GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahPenelitian ini menganalisis apakah perluasan merupakan solusi berdasarkan perspektif kompetitif, dengan fokus pada perluasan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari pemerintahan Nagari dan masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa perluasan nagari tidak selalu mengarah pada kemajuan nagari tersebut. Banyak nagari baru yang belum optimal dalam mengelola sumber daya, dan terdapat konflik kepemilikan dan persaingan antara wilayah induk dan nagari yang baru muncul, serta proses transisi politik, yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun perluasan wilayah menawarkan peluang baru, diperlukan penilaian dan peningkatan kebijakan untuk memastikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan pencapaian otonomi Nagari.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun perluasan di Kabupaten Pasaman Barat membawa harapan baru, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan perluasan.Perluasan bertujuan untuk pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan memperkuat identitas lokal.Namun, terdapat permasalahan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, permasalahan kepemilikan sumber daya, pengaruh dan kepentingan politik lokal.Permasalahan ini menunjukkan bahwa tujuan perluasan dan otonomi nagari belum tercapai secara optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa perluasan belum memiliki korelasi positif dalam mendukung kemajuan ekonomi nagari.Perluasan tanpa perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai justru dapat menghambat kemajuan.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak sosial-budaya dari perluasan nagari terhadap struktur masyarakat adat dan nilai-nilai lokal. Hal ini penting untuk memahami bagaimana perubahan administratif memengaruhi identitas dan kohesi sosial di tingkat nagari. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan partisipatif di nagari-nagari yang baru terbentuk. Model ini harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di nagari-nagari yang telah melakukan perluasan. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap dampak program terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, akses terhadap layanan publik, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi nagari-nagari yang baru terbentuk, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 799.54 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai akses terhadap keadilan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukanKondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai akses terhadap keadilan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan
NALANDANALANDA Penggunaan media wayang kertas dalam pembelajaran menunjukkan potensi besar dalam mendukung keterlibatan aktif siswa di berbagai ranah. Dengan demikian,Penggunaan media wayang kertas dalam pembelajaran menunjukkan potensi besar dalam mendukung keterlibatan aktif siswa di berbagai ranah. Dengan demikian,
NALANDANALANDA Terdapat hubungan yang signifikan antara film animasi dengan hasil belajar, minat belajar dengan hasil belajar, dan film animasi serta minat belajar secaraTerdapat hubungan yang signifikan antara film animasi dengan hasil belajar, minat belajar dengan hasil belajar, dan film animasi serta minat belajar secara
LANLAN Artikel tersebut harus mencakup salah satu dari topik berikut: (1) Kebijakan Publik, (2) Manajemen Publik, (3) Inovasi Sektor Publik, (4) Desentralisasi,Artikel tersebut harus mencakup salah satu dari topik berikut: (1) Kebijakan Publik, (2) Manajemen Publik, (3) Inovasi Sektor Publik, (4) Desentralisasi,
URINDOURINDO Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatanPenelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatan
TAUTAU Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, Jawa Barat menjadi arena politik yang strategis, terutama dengan dominasi pemilih muda yangSebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, Jawa Barat menjadi arena politik yang strategis, terutama dengan dominasi pemilih muda yang
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
UNIVEDUNIVED Pemanfaatan saluran komunikasi interpersonal serta pendekatan informal menjadi strategi utama dalam penyampaian pesan, yang disesuaikan dengan norma sosialPemanfaatan saluran komunikasi interpersonal serta pendekatan informal menjadi strategi utama dalam penyampaian pesan, yang disesuaikan dengan norma sosial
Useful /
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Toko Sparepart Mitra Baru Motor di Cikampek berkembang pesat seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan suku cadang kendaraan. Namun, praktik usaha masihToko Sparepart Mitra Baru Motor di Cikampek berkembang pesat seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan suku cadang kendaraan. Namun, praktik usaha masih
UIRUIR Islam sangat memuliakan wanita dan yang paling pokok dari masalah gender terjawab sudah melalui konsep tauhid dimana derajat laki-laki dan perempuan adalahIslam sangat memuliakan wanita dan yang paling pokok dari masalah gender terjawab sudah melalui konsep tauhid dimana derajat laki-laki dan perempuan adalah
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Berdasarkan UUD 1945 dan ketentuan hukum yang berlaku, Peradilan Agama di Indonesia dijalankan dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada umat IslamBerdasarkan UUD 1945 dan ketentuan hukum yang berlaku, Peradilan Agama di Indonesia dijalankan dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada umat Islam