UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPrinsip ex aequo et bono memiliki posisi unik dalam tata hukum Indonesia: meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, prinsip ini semakin digunakan oleh hakim untuk mengejar keadilan substantif dalam sengketa pemutusan hubungan kerja. Praktik peradilan ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian hukum dan batasan wewenang peradilan khususnya ketika putusan melebihi gugatan para pihak dan berpotensi melanggar prinsip ultra petita. Artikel ini menganalisis penerapan ex aequo et bono di pengadilan ketenagakerjaan Indonesia melalui pendekatan normatif hukum dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Fokus utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2017, di mana pengadilan mengakhiri hubungan kerja meskipun tidak ada pihak yang secara eksplisit meminta upaya hukum tersebut. Dengan membandingkan pendekatan peradilan Indonesia dengan sistem Belanda, di mana ex aequo et bono hanya diperbolehkan dalam arbitrase dengan persetujuan pihak. Artikel ini menyoroti mekanisme keamanan hukum Belanda yang mempertahankan keadilan dan ketidakpastian hukum. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan ex aequo et bono di Indonesia yang tidak terkendali menciptakan ketidakkonsistenan dan risiko pelanggaran yurisdiksi peradilan, menegaskan kebutuhan mendesak untuk panduan perundang-undangan. Penelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketa ketenagakerjaan Indonesia akan lebih baik mengharmonisasi argumen berbasis keadilan dengan prinsip ketidakpastian hukum dan pertanggungjawaban peradilan.
Prinsip ex aequo et bono memberikan hakim kebijakan untuk memutuskan kasus berdasarkan keadilan dan kesetaraan daripada ketaatan ketat terhadap norma hukum.Di Indonesia, prinsip ini digunakan dalam sengketa pemutusan hubungan kerja untuk bridging kekurangan kewajiban hukum.Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran terkait melampaui wewenang peradilan (ultra petita) dan mengurangi prediksi hukum.Hal ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk regulasi peraturan perundang-undangan untuk standarisasi penggunaannya dan pastikan hasil yang konsisten.Sebaliknya, sistem Belanda menyediakan pendekatan berstruktur di mana prinsip ex aequo et bono dibatasi pada arbitrase, bersifat pada konsent kedua belah pihak.Sistem ini menjaga keadilan dan ketidakpastian hukum, menawarkan contoh bagi Indonesia untuk meniru.Mengadopsi prinsip ex aequo et bono dalam mekanisme penyelesaian perbedaan konfirmasi, seperti arbitrase atau mediasi, bisa menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan adil.
Penelitian di masa depan dapat mengexplore potensi regulasi hukum untuk menjelaskan batasan penggunaan prinsip ex aequo et bono di Indonesia, seperti memastikan bahwa hakim hanya dapat menerapkannya setelah adanya konsent pihak dalam mediasi atau arbitrase. Studei lanjutan juga bisa menginvestigasi dampak penerapan prinsip ini di luar konteks pemutusan hubungan kerja, misalnya dalam perselisihan kontrak atau ganti rugi sosial, untuk mengevaluasi apakah prinsip ini bisa memperkuat keadilan substansial tanpa mengorbankan ketidakpastian hukum. Sebagai alternatif, peneliti dapat membandingkan prinsip ex aequo et bono dengan mekanisme hukum khusus dalam sistem hukum negara yang tidak mengenal prinsip ini, seperti di Tiongkok atau Amerika Serikat, untuk menemukan model peradilan yang lebih adaptif terhadap nilai masyarakat yang berkembang.
| File size | 395.26 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidanaDalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana
IAIN CURUPIAIN CURUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, bila dikontekstualisasikan dengan kebiasaan lokal, menawarkan kerangka kerja yang dapat mengatasi hambatanHasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, bila dikontekstualisasikan dengan kebiasaan lokal, menawarkan kerangka kerja yang dapat mengatasi hambatan
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menganalisis tata kelola sumber daya pertambangan di Indonesia melalui perspektif Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif untuk merekonstruksiPenelitian ini menganalisis tata kelola sumber daya pertambangan di Indonesia melalui perspektif Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif untuk merekonstruksi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penafsiran nusyûz dan solusi memukul ini kurang sesuai dengan konteks saat ini, sehingga perlu diperluas maknanya dengan pendekatan manâ al-haml. ManâPenafsiran nusyûz dan solusi memukul ini kurang sesuai dengan konteks saat ini, sehingga perlu diperluas maknanya dengan pendekatan manâ al-haml. Manâ
UINUIN Studi ini berimplikasi pada bergesernya sistem pembagian waris yang tidak lagi murni berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat. Pluralisme hukum diStudi ini berimplikasi pada bergesernya sistem pembagian waris yang tidak lagi murni berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat. Pluralisme hukum di
UMMUMM Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,
UMMUMM Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,
UIDUID Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di BPSK dan efektifitas proses konsiliasi dalam penyelesaianTujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di BPSK dan efektifitas proses konsiliasi dalam penyelesaian
Useful /
BIRCU JOURNALBIRCU JOURNAL Faktor seperti keaslian konten, keterlibatan pengguna, dan daya tarik visual konten memainkan peran kunci dalam pengaruhnya terhadap niat pengguna untukFaktor seperti keaslian konten, keterlibatan pengguna, dan daya tarik visual konten memainkan peran kunci dalam pengaruhnya terhadap niat pengguna untuk
UINUIN Era disrupsi dan revolusi digital membawa tantangan tersendiri bagi MUI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis isiEra disrupsi dan revolusi digital membawa tantangan tersendiri bagi MUI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis isi
UMMUMM Zina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaranZina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaran
UNHASUNHAS Tulisan ini juga melacak asal mula dan faktor yang memperkuat terorisme Boko Haram serta mengevaluasi efektivitas respons pemerintah Nigeria. Hasil menunjukkanTulisan ini juga melacak asal mula dan faktor yang memperkuat terorisme Boko Haram serta mengevaluasi efektivitas respons pemerintah Nigeria. Hasil menunjukkan