Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran terkait melampaui wewenang peradilan (ultra petita) dan mengurangi prediksi hukum.Hal ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk regulasi peraturan perundang-undangan untuk standarisasi penggunaannya dan pastikan hasil yang konsisten.Sebaliknya, sistem Belanda menyediakan pendekatan berstruktur di mana prinsip ex aequo et bono dibatasi pada arbitrase, bersifat pada konsent kedua belah pihak.Sistem ini menjaga keadilan dan ketidakpastian hukum, menawarkan contoh bagi Indonesia untuk meniru.Mengadopsi prinsip ex aequo et bono dalam mekanisme penyelesaian perbedaan konfirmasi, seperti arbitrase atau mediasi, bisa menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan adil.
Penelitian di masa depan dapat mengexplore potensi regulasi hukum untuk menjelaskan batasan penggunaan prinsip ex aequo et bono di Indonesia, seperti memastikan bahwa hakim hanya dapat menerapkannya setelah adanya konsent pihak dalam mediasi atau arbitrase. Studei lanjutan juga bisa menginvestigasi dampak penerapan prinsip ini di luar konteks pemutusan hubungan kerja, misalnya dalam perselisihan kontrak atau ganti rugi sosial, untuk mengevaluasi apakah prinsip ini bisa memperkuat keadilan substansial tanpa mengorbankan ketidakpastian hukum. Sebagai alternatif, peneliti dapat membandingkan prinsip ex aequo et bono dengan mekanisme hukum khusus dalam sistem hukum negara yang tidak mengenal prinsip ini, seperti di Tiongkok atau Amerika Serikat, untuk menemukan model peradilan yang lebih adaptif terhadap nilai masyarakat yang berkembang.
| File size | 395.26 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidanaUndang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana
IAIN MADURAIAIN MADURA Teori sistem hukum Lawrence Friedman menunjukkan bahwa substansi, struktur, dan budaya sistem hukum Syariah Aceh menghadapi tekanan signifikan dari transformasiTeori sistem hukum Lawrence Friedman menunjukkan bahwa substansi, struktur, dan budaya sistem hukum Syariah Aceh menghadapi tekanan signifikan dari transformasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, includingThe findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, including
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Senjata api bagi masyarakat biasa merupakan benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri, yang apabila ditembakkan dapat menyebabkan lukaSenjata api bagi masyarakat biasa merupakan benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri, yang apabila ditembakkan dapat menyebabkan luka
UMMUMM Mediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketaMediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketa
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang hakim diperbolehkan menggunakan penafsiran analitis dalam memutuskan kasus-kasus baru. Larangan penafsiranHasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang hakim diperbolehkan menggunakan penafsiran analitis dalam memutuskan kasus-kasus baru. Larangan penafsiran
UIDUID Pasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya. Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikanPasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya. Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikan
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis implementasi Omnibus Law dalam sistem legislasi Indonesia. Apakah dapat diterapkan dalam sistemPenelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis implementasi Omnibus Law dalam sistem legislasi Indonesia. Apakah dapat diterapkan dalam sistem
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS pertama, menghadirkan model analitis interdisipliner yang menghubungkan hukum hak asasi manusia tradisional dengan tantangan perlindungan data digital.pertama, menghadirkan model analitis interdisipliner yang menghubungkan hukum hak asasi manusia tradisional dengan tantangan perlindungan data digital.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hakPenelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hak
UMMUMM Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiriPerbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiri