UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewTourism has emerged as one of the foremost industries experiencing rapid growth. Over the past few decades, the sector has witnessed continuous development in Indonesia, evident from the increasing number of foreign tourist arrivals. The rapid growth of tourism in various regions has undeniably yielded positive impacts on both investment and the overall economy. However, it has also given rise to a multitude of challenges that need to be addressed. One of the challenges pertains to the issue of land ownership, specifically concerning the acquisition of residents lands surrounding tourist destinations by foreign individuals, which is strictly prohibited under Indonesian law. Therefore, a comparative analysis between Indonesia and Malaysia is needed to identify regulation problems to potentially increase cases of legal smuggling of foreign land ownership transfers. This study explains the practice of land ownership by foreigners in the Pesisir Barat District of Lampung, along with the associated problems analyzed through a socio-legal approach. The results show that tourism undeniably benefits the economic sector, and resulted in legal infringements concerning land ownership, leading to the marginalization and displacement of local communities. This study adopts a comparative law method, elucidating the respective provisions of both Indonesia and Malaysia, supplemented by a normative juridical approach to examine legal principles, regulations, and systematics through the examination of relevant library materials. Consequently, it is essential to enhance the regulations surrounding the transfer of land to foreigners, including Foreign Citizens and Foreign Legal Entities with representatives in Indonesia, emulating the stringent land tenure restrictions imposed by Malaysia on foreign nationals.
The rapid development of the tourism industry in Indonesia opens up opportunities for legal smuggling practices related to foreign land ownership, which are prohibited by the law.This practice, which contravenes legislation, has created a significant gap necessitating attention and rectification.The presence of more foreign tourists opens up opportunities for residents to earn income.The occurrence of this phenomenon has prompted local government officials to make a heartfelt appeal to the community to refrain from selling land to foreign tourists.The process of development across multiple sectors, including tourism, constitutes an inherent social reality, paradoxically marginalizing the community by undermining its access to land ownership.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada dalam paper, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang baru:. . Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestigasi secara mendalam peran dan tanggung jawab notaris dalam memfasilitasi praktik pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana notaris memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah oleh warga negara asing, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik-praktik yang melanggar hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam praktik ilegal.. . Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari marginalisasi masyarakat lokal akibat pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di daerah-daerah pariwisata. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data tentang pendapatan, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat lokal sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan kepemilikan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang kerugian yang dialami oleh masyarakat lokal dan menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.. . Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat adat terkait dengan pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini dapat menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data tentang hak-hak adat, sistem pengelolaan tanah tradisional, dan dampak pengalihan kepemilikan tanah terhadap budaya dan identitas masyarakat adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini dan memberikan rekomendasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan pariwisata.. . Ketiga saran penelitian ini saling terkait dan dapat saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di daerah-daerah pariwisata. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan pemahaman mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari masalah ini, serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
| File size | 283.54 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIKUUNIKU 5 cm, lebar 2. 8 – 3. 8 cm, tinggi 1. 2 – 2. 1 cm dan berat 5 – 10 gram,warna putih, bening, kristal dan kondisi utuh, tidak retak, dan tidak cacat5 cm, lebar 2. 8 – 3. 8 cm, tinggi 1. 2 – 2. 1 cm dan berat 5 – 10 gram,warna putih, bening, kristal dan kondisi utuh, tidak retak, dan tidak cacat
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Penelitian menggunakan kerangka Triple Bottom Line (3P) – Planet, People, Profit – untuk menganalisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kolaborasiPenelitian menggunakan kerangka Triple Bottom Line (3P) – Planet, People, Profit – untuk menganalisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kolaborasi
UMAUMA Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Transaction Monitoring Device (TMD) dan Mobile Payment Online System (MPOS) dalam sektor pajakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Transaction Monitoring Device (TMD) dan Mobile Payment Online System (MPOS) dalam sektor pajak
IAINPTKIAINPTK Sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara melalui UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi menimbulkan resistensiSentralisasi pengelolaan zakat oleh negara melalui UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi menimbulkan resistensi
UPN VeteranUPN Veteran Tujuan penelitian untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan mengkaji model pengembangan desa wisata berbasis partisipasiTujuan penelitian untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan mengkaji model pengembangan desa wisata berbasis partisipasi
UMMUMM Namun, masih dipertanyakan apakah pemerintah daerah sepenuhnya wajib mengelola sampah rumah tangga karena UU Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan kewajibanNamun, masih dipertanyakan apakah pemerintah daerah sepenuhnya wajib mengelola sampah rumah tangga karena UU Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan kewajiban
UNILAUNILA Pekon Kelungu merupakan salah satu desa yang mengembangkan hutan rakyat dengan sistem agroforestri yang juga dapat berfungsi sebagai penyimpan karbon.Pekon Kelungu merupakan salah satu desa yang mengembangkan hutan rakyat dengan sistem agroforestri yang juga dapat berfungsi sebagai penyimpan karbon.
UADUAD Penelitian ini mengkaji tentang objek wakaf berupa Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3),Penelitian ini mengkaji tentang objek wakaf berupa Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3),
Useful /
UGMUGM Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok dengan variasi harga rendah dan perubahan harga jarang serta kelompok dengan variasi hargaTemuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok dengan variasi harga rendah dan perubahan harga jarang serta kelompok dengan variasi harga
UMMUMM Paradigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melaluiParadigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melalui
STAIALANWARSTAIALANWAR Pada periode Qur‟anik terbagi menjadi dua, yaitu Makkah dan Madinah. Periode Makkah memiliki makna yang erat dengan tanda kebesaran Allah dan kenikmatanPada periode Qur‟anik terbagi menjadi dua, yaitu Makkah dan Madinah. Periode Makkah memiliki makna yang erat dengan tanda kebesaran Allah dan kenikmatan
UADUAD Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerahPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah